32,6 Persen Penduduk Musi Banyuasin Pemain Minyak Ilegal, Jadi Sumber Penghidupan Masyarakat

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 19 Nov 2024 - 22:23

MINYAK ILEGAL: Aktivitas penambangan minyak ilegal di Muba, yang terus berlangsung. Upaya melegalisasi dan tata kelolanya masih berproses di kementerian. -FOTO: IST-

Untuk diketahui, dari Sumsel yang ikut rapat di Kemenko Perekonomian kemarin, Sekretaris Daerah Muba Drs Apriyadi Mahmud, Kajari Muba Roy Riyadi SH MH, Kapolres Muba AKBP Listiyono Dwi Nugroho SIK MH, hingga Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto SIK.

"Kami ingin peraturan ini segera diterapkan, agar pengelolaan minyak berjalan sesuai aturan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan," ujar Sekda Muba Drs Apriyadi Mahmud. Pihaknya turut hadir membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur tata kelola sumur minyak tradisional.

Ada terdeteksi sebanyak 7.721 sumur minyak yang dikelola 231 ribu warga. Pemerintah Kabupaten Muba, terus berupaya memastikan pengelolaan sumur minyak tradisional di wilayahnya dilakukan secara legal, aman, dan berkelanjutan.

Situasi ini jika tidak segera diatur, dikhawatirkan dapat memicu tragedi kemanusiaan akibat kerusakan lingkungan, bahaya kerja, dan konflik sosial. “Kami ingin masalah ini tidak berlarut-larut. Tata kelola yang baik harus segera diterapkan demi kebaikan lingkungan dan keselamatan masyarakat Muba," ucapnya.

Apriyadi berharap pembahasan ini segera menghasilkan solusi nyata. Serupa harapan Kapolres Muba AKBP Listiyono Dwi Nugroho SIK MH. “Semoga kalau dilegalkan, pendapatan negara naik, masyarakat sejahtera, dan lingkungan terjaga,” singkatnya.

Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto SIK, menekankan perlunya langkah tegas untuk menghentikan pengeboran sumur minyak ilegal. "Kami melakukan soft approach dengan menghancurkan pondok dan menutup sumur ilegal, serta hard approach dengan penegakan hukum terhadap pelaku," ujarnya.

Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia Kemenko Perekonomian, Dr Ing Herry Permana ST MSc, juga menegaskan pentingnya inventarisasi sumur minyak yang diolah masyarakat. "Kita harus memastikan tidak ada penambahan sumur ilegal,” tegasnya.

Dari monitoring lapangan yang dilakukan Oktober 2024 lalu, lanjut Herry, menunjukkan betapa pentingnya perbaikan tata kelola operasional. “Termasuk standar keselamatan dan dampak lingkungan," tambahnya.

Hasil monitoring tersebut, akan dijadikan dasar untuk menyusun perpres baru yang mengatur teknis pengeboran, tata niaga, dan optimalisasi penerimaan negara. Harapannya kebijakan ini dapat memberdayakan masyarakat, meningkatkan ekonomi lokal, sekaligus menjaga keselamatan kerja dan lingkungan.

32,6 persen penduduk musi banyuasin pemain minyak ilegal, jadi sumber penghidupan masyarakat                            palembang, sumateraekspres.id - jumlah pemain minyak ilegal di kabupaten musi banyuasin, ternyata sebanyak 32,6 persen dari total jumlah penduduk bumi serasan sekate. jadi sumber penghidupan masyarakat, meski kegiatan penambangan minyak ini melanggar hukum.
sebanyak 32,6 persen penduduk muba bermain minyak ilegal ini, diketahui dari data yang terungkap dalam rapat lanjutan pembahasan strategi pengelolaan sumur minyak muba, di kantor kementerian koordinator (kemenko) perekonomian ri, selasa (19/11/2024).
disebutkan setidaknya terdeteksi 7.721 sumur minyak ilegal, yang dikelola 231 ribu masyarakat. sementara dari website badan pusat statistik (bps) kabupaten muba, jumlah penduduk muba tahun 2023 sebanyak 707.290 jiwa berdasarkan data yang terakhir diperbarui 12 juni 2024.
“ribuan masyarakat menggantungkan hidupnya dari sana (minyak ilegal). kita tidak bisa menafikkan itu,” ucap kapolda sumsel irjen pol andi rian r djajadi sik mh, usai podcast bersama sumeks.co, di graha pena sumatera ekspres, selasa pagi (19/12/2024).
“di sini ada ada persoalan sosial, tidak selalu harus dihadapi dengan jalan penegakan hukum. kami (polri) tidak mungkin berhadapan dengan masyarakat,” tambah andi rian. sementara ketika terjadi kebakaran di lokasi minyak ilegal, polri yang selalu disorot dan disalahkan.
rapat minyak muba: (dari kiri) kajari muba roy riyadi, kapolres muba akbp listiyono dwi nugroho, dirreskrimsus polda sumsel kombes pol bagus s oktobrianto, mengikuti rapat lanjutan masalah minyak ilegal muba di kemenko perekonomian, selasa (19/11). -foto: polres muba-
baca juga:muba percepat legalitas pengelolaan 7.721 sumur minyak tradisional
baca juga:empat tempat penyulingan minyak ilegal di keluang muba terbakar, ini lokasinya
dengan begitu, polri seolah jadi pemadam kebakaran. “sedangkan masalah penambangan minyak itu leading sector-nya adalah skk migas dan pertamina, main leading-nya kementerian teknis terkait,” paparnya.
kendati demikian, polda sumsel dan jajarannya terus melakukan penertiban. baik itu illegal drilling, illegal refinery, maupun tempat penampungan minyak ilegal. ”kalau terjadi (kebakaran), kami cari, proses,” tegasnya.
andi rian menyebut, ketika baru-baru bertugas sebagai kapolda sumsel, dia sudah melakukan pemetaan dan pengelompokan masalah minyak ilegal di muba. “intinya ada 3. sumur bornya, tempat penyulingannya, dan tempat penampungannya,” urainya.
menurutnya, bisa dipangkas yang nomor 2 dan 3, tempat penyulingan dan penampungan. jadi dari pengeboran sumur minyak, hasilnya dijual ke tempat yang resmi melalui koperasi misalnya. ”namun harganya kurang bagus (rendah). jadi belarinya ke pengepul lagi,” bebernya.
“hari ini, pak dirreskrimsus sedang rapat masalah minyak ilegal muba, di kemenko perekonomian. kita menunggu payung hukumnya dari pemerintah pusat akan seperti apa, aturan tata kelola minyak yang selama ini diusahakan oleh rakyat ini,” ucapnya.

baca juga:penyulingan minyak ilegal di keluang muba terbakar, satu orang luka, polisi selidiki penyebab
baca juga:ini dia 6 cara membersihkan minyak jelantah agar bisa digunakan kembali
untuk diketahui, dari sumsel yang ikut rapat di kemenko perekonomian kemarin, sekretaris daerah muba drs apriyadi mahmud, kajari muba roy riyadi sh mh, kapolres muba akbp listiyono dwi nugroho sik mh, hingga dirreskrimsus polda sumsel kombes pol bagus suropratomo oktobrianto sik. 
"kami ingin peraturan ini segera diterapkan, agar pengelolaan minyak berjalan sesuai aturan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan," ujar sekda muba drs apriyadi mahmud. pihaknya turut hadir membahas rancangan peraturan presiden (perpres) yang akan mengatur tata kelola sumur minyak tradisional.
ada terdeteksi sebanyak 7.721 sumur minyak yang dikelola 231 ribu warga. pemerintah kabupaten muba, terus berupaya memastikan pengelolaan sumur minyak tradisional di wilayahnya dilakukan secara legal, aman, dan berkelanjutan. 
situasi ini jika tidak segera diatur, dikhawatirkan dapat memicu tragedi kemanusiaan akibat kerusakan lingkungan, bahaya kerja, dan konflik sosial. “kami ingin masalah ini tidak berlarut-larut. tata kelola yang baik harus segera diterapkan demi kebaikan lingkungan dan keselamatan masyarakat muba," ucapnya.
apriyadi berharap pembahasan ini segera menghasilkan solusi nyata. serupa harapan kapolres muba akbp listiyono dwi nugroho sik mh. “semoga kalau dilegalkan, pendapatan negara naik, masyarakat sejahtera, dan lingkungan terjaga,” singkatnya.
baca juga:mudah, begini cara membersihkan minyak goreng kotor dengan lemon
baca juga:bakal terbit perpres pengelolaan minyak tradisional, masyarakat muba butuh solusi
dirreskrimsus polda sumsel kombes pol bagus suropratomo oktobrianto sik, menekankan perlunya langkah tegas untuk menghentikan pengeboran sumur minyak ilegal. "kami melakukan soft approach dengan menghancurkan pondok dan menutup sumur ilegal, serta hard approach dengan penegakan hukum terhadap pelaku," ujarnya.
asisten deputi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia kemenko perekonomian, dr ing herry permana st msc, juga menegaskan pentingnya inventarisasi sumur minyak yang diolah masyarakat. "kita harus memastikan tidak ada penambahan sumur ilegal,” tegasnya. 
dari monitoring lapangan yang dilakukan oktober 2024 lalu, lanjut herry, menunjukkan betapa pentingnya perbaikan tata kelola operasional. “termasuk standar keselamatan dan dampak lingkungan," tambahnya.
hasil monitoring tersebut, akan dijadikan dasar untuk menyusun perpres baru yang mengatur teknis pengeboran, tata niaga, dan optimalisasi penerimaan negara. harapannya kebijakan ini dapat memberdayakan masyarakat, meningkatkan ekonomi lokal, sekaligus menjaga keselamatan kerja dan lingkungan.