Pilkada Ulang Akankah Terulang

pilkada ulang akankah terulang sumateraekspres.id - pemilu adalah wujud konkret dari demokrasi, memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. namun, proses ini sering kali diwarnai oleh sengketa, terutama dalam kontestasi yang kompetitif.  kasus pilkada palembang 2024, dengan tuduhan kecurangan oleh pasangan fitrianti agustinda-nandriani octarina menurut ketua tim advokasi fitri- nandri, febuar rahman, terhadap pasangan ratu dewa-prima salam (rdps), yang mengangkat kembali isu pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (tsm). baca juga:data masuk 38.80 persen, rdps memimpin 47,24 persen di quick count lsi di pilkada palembang baca juga:cawawako nandriani octarina: antre nomor satu saat mencoblos, harapan milenial di pilkada palembang 2024 situasi ini mengingatkan kita pada pilkada sumsel 2013 yang berujung pada pemungutan suara ulang setelah diputuskan oleh mahkamah konstitusi (mk). paslon menggugat pasangan fitrianti-nandri mengajukan laporan dugaan kecurangan ke bawaslu. tuduhan utama adalah keterlibatan aparatur sipil negara (asn) dalam memobilisasi dukungan untuk pasangan rdps. ketua tim advokasi fitri-nandri, febuar rahman, menyebutkan bahwa keterlibatan asn ditemukan hampir di seluruh kecamatan di palembang, menandakan adanya upaya masif untuk memengaruhi hasil pemilu. dugaan ini termasuk bentuk penyalahgunaan wewenang oleh asn, yang melanggar prinsip netralitas mereka dalam pemilu. bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelidiki laporan ini, termasuk menentukan apakah dugaan tersebut memenuhi syarat sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (tsm) dan apakah signifikan terhadap hasil pilkada ataukah tidak. jika terbukti, gugatan ke mahkamah konstitusi (mk) menjadi langkah berikutnya. sementara itu hampir rata-rata paslon dalam pilkada di sumatera selatan sepertinya masih menunggu hasil akhir perhitungan dari kpu. apakah akan melayangkan gugatannya ataukah tidak.  pembandingan pilkada sumsel 2013 kasus pilkada sumsel 2013 menjadi preseden penting. dalam sengketa tersebut, mk memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah karena terbukti ada pelanggaran yang terstruktur, meskipun hasil akhirnya tidak berubah. alex noerdin-ishak mekki tetap memenangkan pilkada setelah unggul dalam suara ulang. namun, proses panjang ini menguji kesabaran publik dan integritas lembaga pemilu. tuduhan terhadap pasangan alex-ishak tidak cukup kuat untuk membatalkan hasil akhir secara keseluruhan.  potensi langkah hukum paslon pilkada 2024 sambil menunggu hasil resmi dari kpu, paslon yang merasa dirugikan akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut jika bawaslu menemukan bukti kuat kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (tsm). beberapa skenario yang dapat terjadi adalah: pertama, jika bawaslu menemukan bukti terstruktur, sistematis, dan masif (tsm) maka laporan dapat diteruskan ke mk. jika mk menyetujui, ada kemungkinan pemungutan suara ulang di wilayah yang dianggap bermasalah. kedua, jika tidak ada bukti terstruktur, sistematis, dan masif (tsm) bawaslu mungkin hanya memberikan rekomendasi sanksi administratif, yang tidak berdampak langsung pada hasil pemilu. sebab keputusan untuk menggugat hasil pemilu harus didasarkan pada data yang kuat dan kepercayaan terhadap mekanisme hukum. jangan sampai itu menjadi bumerang bagi penggugat yang pada akhirnya sia-sia gugatan mereka. perspektif pemenang dan yang kalah sengketa ini adalah ujian legitimasi. meski menang secara suara, tuduhan kecurangan dapat memengaruhi persepsi publik. paslon yg sementara ini merasa menang perlu menunjukkan transparansi dan mematuhi aturan pemilu untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. bagi pihak yang kalah, gugatan adalah wujud dari hak demokratis mereka untuk memastikan bahwa pemilu berjalan adil. namun, tanpa bukti kuat, gugatan semacam ini dapat dilihat sebagai bentuk ketidakpuasan yang tidak berdasar. oleh karena itu, langkah mereka harus didasarkan pada fakta dan hukum. jangan sampai gugatan mereka ke mk ditolak.  kesimpulan pilkada di sumsel 2024 menjadi ujian penting bagi demokrasi lokal. sengketa yang ada harus diselesaikan secara hukum, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. baca juga:debat publik terakhir pilkada palembang: visi misi paslon fokus infrastruktur & revitalisasi, mana jagoanmu? baca juga:pengamat politik lkpi sebut kampanye hitam bisa jadi senjata makan tuan di pilkada palembang bagi pemenang, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci menjaga legitimasi. sementara itu, bagi pihak yang merasa dirugikan, upaya hukum yang berbasis bukti menjadi cara untuk memperjuangkan keadilan. demokrasi bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga tentang kepercayaan bahwa prosesnya berjalan dengan adil. ketika semua pihak menerima hasil dengan kepala tegak dan kepercayaan terhadap sistem, demokrasi menjadi lebih kuat. (*)  

Tag

• # isu pelanggaran
• # kasus pilkada
• # pilkada ulang
• # mahkamah konstitusi (mk)
• # pemilu

Share

• 
• 
• 
• 
•