Multitafsir soal Kenaikan Gaji Pokok, Sambut Baik Peningkatan Kesejahteraan Guru

Reporter: tim sumeks |

Editor: Dede Sumeks |

Sabtu , 30 Nov 2024 - 22:50

Sejak 2021 hingga 2023, pemerintah OKU Kabupaten OKU Timur telah melantik 2.632 orang menjadi PPPK. Sehingga jumlah honorer sebelumnya sekitar 7.000 berkurang menjadi 5.124 orang.

"Dari sisa 5.124 tenaga non ASN ini tentunya akan kembali berkurang, karena ada 1.436 formasi PPPK yang sedang proses rekrutmen," katanya.

Okta, guru di Kabupaten OKU, sudah mendengar apa yang disampaikan Prabowo soal perbaikan kesejahteraan guru. “Kami berharap, bagi guru baik itu ASN, PPPK atau yang masih honorer untuk diberikan akses kemudahan dalam mengikuti pendidikan profesi guru (PPG),” harapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, Ir Yulius MSi, mengatakan hingga saat ini belum ada instruksi dan juknisnya. "Dasar kami menganggarkan dalam APBD itu ya harus ada dasar hukumnya. Ya itu, juklak juknisnya," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Drs. Iskandar Syahrianto, menyatakan pihaknya juga masih menunggu regulasi rinci terkait kebijakan ini.

"Secara nasional sudah diumumkan, tetapi regulasi yang mengatur pelaksanaannya belum ada," singkatnya.

M Ghufron, Kepala BPKAD Lahat, mengatakan Pemda Lahat siap menganggarkan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. “Pemda Lahat Siap melaksanakan dan mengikuti arahan Bapak Presiden," ungkapnya.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur Sipinathe, menjelaskan peningkatan kesejahteraan guru yang dimaksud Presiden Prabowo bukanlah kenaikan gaji. Melainkan pemberian tunjangan sertifikasi pada guru.

"Sebetulnya ada kesalahan informasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Seolah-olah menyamakan kenaikan gaji dengan pemberian tunjangan sertifikasi," kata Mansur.

Namun tambahan 1 kali gaji untuk guru ASN yang dimaksud, adalah penanggungan sertifikasi yang biasa dikenal dengan tunjangan profesi guru yang sudah berlangsung sejak tahun 2008.

"Jadi tidak ada istilah kenaikan gaji," ujar Mansur. Bagi ASN yang belum sertifikasi, nantinya akan dilakukan sertifikasi. Apabila lulus akan mendapatkan tunjangan satu kali gaji pokok.

Sementara itu bagi guru non-ASN atau honorer, memang mendapatkan tambahan tunjangan sertifikasi. Dari yang awalnya hanya Rp 1,5 juta, menjadi Rp2 juta pada 2025 nanti.

Senada dikatakan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim. Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo tersebut dapat dimaknai berbeda oleh para guru di lapangan.

"Ini menimbulkan multi tafsir menimbulkan harap-harap cemas dan kegalauan dari para guru ASN," ujar Satriwan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (30/11/2024). Janji tersebut menurut Satriwan memiliki 2 tafsir.

Pertama, semua guru PNS akan diberikan tambahan sebesar 100 persen gaji pokok. Misalnya guru dengan gaji pokok Rp4 juta, akan mendapatkan Rp8 juta. Belum lagi ditambah dengan tunjangan sertifikasi guru.

multitafsir soal kenaikan gaji pokok, sambut baik peningkatan kesejahteraan guru                            palembang, sumateraekspres.id - pemerintahan presiden prabowo subianto, membawa angin segar baru bagi guru asn maupun non-asn yang selama ini memperjuangkan kesejahteraan.
 tahun 2025 nanti, guru asn akan naik gajinya sebesar 1 kali gaji pokok. sedangkan guru non-asn akan menerima tunjangan profesi menjadi rp2 juta per bulan.
baca juga:pengamat pendidikan sumsel sebut guru masih terbeban administrasi dan menyita energi
baca juga:kementerian agama terus berupaya tingkatkan kesejahteraan guru
kebijakan presiden prabowo ini, ditanggapi beragam oleh guru dan organisasinya. termasuk dari pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan.
menurut guru sekaligus pembina honorer guru dan tenaga pendidik sumsel, syahrial spd msi, tambahan gaji guru rp2 juta bagi yang berbasis sertifikasi, belum tepat sasaran dari program atau janji presiden. 
"alias belum berkeadilan. bagaimana guru honorer, tendik (tenaga pendidik) dan yang belum sertifikasi? kebijakan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial, dan akan menambah polemik di kalangan sesama guru," ujarnya kepada sumatera ekspres.
harapannya, sebaiknya tambahan rp2 juta itu prioritas kan terlebih dahulu untuk guru yang belum bersertifikat dan sudah memiliki masa kerja yang lama. karena sampai saat ini honor masih banyak di bawah ump ataupun umr. 
“jadi kebijakan ini harus benar-benar dikaji atau disurvei sampai ke sekolah, lihat kenyataan fakta sehingga kebijakan ini benar-benar terasa dan merata serta berkeadilan," sambung syahrial.
sementara guru yang juga kepala sma muhammadiyah 5 palembang muhammad huzairin, menyambut baik rencana pemerintah yang akan memberikan gaji tambahan di luar gaji pokok, melalui sertifikasi. 
"tentunya kami sebagai guru menyambut baik hal ini. seperti kami  guru non-asn di sekolah swasta, sangat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan para guru," sambung dia.
selain itu, dia juga meminta kepada pemerintah agar guru sekolah swasta yang dinyatakan lulus seleksi pppk, agar tetap di pertahankan mengajar di sekolah-sekolah swasta tersebut.
“bahasanyo, lemak nian sekolah negeri. sekolah swasta yang mendidik membinanyo, (setelah lulus pppk) diambil sekolah negeri,” cetusnya.
maka saya minta tolong supaya guru pppk itu dikembalikan ke sekolah swasta, tempat dia berasal," pungkasnya.
kepala dinas pendidikan (kadisdik) kota palembang, adrianus amri, menyatakan penetapan kenaikan gaji guru asn dan tunjangan guru non-asn naik di 2025, merupakan kebijakan yang sangat baik bagi dunia pendidikan. 
"kami di dinas pendidikan sangat menyambut baik keputusan presiden untuk menaikan gaji asn dan memberikan tunjangan bagi guru non-asn," sampainya, jumat (29/11). keputusan ini akan meningkatkan kesejahteraan para guru baik asn dan non-asn. 
"kami juga mengharapkan dengan kenaikan gaji dan tunjangan ini akan juga diiringi dengan peningkatan kinerja guru, dan dunia pendidikan semakin maju lagi," katanya. 
kata amri, jumlah guru di bawah diknas kota palembang, yang asn ada di angka 7.163 orang, dan non-asn 1.165 orang guru.
 "adanya kenaikan gaji dan tunjangan bagi guru ini, tidak akan membebankan apbd atau keuangan daerah. karena ini nanti akan dibebankan ke apbn melalui dana alokasi umum (dau) di pemkot palembang dan akan dibebankan di dpa dinas pendidikan," jelasnya.
plt kepala dinas pendidikan (disdik) provinsi sumatera selatan (sumsel), h awalluddin didampingi kabid ptk hj ekadiani hartini skom msi, siap mendukung program presiden prabowo.
"kami masi menunggu juknis aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. hanya saja kami saat ini terus melakukan pendataan ulang guru terutama guru honorer,"terangnya 
jumlah guru yang ada di lingkungan pemerintah provinsi sumatera selatan, sma sebanyak 14.893 guru, smk sebanyak 8565 guru, dan slb 542 .
"total ada  24.000 guru yang tersebar di sekolah negeri dan swasta," ujarnya. jumlah sekolah negeri dan swasta sma sebanyak 629 sekolah dan  smk 325 sekolah, slb 39 sekolah.
kepala sma negeri 18 palembang  h heru supeno spd. msi, juga menyambut baik kebijakan presiden prabowo, yang dijabarkan menteri pendidikan.
“guru honor yang sudah mengikuti ppg dan mendapat sertifikat profesi, setelah diusulkan mereka  akan mendapatkan gaji pertama  sebesar  rp1,5 juta.
jika guru tersebut melakukan impasing atau penyetaraan pegawai negeri sipil, maka akan mendapatkan antara rp2 juta-rp3 juta, sesuai masa kerjanya," katanya.
sekretaris disdik kota prabumulih pedro santoso mpdi, menyebut pada dasarnya daerah menyesuaikan dengan regulasi yang ada. "secara nasional presiden ri sudah mengumumkannya tapi secara regulasi belum ada," terangnya. 
yang jelas, pihaknya sangat menunggu karena ini kabar baik. mulai dari asn, pppk, non asn semuanya senang khususnya yang tergabung di dunia pendidikan atau guru. "kita ikut gembira karena kawan-kawan guru sementara ini juga happy,” tuturnya.
baca juga:minta guru berinovasi, sesuai perkembangan zaman 
baca juga:presiden umumkan kenaikan gaji guru, pemerintah daerah tunggu regulasi
lettorba, guru sman 3 unggulan kayuagung, berharap benar apa yang disampaikan presiden prabowo. “karena itu adalah kabar baik bagi guru baik asn maupun non asn karena mereka sudah mengabdikan diri untuk memberikan pendidikan dan bimbingan terbaik bagi siswanya." kami sangat bersyukur kalau ini nantinya bisa direalisasikan," harapnya.
komariah, guru sma di banyuasin mengatakan semoga kebijakan yang diberikan oleh presiden itu dapat segera terealisasi. "sungguh sangat bersyukur dengan penghargaan yang diberikan pak presiden," katanya. 
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten oi sayadi, belum berani menanggapi kebijakan presiden prabowo tersebut.
"maaf surat edaran belum kami terima dari kemendikdakmes terkait juknis kenaikan gaji tersebut. jadi kami juga masih menunggu arahan pusat," cetusnya.
salah satu guru sd di kecamatan tanjung raja, ogan ilir, candra menganggap kenaikan gaji tersebut patut diapresiasi. namun menburutnya, nasib lebih miris dialami oleh guru honorer yang tidak sertifikasi. karena gajinya sangat kecil dan tidak ada perubahan. 
" guru honorer belum sertifikasi honornya tergantung kebijakan kepsek. ada yang cuma nerima rp300 ribu, rp400 ribu atau rp500 perbulan. malahan ada yang rp500 ribu per 3 bulan, karena nunggu dana bos cair," ungkapnya.
salah satu honorer di sd kecamatan rambang kurang, roni mengaku hanya tahu info tersebut dari medsos. “bagaimana detailnya kami belum tahu.
kabarnya untuk seluruh guru termasuk yang belum masuk ke dapodik, tapi belum tau pasti juga. karena biasanya honor kami tergantung dari kepsek, dari dana bos tiap 3 bulan sekali," tukasnya. 
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten oku timur wakimin mengatakan memang presiden memberikan pidato terkait rencanan tambahan gaji bagi asn maupun non asn. "saat kami belum mendapatkan surat resminya soal regulasi," katanya.
kepala bkpsdm kabupaten oku timur sutikman bahwa non asn di kabupaten oku timur pada 2021 lalu sekitar 7.000 orang. memang kebanyakan adalah guru dan tenaga kesehatan. kemudian pada tahun 2021 ada rekrutmen pppk besar-besaran. 
pemerintah oku kabupaten membuka 1.634 formasi. hanya saja karena tes sistem passing grade, peserta yang lolos seleksi dan dilantik hanya 783 orang. 
"kemudian tahun 2022 kembali membuka rekrutmen pppk sebanyak 170 formasi, yang lolos 167 orang," kata sutikman, rabu 16 oktober 2024. 
pada tahun 2023, kata sutikman, pemerintah kabupaten oku timur kembali membuka kesempatan bagi honorer untuk ikut seleksi pppk. 
"tahun 2023 kita membuka 1.681 formasi pppk. kemudian yang lolos dan dilantik menjadi pppk oleh pak bupati sebanyak 1.596 orang," ujarnya. 
sejak 2021 hingga 2023, pemerintah oku kabupaten oku timur telah melantik 2.632 orang menjadi pppk. sehingga jumlah honorer sebelumnya sekitar 7.000 berkurang menjadi 5.124 orang.
"dari sisa 5.124 tenaga non asn ini tentunya akan kembali berkurang, karena ada 1.436 formasi pppk yang sedang proses rekrutmen," katanya. 
okta, guru di kabupaten oku, sudah mendengar apa yang disampaikan prabowo soal perbaikan kesejahteraan guru. “kami berharap, bagi guru baik itu asn, pppk atau yang masih honorer untuk diberikan akses kemudahan dalam mengikuti pendidikan profesi guru (ppg),” harapnya.
sekretaris daerah kabupaten muara enim, ir yulius msi, mengatakan hingga saat ini belum ada instruksi dan juknisnya. "dasar kami menganggarkan  dalam apbd itu ya harus ada dasar hukumnya. ya itu, juklak juknisnya," ujarnya. 
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten musi banyuasin (muba), drs. iskandar syahrianto, menyatakan pihaknya juga masih menunggu regulasi rinci terkait kebijakan ini. 
"secara nasional sudah diumumkan, tetapi regulasi yang mengatur pelaksanaannya belum ada," singkatnya.
m ghufron, kepala bpkad lahat, mengatakan pemda lahat siap menganggarkan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. “pemda lahat siap melaksanakan dan mengikuti arahan bapak presiden," ungkapnya. 
terpisah, wakil sekretaris jenderal federasi serikat guru indonesia (fsgi) mansur sipinathe, menjelaskan peningkatan kesejahteraan guru yang dimaksud presiden prabowo bukanlah kenaikan gaji. melainkan pemberian tunjangan sertifikasi pada guru.
"sebetulnya ada kesalahan informasi dengan apa yang disampaikan oleh bapak presiden. seolah-olah menyamakan kenaikan gaji dengan pemberian tunjangan sertifikasi," kata mansur.
namun tambahan 1 kali gaji untuk guru asn yang dimaksud, adalah penanggungan sertifikasi yang biasa dikenal dengan tunjangan profesi guru yang sudah berlangsung sejak tahun 2008.
"jadi tidak ada istilah kenaikan gaji," ujar mansur. bagi asn yang belum sertifikasi, nantinya akan dilakukan sertifikasi. apabila lulus akan mendapatkan tunjangan satu kali gaji pokok.
sementara itu bagi guru non-asn atau honorer, memang mendapatkan tambahan tunjangan sertifikasi. dari yang awalnya hanya rp 1,5 juta, menjadi rp2 juta pada 2025 nanti.
senada dikatakan koordinator nasional perhimpunan pendidikan dan guru (p2g) satriwan salim. menurutnya, pernyataan presiden prabowo tersebut dapat dimaknai berbeda oleh para guru di lapangan.
"ini menimbulkan multi tafsir menimbulkan harap-harap cemas dan kegalauan dari para guru asn," ujar satriwan dalam keterangannya, dikutip sabtu (30/11/2024).  janji tersebut menurut satriwan memiliki 2 tafsir. 
pertama, semua guru pns akan diberikan tambahan sebesar 100 persen gaji pokok. misalnya guru dengan gaji pokok rp4 juta, akan mendapatkan rp8 juta. belum lagi ditambah dengan tunjangan sertifikasi guru. 
karena sesuai amanat undang-undang guru dan dosen dan peraturan pemerintah no. 41 tahun 2009, guru pns yang sudah disertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar satu kali gaji pokoknya.
menurut satriwan, gaji pns merujuk kepada pp nomor 5 tahun 2024, besaran gaji pns termasuk guru pns sudah diatur rinci dari rp2 juta sampai rp6 juta. tergantung kepada golongan atau kepangkatan.
"tentu ini akan mempengaruhi persepsi dari pns-pns selain daripada guru. termasuk juga akan menimbulkan kecemburuan. karena begitu jumbonya kenaikan gaji pokok dari guru yang sebesar 100 persen," ujar satriwan.
tafsiran kedua, adalah kenaikan satu kali gaji pokok tersebut merupakan tunjangan profesi guru yang diberikan bagi guru-guru pns yang sudah disertifikasi. 
"maksudnya adalah guru-guru pns yang nanti 2025 akan disertifikasi dan lulus pendidikan profesi guru. mereka ini berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi guru sebesar 1 kali gaji pokok," kata satriwan.
lanjut satriwan, para guru merasa yang benar adalah tafsiran nomor 2 ini.  “makanya kami membutuhkan klarifikasi dari pak presiden langsung, termasuk khususnya dari menteri keuangan dan menteri pendidikan.
kenapa? karena pernyataan pak presiden menimbulkan kegalauan dan sangat ambigu maknanya."
baca juga:pernyataan guru honorer paud di lahat terkait kenaikan gaji asn dan tunjangan profesi
baca juga:inilah perbedaan gaji pns dan pppk, 2025 prabowo pastikan kenaikan gaji guru asn 
selain itu, organisasi guru juga meminta prabowo untuk meluruskan pernyataan menaikkan tunjangan profesi bagi guru non-asn menjadi rp2 juta.
sebenarnya sejak kebijakan tunjangan tersebut dimulai pada 2008 lalu, guru swasta dan guru honorer yang lulus sertifikasi telah mendapat sebesar rp1,5 juta. “jadi kenaikan sebenarnya adalah sebesar rp500 ribu,” ucapnya. (air)