Industri Otomotif Sumsel Terguncang, Konsumen Batalkan Pembelian Akibat Kebijakan Pajak Opsen

Reporter: Ardila |

Editor: Irwansyah |

Senin , 16 Dec 2024 - 17:20

Industri otomotif Sumsel terguncang setelah kebijakan opsen pajak kendaraan mencapai 66%. Banyak konsumen membatalkan pembelian, berharap kebijakan ini ditunda. Foto:Ist/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID – Kebijakan baru yang diterapkan oleh Pemprov Sumatera Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengenai tambahan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mencapai 66 persen mulai berlaku pada 5 Januari 2025, menimbulkan dampak negatif di sektor otomotif.

Para pelaku usaha di Sumsel menanggapi kebijakan ini dengan penolakan keras. Hadi Maryanto, Kepala Cabang Tunas Auto Graha Palembang, menyatakan bahwa kebijakan tersebut datang terlalu cepat dan tidak tepat waktu.

Menurutnya, industri otomotif yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi kini harus menghadapi beban tambahan yang justru memperburuk kondisi.

“Industri otomotif masih dalam keadaan lesu. Kami berharap ada peningkatan setelah pilpres, pileg, dan pilkada, tetapi kebijakan opsen ini malah bisa mengguncang lagi,” ujarnya.

Hadi juga mengungkapkan bahwa setelah pihaknya menjelaskan tentang tambahan pungutan opsen ini kepada konsumen, banyak yang memutuskan untuk membatalkan pembelian.

“Setelah kami informasikan tentang opsen yang mencapai 66 persen pada PKB dan BBNKB, banyak konsumen yang memilih membatalkan pembelian.

Sudah ada sekitar 10 kendaraan yang dibatalkan meski biasanya di akhir tahun pembelian meningkat,” tambah Hadi.

Berdasarkan pengalaman ini, Hadi berharap agar pemerintah meninjau ulang kebijakan ini dan mempertimbangkan untuk menunda penerapannya atau hanya diberlakukan untuk kendaraan baru tahun 2025.

“Kami berharap aturan ini bisa dipelajari dan ditunda. Sebaiknya diberlakukan untuk kendaraan unit 2025, bukan untuk unit 2024 yang sudah dipesan sebelumnya,” ucapnya.

industri otomotif sumsel terguncang, konsumen batalkan pembelian akibat kebijakan pajak opsen                            sumateraekspres.id – kebijakan baru yang diterapkan oleh pemprov sumatera selatan melalui badan pendapatan daerah (bapenda) mengenai tambahan opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) yang mencapai 66 persen mulai berlaku pada 5 januari 2025, menimbulkan dampak negatif di sektor otomotif.
para pelaku usaha di sumsel menanggapi kebijakan ini dengan penolakan keras. hadi maryanto, kepala cabang tunas auto graha palembang, menyatakan bahwa kebijakan tersebut datang terlalu cepat dan tidak tepat waktu.
baca juga:pasutri jadi korban tabrak lari di banyuasin, satu tewas
baca juga:humas polri berperan penting untuk meningkatkan citra kepolisian
menurutnya, industri otomotif yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi kini harus menghadapi beban tambahan yang justru memperburuk kondisi.
“industri otomotif masih dalam keadaan lesu. kami berharap ada peningkatan setelah pilpres, pileg, dan pilkada, tetapi kebijakan opsen ini malah bisa mengguncang lagi,” ujarnya.
hadi juga mengungkapkan bahwa setelah pihaknya menjelaskan tentang tambahan pungutan opsen ini kepada konsumen, banyak yang memutuskan untuk membatalkan pembelian.
baca juga:kejuaraan bola voli se-kabupaten lahat resmi dimulai dengan partisipasi 44 tim putra dan 19 tim putri 
baca juga:utang luar negeri indonesia menurun pada oktober 2024, uln pemerintah dan swasta alami penurunan
“setelah kami informasikan tentang opsen yang mencapai 66 persen pada pkb dan bbnkb, banyak konsumen yang memilih membatalkan pembelian.
sudah ada sekitar 10 kendaraan yang dibatalkan meski biasanya di akhir tahun pembelian meningkat,” tambah hadi.
berdasarkan pengalaman ini, hadi berharap agar pemerintah meninjau ulang kebijakan ini dan mempertimbangkan untuk menunda penerapannya atau hanya diberlakukan untuk kendaraan baru tahun 2025.
“kami berharap aturan ini bisa dipelajari dan ditunda. sebaiknya diberlakukan untuk kendaraan unit 2025, bukan untuk unit 2024 yang sudah dipesan sebelumnya,” ucapnya.
baca juga:kemenag gencarkan pembelajaran inklusif, 17.381 guru madrasah ikuti pelatihan daring!
baca juga:tiga pengedar narkoba diamankan dalam sepekan, sudah beroperasi hingga tiga bulan
menurut hadi, kebijakan opsen yang berlaku pada unit 2024, meski kendaraan tersebut dipesan pada akhir tahun, tetap dikenakan pungutan tambahan pada tahun 2025, meningkatkan harga kendaraan secara signifikan.
sebagai contoh, mobil inova yang harga dasarnya rp 364 juta, setelah pembatalan pembelian akibat tambahan biaya opsen dan pajak, menjadi lebih mahal.
lebih jauh, hadi juga menyoroti kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) barang mewah sebesar 12 persen yang berlaku bersamaan dengan penerapan opsen ini.
sebagai contoh, untuk mobil land cruiser dengan harga rp 2,6 miliar, tambahan pajak opsen dan ppn dapat mencapai rp 120 juta.
baca juga:pemprov sumsel luncurkan program insentif fiskal untuk meringankan beban masyarakat
baca juga:dua jambret ditangkap warga setelah dikejar korban di lubuklinggau
“kenaikan harga ini tentunya akan menurunkan daya beli masyarakat, yang akhirnya bisa memukul lebih dalam sektor otomotif,” tegasnya.
meski demikian, hadi mengaku mendukung kebijakan pemerintah secara umum, namun berharap agar kebijakan tersebut diperkenalkan dengan timing yang lebih tepat dan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta daya beli masyarakat.
baca juga:tabel tunjangan sertifikasi pns, p3k, dan non-asn pada 2025
baca juga:aksi massa mendesak perbaikan jalan lettu karim kadir yang amblas di palembang
“pemerintah harus memperhatikan situasi ekonomi yang sedang sulit dan tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat,” pungkasnya.