Warga Mampu Malah Terima PKH, Terungkap dari Protes Warga OKI yang Tak Mampu

Reporter: Tim |

Editor: Widi Sumeks |

Rabu , 25 Dec 2024 - 22:12

Lalu, ada anak berumur 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan SD, SMP dan SMA. Dari segi kesejahteraan sosial, pengandang disabilitas berat dan lansia di atas 60 tahun bisa menjadi syarat keluarga menerima PKH.

"Bantuan yang diterima berupa dana tunai, tergantung komponen yang dimiliki tiap keluarga,” jelasnya. Misalnya jika punya orang tua yang lansia 60 tahun ke atas, maka akan mendapatkan Rp2,4 juta/tahun.

Bagi keluarga yang punya ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun dapat Rp3 juta/tahun. Kalau ada anak masih sekolah SD, SMP atau SMA dapat bantuan dengan besaran Rp900 ribu - Rp2 juta/tahun. Lalu, jika ada keluarga yang menyandang disabilitas, dapat bantuan Rp2,4 juta/tahun. Bantuan PKH ini diterima setiap 2 bulan sekali.

"Penilaian tidak mampu itu juga bukan wewenang kami. Ada item-item yang layak masuk DTKS dan ditentukan oleh pemda," pungkas Wiwin.

Di Kabupaten OKU, ada sebanyak 9.817 KPM menerima PKH. Penyaluran dana PKH tahun 2024 sudah hampir selesai. “Tinggal sisa saja yang belum menerima atau mengambil bantuan PKH," kata Koordinator PKH Kabupaten OKU, Heriansyah.

Disebutnya, bagi KPM yang menerima bantuan PKH, ada dua metode lembaga yang menyalurkan. Pertama melalui bank dan kedua melalui kantor pos.

Pendamping PKH untuk membantu masyarakat penerima PKH. Dari jumlah itu, sudah 918 KPM yang sudah dikeluarkan.Mereka ini, setelah dilakukan, ternyata sudah tidak layak menerima bantuan PKH. Koordinator PKH di Kecamatan Muarajaya membenarkan bantuan PKH 2024 sudah rampung.

"Kalau untuk KPM di Muarajaya ada sebanyak 565 KK. Sebagian besar mengambil uang bantuan PKH di agen Mandiri seperti yang ada di Desa Karang Lantang, Muarasaeh atau Lontar," tutur Heriansyah.

Sementara, penerima bantuan PKH di Muara Enim terus dimonitoring. Jumlahnya saat ini 24.898 KPM. "Untuk besarannya itu berbeda beda tergantung dari komponen masing masing. Misal, memiliki anak yang masih sekolah, balita atau disabilitas," ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, Lido Septontoni melalui Kasi Limjamsos.

Lanjutnya, untuk penerima PKH jumlahnya berbeda setiap waktu. "Yang mendata dari pusat," cetus dia. Koordinator PKH Kabupaten Muara Enim, Depi mengatakan, sejauh ini belum ada laporan terkait PKH baik yang datang ke kantor maupun disampaikan melalui kecamatan.

"Kalau nanti ada laporan penerima PKH merupakan orang yang mampu atau yang sebelumnya menerima PKH setelah itu tidak lagi berkah, kami cek dan laporkan," bebernya.

Misrini, penerima bantuan PKH mengaku sangat terbantu dengan bantuan tersebut terlebih dirinya yang hanya ibu rumah tangga.

"Suami kerja serabutan, anak saya tiga semua sedang sekolah," ungkapnya. Menurutnya, bantuan yang diberikan cukup membantu mengingat penghasilan suami yang masih kecil bahkan terkadang kurang. "Jadi ya sangat terbantu, susah menjelaskannya," kata dia.

Maila, yang sebelumnya juga sebagai penerima PKH mengaku sangat terbantu dengan PKH meskipun saat ini dirinya bukan lagi penerima PKH. "Aku tidak lagi menerima bantuan PKH, karena anak-anak sudah lulus SMA semua," ungkapnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Palembang M Ichsannul Akmal, mengatakan jumlah PKH di Kota Palembang tahun 2024, sekitar 47 ribu KPM. Namun siapa saja penerimanya, mereka tidak tahu. “Semua data penerima ini langsung lewat pendamping PKH ke Kementerian Sosial RI. Survei dan pendataan saat itu langsung oleh pendamping," katanya.

warga mampu malah terima pkh, terungkap dari protes warga oki yang tak mampu                            sumsel, sumateraekspres.id - penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (pkh) yang dimulai sejak 2007 ternyata masih banyak yang tidak tepat sasaran. program ini merupakan salah satu upaya pemerintah indonesia untuk menanggulangi kemiskinan. 
selama 17 tahun berjalan, nyatanya masih ada para penerima dari kalangan yang berkecukupan secara materi. sedangkan masyarakat yang dari kalangan kurang dan tidak mampu justru banyak yang tidak mendapatkan pkh.
masalah ini viral setelah ada masyarakat yang merasa berhak mendapat pkh mengungkapkan ke publik sejumlah penerima bansos ini di wilayah oki hidup berkecukupan. seorang warga desa embacang, kabupaten oki yang enggan disebut namanya mengungkapkan, ada warga di desanya yang tidak menerima pkh.
“dia ibu dua orang anak penyandang disabilitas di kecamatan mesuji raya, tapi tidak menerima bantuan pkh yang digulirkan kementerian sosial selama ini. tidak memiliki pekerjaan tetap, kadang dibantu dari tetangga yang kasihan melihat kondisi kehidupan mereka. harusnya yang seperti ini mendapat bansos. karena ada juga yang memiliki usaha, memiliki motor mendapat bantuan pkh meskipun kehidupan mereka tidak begitu sulit," cuitannya yang viral di media sosial.
baca juga:akhir tahun, warga terima bantuan bpnt dan pkh
baca juga:numpang pick-up, rombongan emak-emak penerima pkh kecelakaan, mobil terguling di jalinsum
warga ini minta koordinator pkh ataupun bansos lainnya melakukan verifikasi faktual (verval) dengan baik agar yang diberikan bantuan memang tepat sasaran. “kalau dulu memang banyak yang memiliki rumah bagus di kecamatan mesuji menerima bantuan pkh tapi setelah adanya pemasangan plang ‘saya keluarga miskin dan berhak menerima pkh’, banyak yang mengundurkan diri. kalau tidak salah itu sekitar tahun 2021,” tambahnya.
harusnya, warga yang memang sudah mampu sadar dan mengundurkan diri sebagai penerima bansos, termasuk pkh. supaya masyarakat yang memang kurang atau tidak mampu, bisa masuk dalam daftar penerima bantuan. 
kepala dinas sosial oki, h reswandi melalui kabid  jaminan sosial , ali rahman kadir mengungkapkan, untuk penerima pkh di kabupaten oki tahun ini lebih kurang 20 ribu keluarga penerima manfaat (kpm).
terkait adanya informasi viral penerima pkh yang tidak tepat sasaran, pihaknya sudah memerintahkan petugas  untuk mengecek ke lapangan. “sebagian memang sudah ada yang dikeluarkan dari daftar penerima,” ujarnya, kemarin. 
baca juga:inventarisir penerima pkh, pastikan tepat sasaran, ratusan pendamping rapat koordinasi
baca juga:peserta pkh terima pengetahuan pasar digital, bupati oku timur dorong adaptasi cepat
persoalan ini diakuinya sempat viral dan menyebabkan kecemburan dari warga yang tidak mendapatkan bantuan. warga yang mengadu harus membawa data/bukti lengkap. “dicek dan valid, maka langsung  diusulkan untuk dikeluarkan,” bebernya. 
jika ada lagi pengaduan, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi (verval). ”kalau kedapatan ada yang sudah tidak.memenuhi kriteria,  akan diusulkan ke kemensos ri agar dikeluarkan dari daftar penerima pkh,” imbuh ali.
ia menambahkan, pihaknya tidak dengan serta menerima menerima bulat-bulat pengaduan. sebab, ada juga warga yang melapor karena faktor tertentu. begitu dilakukan verval, warga yang diadukan ternyata masih layak dan memenuhi syarat untuk menerima pkh.
“nah, kasus seperti ini kita tidak akan tindaklanjuti. karena kalau kita keluarkan, kasihan dengan keluarga tersebut,” bebernya. menurut ali, jumlah yang dikeluarkan dari daftar penerima pkh setiap bulannya itu tidak dapat dipastikan karena tidak menentu."sifatnya fluktuatif," terangnya.
kadang ada yang dikeluarkan dalam sebulan itu. tapi terkadang tidak ada sama sekali karena memang semua dinilai masih layak dapat bantuan. “seperti yang dulunya mereka belum diangkat menjadi pppk masih menerima pkh. tapi setelah jadi pppk, kita keluarkan dari daftar penerima karena dianggap sudah mampu. perekonomian mereka sudah membaik,” jelas dia.
untuk pemohon yang mengajukan untuk menerima bansos banyak. selalu ada setiap bulannya yang mengajukan. di ogan ili,r ada 73 orang pendamping pkh. dua coordinator dan 71 anggota. mereka tersebar di tiap kecamatan. sedangkan untuk tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (tksk) ada 19 orang. 
"di lapangan memang banyak keluhan masyarakat. ada yang seharusnya layak tapi tidak menerima bantuan pkh. maka dari itu, kami membangun sinergi dan komunikasi," ungkap bupati ogan ilir, panca wijaya akbar. 
ia mengatakan, kalau memang memungkinkan di tahun depan, apabila ada warga yang dicoret atau dikeluarkan dari daftar penerima pkh, dapat tercover dan masuk data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) untuk dapat dianggarkan melalui apbd. syaratnya, tentu saja harus layak dan memenuhi kriteria untuk menerima bantuan.
"jadi ke depan tidak ada lagi keluhan masyarakat yang sebenarnya layak, namun tidak mendapatkan bantuan pkh," tukasnya. diakui, sejumlah masyarakat tidak tercover karena kuota bantuan yang terbatas. "maka dari itu, kami berupaya mengcover, paling tidak orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut, melalui apbd," jelas panca. 
kepala dinsos ogan ilir, h herianto msi mh mengatakan, per juni 2024 penerima bantuan manfaat sebanyak 239.320 jiwa. sedangkan khusus penerima pkh ada 20.951 kpm. 
"bantuan yang didapat penerima manfaat tidak sama. tergantung komponen keluarga masing masing," sebutnya. 
lanjut herianto, jumlah penerima bantuan pangan non tunai (bpnt) sebanyak 36.602 kk. "setiap bulan bantuan sosial dari apbn digelontorkan di ogan ilir mencapai rp7,3 miliar. masyarakat yang mendapatkan bpjs sebanyak 202 ribu lebih jiwa atau senilai rp8,1 miliar, dengan anggaran yang juga ditanggung apbn," jelasnya. 
koordinator pendamping pkh kabupaten ogan ilir, wiwin muhawarna mengatakan, salah satu kendala yang sering ditemukan di lapangan adalah banyak warga protes karena tidak mendapatkan bantuan. "banyak yang protes tidak dapat, padahal meraka layak. kami tidak bisa berbuat banyak, karena pengusulan pkh itu syarat utamanya harus diusulkan dari dtks," ucap wiwin. 
pengajuan pkh dapat dilakukan dari desa, diusulkan ke dinas sosial. lalu dari dinas sosial mengusulkan untuk mendaftarkan ke aplikasi siks-ng (sistem informasi kesejahteraan sosial next generation). 
"jadi bukan kami yang mendaftarkan penerima pkh itu. semua data sudah ada dari pusat. tugas kami hanya memvalidasi apakah benar peserta penerima manfaat itu berdomisili dan mempunyai komponen syarat yang memenuhi," tukasnya. 
lanjut wiwin, kadang kepala desa (kades) tidak tahu siapa saja warganya yang jadi penerima pkh atau bantuan lain. "tahu-tahu si a menerima. padahal kades mengira si a ini tidak menerima. jadi saling salahkan dapat data darimana," jelasnya. apalagi bagi kades yang baru menjabat, tidak tahu ada yang sudah dikeluarkan karena masih mengacu pada data lama. 
dana pkh biasanya disalurkan melalui bank bri dan pt pos indonesia. ada pun kriteria syarat yang harus dimiliki penerimanya yakni keluarga itu punya ibu hamil, bayi umur 0-11 bulan dan anak usia dini. 
lalu, ada anak berumur 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan sd, smp dan sma. dari segi kesejahteraan sosial, pengandang disabilitas berat dan lansia di atas 60 tahun bisa menjadi syarat keluarga menerima pkh. 
"bantuan yang diterima berupa dana tunai, tergantung komponen yang dimiliki tiap keluarga,” jelasnya. misalnya jika punya  orang tua yang lansia 60 tahun ke atas, maka akan mendapatkan rp2,4 juta/tahun.
bagi keluarga yang punya ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun dapat rp3 juta/tahun. kalau ada anak masih sekolah sd, smp atau sma dapat bantuan dengan besaran rp900 ribu - rp2 juta/tahun. lalu, jika ada keluarga yang menyandang disabilitas, dapat bantuan rp2,4 juta/tahun. bantuan pkh ini diterima setiap 2 bulan sekali. 
"penilaian tidak mampu itu juga bukan wewenang kami. ada item-item yang layak masuk dtks dan ditentukan oleh pemda," pungkas wiwin. 
di kabupaten oku, ada sebanyak 9.817 kpm menerima pkh. penyaluran dana pkh tahun 2024 sudah hampir selesai. “tinggal sisa saja yang belum menerima atau mengambil bantuan pkh," kata koordinator pkh kabupaten oku, heriansyah.
 disebutnya, bagi kpm yang menerima bantuan pkh, ada dua metode lembaga yang menyalurkan. pertama melalui bank dan kedua melalui kantor pos. 
pendamping pkh untuk membantu masyarakat penerima pkh. dari jumlah itu, sudah 918 kpm yang sudah dikeluarkan.mereka ini, setelah dilakukan, ternyata sudah tidak layak menerima bantuan pkh. koordinator pkh di kecamatan muarajaya membenarkan bantuan pkh 2024 sudah rampung. 
"kalau untuk kpm di muarajaya ada sebanyak 565 kk. sebagian besar mengambil uang bantuan pkh di agen mandiri seperti yang ada di desa karang lantang, muarasaeh atau lontar," tutur heriansyah. 
sementara, penerima bantuan pkh di muara enim terus dimonitoring. jumlahnya saat ini 24.898 kpm. "untuk besarannya itu berbeda beda tergantung dari komponen masing masing. misal, memiliki anak yang masih sekolah, balita atau disabilitas," ujar kepala dinas sosial kabupaten muara enim, lido septontoni melalui kasi limjamsos. 
lanjutnya, untuk penerima pkh jumlahnya berbeda setiap waktu. "yang mendata dari pusat,"  cetus dia. koordinator pkh kabupaten muara enim, depi mengatakan, sejauh ini belum ada laporan terkait pkh baik yang datang ke kantor maupun disampaikan melalui kecamatan.
"kalau nanti ada laporan penerima pkh merupakan orang yang mampu atau yang sebelumnya menerima pkh setelah itu tidak lagi berkah, kami cek dan laporkan," bebernya. 
misrini, penerima bantuan pkh mengaku sangat terbantu dengan bantuan tersebut terlebih dirinya yang hanya ibu rumah tangga. 
"suami kerja serabutan, anak saya tiga semua sedang sekolah," ungkapnya. menurutnya, bantuan yang diberikan cukup membantu mengingat penghasilan suami yang masih kecil bahkan terkadang kurang. "jadi ya sangat terbantu, susah menjelaskannya," kata dia.
maila, yang sebelumnya juga sebagai penerima pkh mengaku sangat terbantu dengan pkh meskipun saat ini dirinya bukan lagi penerima pkh. "aku tidak lagi menerima bantuan pkh, karena anak-anak sudah lulus sma semua," ungkapnya.
kepala dinas sosial kota palembang m ichsannul akmal, mengatakan jumlah pkh di kota palembang tahun 2024, sekitar 47 ribu kpm. namun siapa saja penerimanya, mereka tidak tahu. “semua data penerima ini langsung lewat pendamping pkh ke kementerian sosial ri. survei dan pendataan saat itu langsung oleh pendamping," katanya.
mantan camat seberang ulu ii itu juga menambahkan, pembagian dana pkh juga dari kementerian sosial langsung ke rekening penerima. tidak masuk lagi ke dinas sosial. "jadi berapa besaran dana pkh yang akan diterima, kami juga tidak mengetahui secara pasti,” sebutnya.
proses inventarisir dan data penerima, dilakukan oleh pendamping. begitupun juga besaran manfaat yang disalurkan pada masyarakat, langsung oleh kemensos ri ke rekening pribadi penerima manfaat. meski begitu, dia mengingatkan semua pendamping pkh agar melakukan tugas dengan baik dan mengikuti aturan yang berlaku. 
“program ini sangat baik untuk membantu masyarakat. akan tetapi, perlu kita ingatkan agar semua tidak salah melangkah dan langgar aturan. kalau ada tidak lurus, diingatkan untuk bisa kembali ke jalur yang seharusnya," pungkas mantan sekwan dprd kota palembang itu.
mt, salah satu penerima pkh, mengaku tidak mengetahui bila namanya masuk dalam daftar penerima pkh. “informasinya nama ada di daftar setelah didaftarkan oleh rt. saya dapat setelah suami berhenti kerja karena sakit,” akunya.
namun memang, sebelumnya dirinya mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari kelurahan. "kalau saya sendiri belum lama dapat, itu juga untuk blt. kalau sebelumnya, daftar nama ini dari yang lama. karena sebelum ini dapat untuk kis,” tambahnya. (uni/dik/bis/way/tin/afi)