Dijelaskan Opsen Pajak 66 Persen, Konsumen Batalkan Pembelian Kendaraan Baru, Sensitif Penambahan Biaya

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 16 Dec 2024 - 22:10

OTOMITIF: Industri otomotif yang belum begitu pulih pasca pemilu dan pilkada 2024, kembali terguncang akibat kebijakan pemerintah terkait pungutan opsen pajak 66 persen bagi kendaraan pembelian kendaraan baru. FOTO: KRIS SAMIAJI/SUMEKS--

"Kita tunggu Bapenda aja. Kita tunggu angkanya dari pemerintah, pasti seperti apa nanti. Semua pasti mengharapkan yang terbaik buat semua pihak," imbuhnya.

Untuk diketahui, ketentuan penambahan 2 pajak baru ini, opsen PKB dan opsen BBNKB tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Dalam Pasal 83 ayat (1) UU HKPD, tarif opsen PKB dan BBNKB dibayarkan berlaku 66 persen dari pajak terutang. Dengan penambahan ini, maka akan ada total 7 komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru.

Yakni, BBNKB, opsen BBNKB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, biaya admin STNK, dan biaya admin TNKB. Kolom rincian biaya yang harus dibayarkan setiap tahunnya oleh konsumen di STNK, akan bertambah dua dengan adanya pajak baru ini.

Contoh, apabila saat ini kendaraan bermotor dikenakan PKB sebesar Rp1 juta, maka akan ada tambahan opsen PKB sebesar Rp660 ribu (66 persen). Dengan begitu, pajak kendaraan tersebut termasuk opsen PKB menjadi Rp1,6 juta.

Penambahan pajak baru ini harus dibayarkan pemilik kendaraan bersamaan dengan penyetoran pajak kendaraan bermotor ke Samsat setempat. Pembayaran PKB dan BBNKB akan disetor ke RKUD provinsi, sedangkan opsen PKB dan BBNKB akan disetor ke RKUD kabupaten/kota tempat kendaraan terdaftar.

Guna memudahkan pembayaran pajak tersebut, dua kolom keterangan pembayaran opsen PKB dan BBNKB akan ditambahkan pada lembar belakang STNK atau Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran. (afi/yun/nni/air)

dijelaskan opsen pajak 66 persen, konsumen batalkan pembelian kendaraan baru, sensitif penambahan biaya                            palembang, sumateraekspres.id -  pemerintah memberlakukan pungutan tambahan atau opsen pajak kendaraan bermotor mulai 6 januari 2025.
ini dapat berdampak naiknya harga kendaraan bermotor, atas opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) yang besarannya mencapai 66 persen. konsumen pun bisa jadi sensitif.
“tentu  kebijakan ini akan memberatkan wajib pajak,” ucap yunus (42), salah satu wajib pajak di palembang, kepada sumatera ekspres, senin (16/12).
baca juga:berharap tambahan opsen pajak disertai insentif
baca juga:opsen pajak mulai 5 januari
menurutnya, pemerintah harusnya lebih dulu mensosialisasikan kepada masyarakat, berapa kenaikan nilai dan pajak kendaraan dampak opsen ini.
karena menurutnya, masyarakat awam masih banyak yang tidak paham. hanya tahu dari informasi yang berkembang, tentu harga kendaraan dan pajak akan naik dengan pemberlakukan opsen pajak 66 persen tersebut.
 “masih simpang siur, tahunya harga dan pajak bakal naik,” tukasnya. 
lanjut yunus, apakah pajak ini di luar dari nominal pajak tahunan yang biasa dibayarkan. ataukah ada penambahan lain yang secara nominal akan menambah nilai dari pajak itu sendiri.  
“harus jelas dulu, opsen pajak ini teknisnya bagaimana,” ujarnya bertanya-tanya.
kalau untuk pembagian pajak yang dibayarkan dari pemerintah pusat ke daerah malah membebankan konsumen atau wajib pajak, tentu ini akan memberatkan.
 “contoh saya setiap tahun bayar pajak mobil rp3,5 juta, ini sudah termasuk opsen atau belum. kalau belum termasuk opsen, berarti saya harus bayar rp3,7 juta lebih. secara pribadi tentu saya keberatan," ulasnya. 
yang juga harus menjadi perhatian, sambungnya, berkenaan transparansi keuangan dalam opsen pajak. "informasi yang ada sekarang ini setengah-setengah, belum ada sosialisasi secara luas ke masyarakat. terutama wajib pajak,” sesal yunus.
tak hanya wajib pajak atau konsumen yang keberatan.  pelaku usaha bidang otomotif pun merasa keberatan, meski mengaku masih wait and see pelaksanaannya 5 januari 2025 nanti.
 kepala cabang tunas auto graha palembang, hadi maryanto, mengatakan industri otomotif belum begitu pulih.
sehingga dia menyayangkan adanya kebijakan opsen pajak 66 persen yang dinilai tergesa-gesa. "industri ini masih turun.
 kami berharap pascapilpres, pileg dan pilkada, akan ada peningkatan. namun sepertinya akan terguncang kembali dengan kebijakan opsen yang dinilai tergesa gesa," ucap hadi, senin (16/12).
baca juga:pj gubernur sumsel apresiasi implementasi opsen pkb, bbnkb, dan pajak mblb pemprov dengan 17 kabupaten/kota
baca juga:2025, pkb- bbnkb skema opsen
sebab setelah dijelaskan ke konsumen terkait opsen 66 persen, banyak konsumen memilih batalkan pembelian. "saat sudah spk dan simulasikan pembayaran, kami jelaskan soal opsen (pkb dan bbnkb) sehingga biaya on the road (otr) kendaraan meningkat, mereka memilih membatalkan,” sesalnya.
setidaknya, sudah ada 10 pemesanan kendaraan yang dibatalkan. “padahal momen akhir tahun ini biasanya pembelian meningkat," ungkap hadi. 
untuk itu, pihaknya berharap aturan ini bisa dipelajari dan ditunda dulu. bisa pula diberlakukan untuk unit pada tahun 2025, bukan unit pembelian 2024.
"jadi konsumen yang beli (pemesanan) unit di desember 2023 namun kendaraan baru selesai proses januari 2025, harusnya tidak dikenakan opsen,” harap hadi.
 sebab pada kenyataannya, aturan ini telah berlaku untuk pembelian unit di 2024. bukan hanya 2025, yang katanya diberlakukan mulai 5 januari.
hadi mencontohkan, pembelian unit mobil innova seharga rp364 juta, telah deal pada desember 2024. 
namun ada beberapa kendala, seperti unit baru tiba atau proses leasing sehingga serah  terima baru dilakukan  januari 2025. “ini juga kena opsen. kalau berlaku opsen 2025 saja, maka ini mendorong pembelian di dealer," ulasnya.
apalagi pemerintah tidak hanya memberlakukan aturan opsen pajak opsen 66 persen. tapi tahun 2025, juga pemberlakukan ppn 12 persen untuk barang mewah.  
dicontohkan untuk mobil land cruiser rp2,6 miliar, setelah ppn 12 persen dan opsen 66 persen, maka tambahan harganya rp 120 juta.
hadi merincikan tambahan harga rp120 juta itu, terdiri dari rp20 juta untuk ppn 12 persen, dan rp100 jutaan pajak opsen 66 persen.
 "harga makin tinggi, dan ini menekan daya beli masyarakat. sehingga industri (otomotif) ini akan semakin terpukul," tegasnya.
lanjut hadi, pihaknya tentu mendukung kebijakan pemerintah. namun pemerintah juga harusnya memperhatikan hal-hal lain dampaknya. 
"jangan tergesa gesa sehingga merugikan masyarakat, pemerintah harus juga memperhatian timing, kondisi ekonomi, dan faktor lain," pungkasnya.
senada dikatakan brian gomgom, pr manager wuling motors. diberlakukannya opsen pkb tahun depan, akan menjadi tantangan bagi industri otomotif dalam memproyeksikan penjualan mobil baru. 
meskipun dampaknya terhadap penjualan mobil baru, belum bisa diprediksi secara pasti.
“meski belum bisa diprediksi seberapa besar dampaknya, namun komponen pajak ini (opsen 66 persen), jelas menambah biaya yang harus dibayar konsumen. oleh karena itu, kami harus siap menghadapi tantangan ini,” tutur brian.
brian menambahkan, besaran pkb akan bervariasi untuk setiap kota/kabupaten. oleh karena itu, wuling motors tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menanggulangi dampak yang berbeda di tiap daerah.
“kami sedang berupaya untuk mempersiapkan langkah-langkah bijak, guna menghadapi tantangan yang ada.
 kami akan terus memantau situasi ini, dan siap melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tetap dapat melayani konsumen dengan baik,” tambah brian.
dengan adanya perubahan pada kebijakan pajak tahun 2025, wuling motors berharap dapat tetap mempertahankan daya saing di pasar otomotif yang semakin kompetitif.
marketing manager astra motor sumsel antofany yusticia, mengatakan sebagai main dealer motor honda, astra motor sumsel pasti mendukung setiap program pemerintah. 
meski pemberlakukan opsen pajak pastinya akan berdampak signifikan terhadap masyarakat, konsumen dan bisnis roda dua. 
"kami pada prinsipnya mendukung saja, semoga berdampak positif terhadap masyarakat," harapnya. pihaknya berharap bersamaan dengan pemberlakukan opsen pajak 66 persen ini, pemerintah dapat memberikan kebijakan lain.
seperti pemberian insentif untuk menjaga daya beli masyarakat sumsel. "kami berharap pemerintah memberikan insentif pajak lainnya agar mendorong daya beli," harapnya.
sementara, kepala cabang auto 2000 tanjung api-api palembang, haris deswanto, saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan yang ada. 
"kita tunggu bapenda aja. kita tunggu angkanya dari pemerintah, pasti seperti apa nanti. semua pasti mengharapkan yang terbaik buat semua pihak," imbuhnya. 
untuk diketahui, ketentuan penambahan 2 pajak baru ini, opsen pkb dan opsen bbnkb tertuang dalam uu nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (uu hkpd).
dalam pasal 83 ayat (1) uu hkpd, tarif opsen pkb dan bbnkb dibayarkan berlaku 66 persen dari pajak terutang. dengan penambahan ini, maka akan ada total 7 komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru.
yakni, bbnkb, opsen bbnkb, pkb, opsen pkb, swdkllj, biaya admin stnk, dan biaya admin tnkb. kolom rincian biaya yang harus dibayarkan setiap tahunnya oleh konsumen di stnk, akan bertambah dua dengan adanya pajak baru ini. 
contoh, apabila saat ini kendaraan bermotor dikenakan pkb sebesar rp1 juta, maka akan ada tambahan opsen pkb sebesar rp660 ribu (66 persen). dengan begitu, pajak kendaraan tersebut termasuk opsen pkb menjadi rp1,6 juta.
baca juga:industri otomotif sumsel terguncang, konsumen batalkan pembelian akibat kebijakan pajak opsen
baca juga:november uji coba opsen 3 pajak, porsi provinsi berkurang, kabupaten/kota bertambah
penambahan pajak baru ini harus dibayarkan pemilik kendaraan bersamaan dengan penyetoran pajak kendaraan bermotor ke samsat setempat. pembayaran pkb dan bbnkb akan disetor ke rkud provinsi, sedangkan opsen pkb dan bbnkb akan disetor ke rkud kabupaten/kota tempat kendaraan terdaftar.
guna memudahkan pembayaran pajak tersebut, dua kolom keterangan pembayaran opsen pkb dan bbnkb akan ditambahkan pada lembar belakang stnk atau surat ketetapan kewajiban pembayaran. (afi/yun/nni/air)