Pentingnya Mahkamah Etik untuk Memperbaiki Etika Penyelenggara Negara

Reporter: Irwansyah |

Editor: Irwansyah |

Rabu , 28 Aug 2024 - 16:45

BPIP gelar FGD di Jakarta untuk bahas rapuhnya etika penyelenggara negara, Pentingnya pembentukan Mahkamah Etik untuk memperbaiki etika penyelenggara negara dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Foto:BPIP/Sumateraekspres.id--

Menurutnya, regulasi yang tumpang tindih, seperti yang terjadi dalam Pilkada, sering kali berbenturan dan memperkeruh situasi, bahkan memicu unjuk rasa masyarakat.

Andi juga mengingatkan bahwa kemunduran etika bukan fenomena baru. Ia mencatat, negara-negara yang pernah mengalami keruntuhan moral serupa, seperti Tunisia, Mesir, dan Libya, akhirnya menyadari pentingnya kesadaran moral yang dimulai dari rakyat.

Hal ini, menurutnya, juga terjadi di Indonesia, yang terlihat dari munculnya gerakan kesadaran etika dalam beberapa tahun terakhir.

Ikrar Nusa Bhakti, pakar hukum, menambahkan bahwa degradasi etika dalam politik dan hukum sangat terasa, terutama dengan rencana perubahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menunjukkan dominasi kepentingan politik.

"Regulasi yang dihasilkan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," tegas Ikrar.

Sementara itu, pakar Hak Asasi Manusia, Hafid Abbas, mengungkapkan bahwa laporan Bank Dunia menunjukkan penurunan yang signifikan dalam indeks korupsi dan demokrasi di Indonesia, yang bisa mengancam eksistensi negara.

"Penegakan etika yang dilandasi oleh Pancasila adalah kunci untuk menyelamatkan masa depan Indonesia," katanya.

Ekonom Agustinus Prasetyantoko juga menyoroti ketidaksignifikanannya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa kualitas regulasi yang rendah menjadi salah satu penghambat utama.

"Kualitas pemerintahan yang buruk akan berpengaruh pada regulasi, dan ini berpotensi menghambat kemajuan ekonomi," pungkasnya.

pentingnya mahkamah etik untuk memperbaiki etika penyelenggara negara                            sumateraekspres.id - wacana pembentukan lembaga mahkamah etik nasional kembali mengemuka dalam diskusi yang diadakan oleh badan pembinaan ideologi pancasila (bpip) pada 27 agustus lalu di jakarta.
usulan ini timbul sebagai respons terhadap kemerosotan etika yang semakin jelas di kalangan penyelenggara negara.
amin abdullah, dewan pengarah bpip yang memimpin diskusi tersebut, menyatakan bahwa keberadaan lembaga etik sangat relevan mengingat tingginya kasus korupsi dan pelanggaran moral oleh pejabat publik.
"situasi ini menunjukkan adanya kerusakan etika yang mendalam di kalangan penyelenggara negara, yang berimbas pada kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan," ujar amin.
baca juga:peran nilai agama dalam pembentukan etika negara: diskusi bpip dan tantangan penguatan moralitas
baca juga:konsulat ri di hamburg sambut delegasi bpip dan mpr ri, perkuat persatuan dan ideologi pancasila.
meski demikian, amin menekankan bahwa pembentukan lembaga etik masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
bpip, sebagai bagian dari inisiatif ini, merasa penting untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap menurunnya standar etika setelah reformasi.
diskusi ini bertema "etika demokrasi dan praktik hukum", yang diharapkan memberikan pesan kepada pemerintahan baru, yang dipimpin oleh prabowo subianto dan gibran rakabuming raka, untuk memperkuat sistem dan regulasi berdasarkan nilai moral dan etika yang lebih baik.
baca juga:bpip pastikan paskibraka 2024 siap tampil prima di ikn
baca juga:minta maaf bpip klarifikasi isu hijab paskibraka 2024 dalam pengukuhan di ibu kota nusantara
menurut amin, berbagai kasus korupsi, pelanggaran moral, dan konstitusi yang sering terjadi di pemerintahan adalah bukti nyata kemunduran etika yang harus menjadi bahan evaluasi bersama.
sebagai langkah lanjut, fgd ini direncanakan untuk digelar di tujuh kota lainnya, dengan rekomendasi dari setiap pertemuan yang akan dihimpun dalam buku putih untuk disampaikan kepada pemerintah.
pakar politik dan pertahanan, andi wijayanto, menambahkan bahwa demokrasi yang matang memerlukan sistem perangkat yang lengkap, mulai dari doktrin, ideologi, hingga regulasi dan kebijakan yang mendukung.
baca juga:permohonan maaf bpip atas kontroversi lepas hijab paskibraka putri 2024
baca juga:gandeng pemkab klaten, bpip perkuat pembinaan ideologi pancasila
menurutnya, regulasi yang tumpang tindih, seperti yang terjadi dalam pilkada, sering kali berbenturan dan memperkeruh situasi, bahkan memicu unjuk rasa masyarakat.
andi juga mengingatkan bahwa kemunduran etika bukan fenomena baru. ia mencatat, negara-negara yang pernah mengalami keruntuhan moral serupa, seperti tunisia, mesir, dan libya, akhirnya menyadari pentingnya kesadaran moral yang dimulai dari rakyat.
hal ini, menurutnya, juga terjadi di indonesia, yang terlihat dari munculnya gerakan kesadaran etika dalam beberapa tahun terakhir.
baca juga:disambut kepala bpip, iringan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi di kaltim
baca juga:bpip hidupkan kembali tradisi penyerahan duplikat bendera pusaka yang terhenti 56 tahun, ini dasar hukumnya
ikrar nusa bhakti, pakar hukum, menambahkan bahwa degradasi etika dalam politik dan hukum sangat terasa, terutama dengan rencana perubahan undang-undang pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menunjukkan dominasi kepentingan politik.
"regulasi yang dihasilkan harus selaras dengan nilai-nilai pancasila dan undang-undang dasar 1945," tegas ikrar.
sementara itu, pakar hak asasi manusia, hafid abbas, mengungkapkan bahwa laporan bank dunia menunjukkan penurunan yang signifikan dalam indeks korupsi dan demokrasi di indonesia, yang bisa mengancam eksistensi negara.
"penegakan etika yang dilandasi oleh pancasila adalah kunci untuk menyelamatkan masa depan indonesia," katanya.
baca juga:sejarah terulang, bpip serahkan duplikat bendera pusaka ke 38 gubernur seluruh indonesia
baca juga:bpip apresiasi dukungan bank mandiri untuk paskibraka 2024
ekonom agustinus prasetyantoko juga menyoroti ketidaksignifikanannya pertumbuhan ekonomi indonesia. ia mengungkapkan bahwa kualitas regulasi yang rendah menjadi salah satu penghambat utama.
"kualitas pemerintahan yang buruk akan berpengaruh pada regulasi, dan ini berpotensi menghambat kemajuan ekonomi," pungkasnya.
diskusi ini menggarisbawahi bahwa pemulihan etika dalam pemerintahan tidak hanya bergantung pada reformasi struktural, tetapi juga pada kebangkitan moralitas yang lebih kuat di kalangan penyelenggara negara.