SUMATERAEKSPRES.ID - Konser K-pop telah menjadi fenomena yang menggairahkan industri hiburan Indonesia. Gelombang budaya ini tidak hanya menghibur penggemarnya, tetapi juga menyumbang pendapatan signifikan melalui pajak hiburan.

Dari BLACKPINK hingga TREASURE, setiap acara besar menghadirkan peluang ekonomi baru sekaligus tantangan finansial bagi para penggemar.

Tetapi, bagaimana pajak hiburan ini diterapkan, dan siapa yang sebenarnya menanggungnya?

Pajak hiburan di Indonesia berkisar antara 10-15%, bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Pajak ini diterapkan pada tiket konser, bioskop, dan acara hiburan lainnya.

BACA JUGA:Pembangunan Gedung Forest and Land Fire Management Center Korea-Indonesia Dimulai

BACA JUGA:Punya Toilet Seperti di Jepang dan Korea

Pada konser K-pop yang tiketnya dapat mencapai jutaan rupiah, pajak hiburan menjadi salah satu elemen signifikan yang menaikkan harga akhir tiket.

Sebagai contoh, konser TREASURE pada Juni 2024 di Jakarta menawarkan tiket dengan harga mulai dari Rp1,4 juta hingga Rp3,6 juta, sudah termasuk pajak hiburan yang dikutip pemerintah.

Siapa yang Menanggung Beban Pajak?  

Dalam praktiknya, pajak hiburan biasanya dibebankan kepada konsumen. Penyelenggara acara menghitung pajak sebagai bagian dari harga tiket.

BACA JUGA:Keajaiban Daun Bidara: Dari Tradisi Kuno ke Tren Modern Kesehatan

BACA JUGA:Rahasia Ampuh Atasi Insomnia: Tips Tidur Nyenyak yang Wajib Dicoba

Akibatnya, penggemar yang sudah harus mengalokasikan dana besar untuk tiket, akomodasi, dan transportasi kini harus menghadapi tambahan biaya dari pajak ini. Namun, penting diingat bahwa pajak hiburan juga memberikan dampak positif, seperti kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai gambaran, sebuah konser K-pop besar dengan kapasitas stadion 15.000 kursi dapat menghasilkan miliaran rupiah dari pajak hiburan.

Dana ini digunakan untuk berbagai kebutuhan daerah, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.