*Tak Ada yang Mau Jadi Operator

MUARA ENIM - Mesin pemusnah sampah yang ada di Tempat Pebuangan Akhir (TPA)  Bukit Kancil Muara Enim hingga saat ini belum beroperasi. Pasalnya tak ada operator yang bisa menjalankan mesin itu. Hal tersebut diungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (DLHK) Muara Enim, Kurmin dalam rapat pengolahan sampah di Ruang Rapat Serasan Sekundang Pemkab Muara Enim, Jumat (24/3).

"Muara Enim mendapatkan CSR dari PTBA yakni mesin pemusnah sampah, sudah sejak setahun lalu berada di TPA Bukit Kancil," ujarnya. "Kendalanya tidak ada orang yang mau menjadi operatornya, karena salah satu syaratnya itu harus bekerja minimal satu tahun dan tidak ada yang mau," ungkapnya.

Penawaran itu disampaikan ke SMK yang ada di Kabupaten Muara Enim namun hingga saat ini tidak ada yang mau. "Mereka mau, hanya saja ketika ada kesempatan pekerjaan lain, maka akan ditinggalkan. Sementara kita tidak bisa karena untuk menjadi operator tersebut membutuhkan biaya yang besar," tuturnya.

Dia menjelaskan, ada tiga mesin, yakni mesin pemusnah, mesin pemilah sampah, dan mesin pencuci sampah plastik. Untuk menjalankannya setidaknya dibutuhkan empat operator. "Bila mesin ini beroperasi akan sangat mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Muara Enim dan Tanjung Enim," bebernya. BACA JUGA : Polres OKI Amankan Meriam Tangan dari Remaja yang Nongkrong di Taman Kota

Menurutnya, dalam sehari mesin yang digunakan saat ini di TPA Bukit Kancil hanya bisa mengolah 10 ton per hari, sementara sampah yang masuk sehari rata-rata total ada 70 ton. "Sementara kalau kita mencari tempat lain untuk dijadikan TPA sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan lahannya," terangnya.

Dalam sehari, sampah ditumpuk menggunakan empat alat berat beko dimana sehari paling tidak membutuhkan bahan bakar 360 liter solar. "Kalau alat pemusnah itu beroperasi, paling kita hanya gunakan satu alat berat saja, jadi jauh lebih hemat," tuturnya.

VP Sustainability PTBA Hartono mengatakan bahwa alat tersebut memang sudah ada di TPA Bukit Kancil namun belum diserahkan ke Pemkab Muara Enim. "Kalau untuk operator memang belum ada pelatihan, karena tidak ada orang yang mau, sehingga perlu diakui menjadi suatu kendala," bebernya.

Untuk pelatihan tersebut diakuinya tidaklah murah sehingga pihaknya juga tidak ingin ketika sudah dilatih justru tidak mau bekerja atau tidak bertahan. "Oleh karena itu dicari duduk permasalahannya agar bisa berjalan, baik dari segi pengelolaammya maupun secara aturannya," tukasnya.  (Way/)