Daftar Barang dan Jasa Mewah yang Dikenakan PPN 12 Persen Mulai Januari 2025

Reporter: Dudun |

Editor: Novis |

Rabu , 01 Jan 2025 - 13:30

Pemerintah resmi terapkan tarif PPN 12% untuk barang mewah. Simak daftar lengkap dan dampaknya! Foto: ppn--

Dampak terhadap Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pemerintah memastikan bahwa kenaikan PPN ini tidak akan membebani masyarakat luas, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Barang dan jasa kebutuhan pokok tetap dibebaskan dari PPN, sehingga daya beli masyarakat diharapkan tidak terpengaruh signifikan.

Namun, pelaku usaha, terutama di sektor barang dan jasa mewah, perlu menyesuaikan dengan kebijakan baru ini. Beberapa pihak mengkhawatirkan potensi penurunan permintaan terhadap barang mewah akibat kenaikan tarif PPN.

Stimulus dan Insentif dari Pemerintah

Untuk mengimbangi dampak kenaikan PPN, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus senilai Rp38,6 triliun. Stimulus ini mencakup:

• Bantuan Pangan: Pemberian beras 10 kilogram per bulan kepada 16 juta penerima bantuan pangan selama Januari-Februari 2025.

• Diskon Listrik: Diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 VA selama dua bulan.

• Insentif Pajak: Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta per tahun, serta insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan kenaikan PPN ini menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Beberapa pihak mendukung langkah pemerintah sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan sosial.

Namun, ada pula yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap sektor barang mewah dan potensi penurunan konsumsi. Pemerintah diharapkan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan ini.

daftar barang dan jasa mewah yang dikenakan ppn 12 persen mulai januari 2025                            sumateraekspres.id - mulai 1 januari 2025, pemerintah indonesia resmi memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (ppn) dari 11 persen menjadi 12 persen.
namun, kenaikan ini hanya diterapkan pada barang dan jasa mewah, sementara kebutuhan pokok masyarakat tetap dibebaskan dari ppn. 
barang dan jasa yang terdampak
barang dan jasa yang dikenakan tarif ppn 12 persen meliputi:
• hunian mewah: rumah, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual rp30 miliar atau lebih.
baca juga:berdampak dunia usaha, perberat biaya operasional, kenaikan ppn 12 persen
baca juga:pendaftaran ppnpn 2025 di kantor imigrasi kendari, jangan lewatkan kesempatan karir menarik ini!
• kendaraan udara: balon udara, pesawat tanpa sistem tenaga penggerak, helikopter, dan pesawat udara lainnya, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.
• senjata api: senjata artileri, revolver, pistol, dan peluru, kecuali untuk keperluan negara.
• kapal pesiar dan yacht: kapal ekskursi dan kendaraan air mewah lainnya, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.
barang dan jasa kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, dan air minum tetap dibebaskan dari ppn. 
alasan kenaikan ppn
kenaikan tarif ppn ini merupakan amanat dari undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp). pemerintah dan dpr sepakat untuk menaikkan tarif ppn secara bertahap guna memperkuat penerimaan negara dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
tahap pertama dilakukan pada april 2022 dengan kenaikan dari 10 persen menjadi 11 persen, dan tahap kedua menjadi 12 persen mulai 1 januari 2025. 
baca juga:qris dan kartu kredit tidak dikenakan ppn 12 persen, airlangga: untuk barang dan jasa, bukan sistem transaksi
baca juga:pj gubernur sumsel, kenaikan ppn 12 persen tidak akan pengaruhi ekonomi sumsel
dampak terhadap masyarakat dan pelaku usaha
pemerintah memastikan bahwa kenaikan ppn ini tidak akan membebani masyarakat luas, terutama kelompok berpenghasilan rendah. barang dan jasa kebutuhan pokok tetap dibebaskan dari ppn, sehingga daya beli masyarakat diharapkan tidak terpengaruh signifikan.
namun, pelaku usaha, terutama di sektor barang dan jasa mewah, perlu menyesuaikan dengan kebijakan baru ini. beberapa pihak mengkhawatirkan potensi penurunan permintaan terhadap barang mewah akibat kenaikan tarif ppn. 
stimulus dan insentif dari pemerintah
untuk mengimbangi dampak kenaikan ppn, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus senilai rp38,6 triliun. stimulus ini mencakup:
• bantuan pangan: pemberian beras 10 kilogram per bulan kepada 16 juta penerima bantuan pangan selama januari-februari 2025.
• diskon listrik: diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 va selama dua bulan.
• insentif pajak: pembebasan pajak penghasilan (pph) bagi umkm dengan omzet kurang dari rp500 juta per tahun, serta insentif pph pasal 21 bagi pekerja dengan gaji hingga rp10 juta per bulan.
langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
baca juga:harga rumah melonjak 2025 akibat ppn naik 12 persen, ketua rei beri peringatan serius, ini katanya!
baca juga:menko pangan zulkifli hasan bantah beras premium turut dipungut ppn 12 persen
kebijakan kenaikan ppn ini menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. beberapa pihak mendukung langkah pemerintah sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan sosial.
namun, ada pula yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap sektor barang mewah dan potensi penurunan konsumsi. pemerintah diharapkan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan ini. 
kenaikan tarif ppn menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 januari 2025 hanya diterapkan pada barang dan jasa mewah, sementara kebutuhan pokok masyarakat tetap dibebaskan dari ppn.
pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat luas, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. dukungan berupa stimulus dan insentif juga disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (ppn) sebesar 12 persen pada barang-barang mewah dengan beberapa tujuan penting:
1. meningkatkan penerimaan negara: pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. dengan mengenakan pajak pada barang-barang mewah, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial lainnya.
2. mendukung pemerataan ekonomi: dengan pajak yang lebih tinggi pada barang-barang mewah, pemerintah berharap dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin. pajak dari barang-barang mewah dapat dialokasikan untuk program-program yang mendukung golongan masyarakat yang kurang mampu.
3. mengontrol konsumsi barang mewah: dengan menaikkan tarif pajak pada barang-barang mewah, pemerintah berharap dapat mengontrol konsumsi barang-barang tersebut dan mengarahkan masyarakat untuk mengutamakan kebutuhan yang lebih penting.
4. stabilitas ekonomi: kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan menyeimbangkan inflasi dan daya beli masyarakat. tarif pajak yang lebih tinggi pada barang-barang mewah dapat membantu mengurangi permintaan terhadap barang-barang tersebut, yang pada gilirannya dapat membantu mengendalikan laju inflasi.
baca juga:harga rumah melonjak 2025 akibat ppn naik 12 persen, ketua rei beri peringatan serius, ini katanya!
baca juga:menko pangan zulkifli hasan bantah beras premium turut dipungut ppn 12 persen
5. mengurangi beban pajak pada barang pokok: dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi pada barang-barang mewah, pemerintah dapat memberikan pembebasan atau tarif pajak yang lebih rendah pada barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
penerapan pajak 12 persen ini juga dilakukan secara bertahap untuk mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat.
pemerintah selalu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan pajak ini mencapai tujuan yang diharapkan tanpa memberatkan masyarakat.