Ratusan Buruh-Pekerja Demo di Kantor Gubernur Sumsel, Kepastian Revisi UMSP Baru Disampaikan 23 Desember 2024

Reporter: Tim |

Editor: Dede Sumeks |

Rabu , 18 Dec 2024 - 23:16

BAKAR BAN: Aksi demontrasi buruh dan pekerja di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (18/12), membakar keranda berisi ban. Mereka menuntut direvisi SK penetapan UMSP 2025. FOTO: EVAN ZUMARLI/SUMEKS--

Untuk diketahui, penetapan UMSP ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 921/KPTS/Disnakertrans /2024 dan Nomor 922/KPTS/Disnakertrans/2024, tanggal 11 Desember 2024, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Usai demo, Cecep Wahyudin yang juga Ketua DPD FSP PP-SPSI Provinsi Sumsel, menyampaikan para buruh sangat kecewa karena tidak bisa bertemu Pj Gubernur Sumsel.

"Dia (Pj Gubernur) sudah berani merubah aturan penetapan upah, kenapa tidak berani menemui massa yang sedang aksi demo," sesalnya.

Dikatakan Cecep perwakilan buruh hanya diterima Sekda Sumsel. Menerima aspirasi, sepakat penetapan UMK dan UMSK sesuai kesepakatan dewan pengupahan masing-masing.

"Terkait revisi UMSP Sumsel,belum ada jawaban. Sekda minta waktu sampai Senin 23 Desember 2024, untuk disampaikan dulu ke Pj Gubernur,” ulasnya.

Kata Cecep, Pj Gubernur Sumsel hanya menetapkan 3 sektor UMSP Sumel 2025, pada Rabu (11/12). Sementara, dalam rapat sebelumnya ada 9 sektor yang disepakati.

Pertama, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Rp3.843.252. Kedua, sektor Pertambangan dan Penggalian Rp3.890.864.

Ketiga, sektor Industri Pengolahan Rp3.841.548. Keempat, sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Rp3.869.160. Kelima, sektor Konstruksi Rp3.856.275.

Keenam, sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) Rp3.837.867. Ketujuh, sektor Pengangkutan dan Pergudangan Rp3.872.456.

Kedelapan, sektor Informasi dan Komunikasi Rp 3.832.344. Kesembilan, sektor Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjangan Usaha Lainnya Rp3.804.733.

Sementara dalam pengumumannya, Pj Gubernur Sumsel hanya menetapkan 3 sektor dari 9 sektor itu. Yaitu, sektor Pertanian, Kehutanan dan Pernikanan.

Lalu sektor Pertambangan dan Penggalian. Serta sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin dengan nilai Rp3.733.424. (kur/iol/lid/air)

SEKDA TEMUI PENDEMO: Sekda Sumsel Edward Chandra menyampaikan kepada buruh dan pekerja yang menggelar demo, hasil dialognya dengan perwakilan serikat buruh dan pekerja, kemarin. FOTO: ANDRI IRAWAN/ SUMEKS

ratusan buruh-pekerja demo di kantor gubernur sumsel, kepastian revisi umsp baru disampaikan 23 desember 2024                            palembang, sumateraekspres.id - keputusan penjabat (pj) gubernur sumsel elen setiadi sh mse yang hanya menetapkan 3 sektor upah minimum sektoral provinsi (umsp) sumsel 2025, berbuntut demo ratusan buruh dan pekerja ke kantor gubernur sumsel. dalam aksinya rabu (18/12), mereka menuntut sk tersebut direvisi.
perwakilan buruh dalam orasinya, menyebut  mereka ‘diundang’ ke kantor gubernur sumsel oleh penetapan umsp pj gubernur sumsel elen setiadi.
baca juga:respon demonstrasi, pimpinan dprd sumsel siap mengawal aspirasi buruh-pekerja mendapatkan upah yang layak
baca juga:demo buruh sumsel: tuntut pj gubernur sumsel mundur, sebut kebijakan umsp 2025 khianati pekerja
hanya saja, kedatangan buruh dan pekerja se-sumsel yang tergabung dalam berbagai serikat, tidak bertemu pj gubernur sumsel karena ada agenda lain.
"padahal sebelumnya sudah direkomendasikan oleh dewan pengupahan sumsel ada 9 sektor umsp dan sudah disetujui.
tapi nyatanya hanya 3 sektor (ditetapkan), pj gubernur sudah mengkhianati perjuangan para buruh,” ujar sofian, orator dari konferensi serikat pekerja seluruh indonesia (k.spsi) sumsel.
demo para buruh pagi kemarin sendiri diawali dengan gelaran yasin bersama, duduk lesehan di jl ade irma nasution.
 lalu membakar keranda putih bertuliskan ‘matinya keadilan’ berisi ban mobil bekas, serta pocong bertuliskan ’pj-g’. 
gerbang pintu pagar kantor gubernur sumsel ditutup rapat, para buruh tidak diperbolehkan masuk.
 pihak kepolisian dari polrestabes palembang dan perwakilan polsek-polsek, serta satbrimob polda sumsel, melakukan penjagaan ketat.
perwakilan buruh bergantian berorasi di atas mobil komando. seperti ketua federasi serikat buruh (fsb) niaga, informatika, keuangan, perbankan dan aneka industri (nikeuba) kota palembang hermawan, menegaskan para pekerja dan buruh menuntut revisi surat keputusan (sk) umsp sumsel 2025.
"ada 3a poin tuntutan kita pada hari ini (kemarin). yang pertama, menuntut revisi upah minimun sektoral provinsi sumsel. kemudian, menuntut agar umk dan umsk segera diumumkan," kata hermawan. 
setelah sekitar 1 jam bergantian orasi, tidak ada pejabat pemprov sumsel menemui. massa menuntut merangsek masuk. 
akhirnya, baru perwakilan buruh dan pekerja diterima sekda sumsel drs edward chandra mh. pertemuan itu pun berlangsung tertutup dari awak media.
sudah sekitar 1 berdialog, belum ada kabar dari rekannya yang masuk ke kantor pemprov sumsel. ”coba perwakilan, masuk.
 lihat, apa kabar teman-teman kita yang di dalam sana. jangan-jangan diculik,” teriak eric davistian sh, anggota dewan pengupahan sumsel, dari atas mobil komando.
saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 11.45 wib. eric mulai meminta ibu-ibu kaum buruh berhadapan dengan polisi.
baca juga:catat! rabu 18 desember 2024, ribuan buruh di sumsel demo besar-besaran, tuntut pj gubernur dicopot
baca juga:hanya tetapkan 3 sektor umsp, buruh pertanyakan hati nurani pj gubernur sumsel, siap demo besar-besaran
lalu meminta mendorong gerbang pemprov sumsel. “nah bergoyang, berarti pagar itu lembut. itu baru ibu-ibu, belum bapak-bapak ini. tapi tetap satu komando,” tegasnya lagi.
mendekati pukul 12.00 wib, akhirnya sekda sumsel drs edward chandra mh bersama perwakilan buruh, keluar dan menemui massa.
 ketua dpd k.spsi provinsi sumsel h zainal arifin hulap sip, menyampaikan hasil dialog dari atas mobil komando.
“jadi umk, umsk, sesuai batas akhir, hari ini 18 desember 2024, akan dimintakan tanda tangan dan ketetapannya dari pj gubernur sumatera selatan,” kata zainal, didampingi eric davistian.
 termasuk cecep wahyudin sp, sekretaris dpd k.spsi sumsel yang juga anggota dewan pengupahan sumsel.
zainal menegaskan tidak menyalahkan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan di lokasi demo ini. 
 ”pak pj gubernur sumsel tidak ada di kantor ini, cuma masih ada masih di palembang ini. perlu kawan-kawan ketahui, satu buronan kita. siapa? pj gubernur sumatera selatan,” tegasnya.
lanjut zainal, untuk umk, umsk rekomendasi dewan pengupahan sumsel akan disampaikan kepada pj gubernur sumsel melalui sekda sumsel.  
”tuntutan kita mengenai upah minimum sektoral provinsi untuk direvisi, juga akan disampaikan ke pj gubernur sumsel. nanti pak sekda langsung yang akan menyampaikan kepada kawan-kawan,” ujanya.
dia meminta rekan-rekan buruh tetap kondusif, damai, dengarkan apa yang disampaikan sekda sumsel. 
 “karena pak sekda ini, sebenarnya upah sektoral sudah tanda tangan. yang tidak mau tanda tangan, yang merubah itu, pj gubernur sumsel,” beber zainal.
selanjutnya, sekda sumsel edward chandra menyusul naik ke mobil komanda. dia menyampaikan apreasi rekan buruh dan pekerja yang tergabung dalam berbagai serikat, menyampaikan aspirasinya dengan terkoordinir, damai, dan tertib.
“kami sudah membaca apa yang menjadi harapan dan masukan dari bapak ibu sekalian, baik itu secara tertulis maupun secara langsung melalui perwakilan. 
tadi ada pak zainal, pak hermawan, pak cecep, pak ramli, dan lainnya,” ucap edward.
edward mengatakan atensi terhadap perusahaan melalui pengawas disnakertans provinsi sumsel, untuk tidak segan-segan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan upah minimum yang ditetapkan.  
“dan memberikan saksi juga kepada pengawas, yang tidak melaksanakan tugas seperti yang diharapkan,” tegasnya.
 kemudian terkait penetapan umk dan umsk sesuai peraturan menteri tenaga kerja nomor 16 tahun 2024, bahwa tanggal 18 desember 2024 merupakan batas akhir penetapannya.
“maka dari itu kami akan sampaikan segera kepada bapak pj gubernur sumatera selatan yang akan menetapkan ini, berdasarkan  dari rekomendasi dewan pengupahan sumsel,” janji edward, disambut teriakan ‘hidup buruh’.
dikatakan, ada 7 daerah sudah memiliki dewan pengupahan, yang akan jadi pedomannya. 
”kemudian terhadap tuntutan merevisi sk umsp yang telah ditetapkan bapak pj gubernur sumatera selatan, aspirasi ini akan segera disampaikan kepada bapak pj gubernur sumatera selatan,” sebut edward.
kemudian, akan disampaikan informasinya tindak lanjutnya pada senin, 23 desember 2024 . “kami sudah memberi informasi dan jawaban atas aspirasi dan tututan bapak ibu sekalian. 
nanti akan mendapat informasi lebih lanjut dari kadisnakertrans,” pungkas edward.
menutup aksi damai itu, zainal menegaskan harapannya pj gubernur sumsel elen setiadi dapat merivisi sk penetapan umsp sumsel 2025, sebagaimana rekomendasi dewan pengupahan sumsel.
 “jika senin nanti tidak juga (direvisi), kami sepakat akan datang dengan massa lebih banyak lagi,” ancamnya.
untuk diketahui, penetapan umsp ini didasarkan pada keputusan gubernur sumatera selatan nomor 921/kpts/disnakertrans /2024 dan nomor 922/kpts/disnakertrans/2024, tanggal 11 desember 2024, serta peraturan menteri ketenagakerjaan ri nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. 
usai demo, cecep wahyudin yang juga ketua dpd fsp pp-spsi provinsi sumsel,  menyampaikan para buruh sangat kecewa karena tidak bisa bertemu pj gubernur sumsel. 
 "dia (pj gubernur) sudah berani merubah aturan penetapan upah, kenapa tidak berani menemui massa yang sedang aksi demo," sesalnya. 
dikatakan cecep perwakilan buruh hanya diterima sekda sumsel. menerima aspirasi, sepakat penetapan umk dan umsk sesuai kesepakatan dewan pengupahan masing-masing. 
"terkait  revisi umsp sumsel,belum ada jawaban.  sekda minta waktu sampai senin 23 desember 2024, untuk disampaikan dulu ke pj gubernur,” ulasnya.
kata cecep, pj gubernur sumsel hanya menetapkan 3 sektor umsp sumel 2025, pada rabu (11/12). sementara, dalam rapat sebelumnya ada 9 sektor yang disepakati. 
pertama, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rp3.843.252. kedua, sektor pertambangan dan penggalian rp3.890.864. 
ketiga, sektor industri pengolahan rp3.841.548. keempat, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin rp3.869.160. kelima, sektor konstruksi rp3.856.275. 
keenam, sektor perdagangan besar dan eceran (reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor) rp3.837.867. ketujuh, sektor pengangkutan dan pergudangan rp3.872.456. 
baca juga:demo 3 titik di palembang, ribuan buruh dan pekerja akan sampaikan 7 tuntutan, kecewa penetapan umsp 2025
baca juga:ribuan buruh dan pekerja demo besar-besaran 18 desember 2024, ini tuntutannya terhadap pj gubernur sumsel
kedelapan, sektor informasi dan komunikasi rp 3.832.344. kesembilan, sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjangan usaha lainnya rp3.804.733. 
sementara dalam pengumumannya, pj gubernur sumsel hanya menetapkan 3 sektor dari 9 sektor itu. yaitu, sektor pertanian, kehutanan dan pernikanan.
lalu sektor pertambangan dan penggalian. serta sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin dengan nilai rp3.733.424. (kur/iol/lid/air)
sekda temui pendemo: sekda sumsel edward chandra menyampaikan kepada buruh dan pekerja yang menggelar demo, hasil dialognya dengan perwakilan serikat buruh dan pekerja, kemarin. foto: andri irawan/ sumeks