Kades Harimau Tandang Ogan Ilir Dituntut 5 Tahun Penjara atas Korupsi Dana Desa

Reporter: Ardila |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 17 Dec 2024 - 16:29

Mantan Kades Harimau Tandang, Syamsul, dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta atas penyalahgunaan Dana Desa untuk kepentingan pribadi. Foto:Ardila/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menuntut mantan Kepala Desa Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Syamsul, dengan hukuman penjara selama lima tahun dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Selasa (17/12).

Tuntutan ini terkait dengan kasus korupsi dana desa yang melibatkan kerugian negara sebesar Rp383,9 juta.

Syamsul didakwa telah menyalahgunakan Dana Desa (DD) tahun 2022 untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan dakwaan JPU, dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan desa, justru digunakan oleh terdakwa untuk berbagai kegiatan pribadi yang tidak terkait dengan pembangunan desa.

Dana tersebut digunakan untuk kegiatan konsumtif seperti mabuk-mabukan, menyawer biduan di tempat karaoke, hingga sebagai modal untuk pencalonan dirinya kembali dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2022.

Dalam persidangan, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Masriati SH MH, JPU menyatakan bahwa Syamsul terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kami menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana pokok lima tahun penjara," ujar JPU dalam pembacaan tuntutannya.

Selain hukuman penjara, Syamsul juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp200 juta, dengan ancaman pidana tambahan berupa kurungan selama tiga bulan apabila tidak membayar denda tersebut.

Tak hanya itu, terdakwa juga diwajibkan mengganti kerugian negara yang mencapai Rp383,9 juta.

Apabila gagal mengganti, JPU menyatakan bahwa harta benda milik terdakwa dapat disita, dan jika nilainya tidak mencukupi, maka terdakwa akan dikenakan pidana tambahan selama dua tahun enam bulan penjara.

kades harimau tandang ogan ilir dituntut 5 tahun penjara atas korupsi dana desa                            sumateraekspres.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri ogan ilir menuntut mantan kepala desa harimau tandang, kecamatan pemulutan, kabupaten ogan ilir, syamsul, dengan hukuman penjara selama lima tahun dalam sidang yang digelar di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) palembang, selasa (17/12).
tuntutan ini terkait dengan kasus korupsi dana desa yang melibatkan kerugian negara sebesar rp383,9 juta.
syamsul didakwa telah menyalahgunakan dana desa (dd) tahun 2022 untuk kepentingan pribadi.
baca juga:pemasangan palang pintu dan pos jaga di perlintasan kereta api untuk minimalkan kecelakaan di kabupaten lahat
baca juga:seorang irt jadi korban curat di jembatan musi ii palembang
berdasarkan dakwaan jpu, dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan desa, justru digunakan oleh terdakwa untuk berbagai kegiatan pribadi yang tidak terkait dengan pembangunan desa.
dana tersebut digunakan untuk kegiatan konsumtif seperti mabuk-mabukan, menyawer biduan di tempat karaoke, hingga sebagai modal untuk pencalonan dirinya kembali dalam pemilihan kepala desa (pilkades) 2022.
dalam persidangan, yang dipimpin oleh ketua majelis hakim masriati sh mh, jpu menyatakan bahwa syamsul terbukti melanggar pasal 2 undang-undang (uu) nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:bsi perkuat implementasi esg dengan pengembangan ekonomi dan penanaman pohon di desa semoyo yogyakarta
baca juga:pemotongan gaji honorer di smpn 25 palembang, disdik bantah memberikan izin
"kami menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana pokok lima tahun penjara," ujar jpu dalam pembacaan tuntutannya.
selain hukuman penjara, syamsul juga dituntut untuk membayar denda sebesar rp200 juta, dengan ancaman pidana tambahan berupa kurungan selama tiga bulan apabila tidak membayar denda tersebut.
tak hanya itu, terdakwa juga diwajibkan mengganti kerugian negara yang mencapai rp383,9 juta.
apabila gagal mengganti, jpu menyatakan bahwa harta benda milik terdakwa dapat disita, dan jika nilainya tidak mencukupi, maka terdakwa akan dikenakan pidana tambahan selama dua tahun enam bulan penjara.
baca juga:anggota persit laporkan arisan bodong ke polres lubuklinggau
baca juga:belum pengumuman, penguji bocorkan ada peserta yang tidak lulus ukpppg, ini ciri dan penyebabnya
usai mendengar tuntutan, kuasa hukum terdakwa meminta waktu untuk menyusun nota pembelaan. majelis hakim pun menyetujui dan menjadwalkan sidang berikutnya.
dalam dakwaan yang dibacakan jpu, terungkap bahwa dari total anggaran dd dan alokasi dana desa (add) tahap i dan ii yang berjumlah rp599.981.644, hanya sebesar rp216.062.898 yang terealisasi.
sisa anggaran tersebut tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, yang menyebabkan kerugian negara sebesar rp383,9 juta.
baca juga:komisi iv dprd ogan ilir dorong 170 guru pai segera ikut ppg 2025
baca juga:pemkot lubuklinggau gelar syukuran pilkada 2024 yang damai dan sukses
beberapa penyalahgunaan dana yang dilakukan syamsul antara lain, penggunaan rp60 juta untuk kepentingan pribadi dalam rangka pencalonan dirinya dalam pilkades 2022, pembagian 600 amplop berisi uang rp500 ribu per amplop kepada warga untuk memenangkan pilkades, serta pengeluaran rp20 juta untuk kegiatan hiburan pribadi, termasuk mabuk-mabukan dan memberi uang kepada biduan di karaoke.
baca juga:yamaha laksanakan program csr donasi untuk smk binaan di sumatera selatan 2024
baca juga:peringatan dini cuaca waspada hujan petir dan angin kencang di sumatera selatan pada 18 desember 2024
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh syamsul dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.