Potensi Langkah Hukum Paslon Pilkada 2024

Sambil menunggu hasil resmi dari KPU, Paslon yang merasa dirugikan akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut jika Bawaslu menemukan bukti kuat kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Beberapa skenario yang dapat terjadi adalah:

Pertama, jika Bawaslu Menemukan Bukti Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) maka Laporan dapat diteruskan ke MK. Jika MK menyetujui, ada kemungkinan pemungutan suara ulang di wilayah yang dianggap bermasalah.

Kedua, Jika Tidak Ada Bukti Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) Bawaslu mungkin hanya memberikan rekomendasi sanksi administratif, yang tidak berdampak langsung pada hasil pemilu.

Sebab keputusan untuk menggugat hasil pemilu harus didasarkan pada data yang kuat dan kepercayaan terhadap mekanisme hukum. Jangan sampai itu menjadi bumerang bagi penggugat yang pada akhirnya sia-sia gugatan mereka.

Perspektif Pemenang dan Yang Kalah

Sengketa ini adalah ujian legitimasi. Meski menang secara suara, tuduhan kecurangan dapat memengaruhi persepsi publik.

Paslon yg sementara ini merasa menang perlu menunjukkan transparansi dan mematuhi aturan pemilu untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Bagi pihak yang kalah, gugatan adalah wujud dari hak demokratis mereka untuk memastikan bahwa pemilu berjalan adil.

Namun, tanpa bukti kuat, gugatan semacam ini dapat dilihat sebagai bentuk ketidakpuasan yang tidak berdasar.

Oleh karena itu, langkah mereka harus didasarkan pada fakta dan hukum. Jangan sampai gugatan mereka ke MK ditolak. 

Kesimpulan

Pilkada di Sumsel 2024 menjadi ujian penting bagi demokrasi lokal. Sengketa yang ada harus diselesaikan secara hukum, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

BACA JUGA:Debat Publik Terakhir Pilkada Palembang: Visi Misi Paslon Fokus Infrastruktur & Revitalisasi, Mana Jagoanmu?

BACA JUGA:Pengamat Politik LKPI Sebut Kampanye Hitam Bisa jadi Senjata Makan Tuan di Pilkada Palembang