SUMATERAEKSPRES.ID - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus memperkuat upaya pembinaan ideologi Pancasila dengan menggandeng Pemerintah Daerah dan institusi pendidikan tinggi. Melalui kolaborasi berbasis semangat gotong royong, BPIP bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Universitas Diponegoro (Undip) untuk memperkokoh pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Kerjasama ini diresmikan pada Minggu, 11 Agustus, melalui penandatanganan nota kesepahaman antara pimpinan BPIP, Bupati Klaten, dan Rektor Undip. Agenda tersebut langsung dilanjutkan dengan kegiatan Gelar Karya Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Diponegoro di Kabupaten Klaten. Acara ini dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Klaten, pimpinan Undip, perwakilan BPIP, sekitar 700 mahasiswa KKN Penggerak Pancasila, dan 70 kepala desa dari tujuh kecamatan di Klaten.

Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Adhianti, yang hadir mewakili Kepala BPIP, menyoroti tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi dan disrupsi teknologi.

“Perkembangan global yang begitu cepat membutuhkan filter yang kuat agar bangsa ini tidak terjebak dalam arus globalisasi yang bisa melunturkan identitas kita. Pancasila adalah dasar negara yang harus mampu menjadi penangkal, sekaligus pembentuk karakter bangsa yang luhur sejak dini,” ungkap Adhianti.

BACA JUGA:Disambut Kepala BPIP, Iringan Duplikat Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi di Kaltim

BACA JUGA:BPIP Hidupkan Kembali Tradisi Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka yang Terhenti 56 Tahun, Ini Dasar Hukumnya

Program KKN Mahasiswa Penggerak Pancasila ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman nilai Pancasila di kalangan generasi muda serta masyarakat luas. Selain memperkuat karakter kebangsaan, program ini juga bertujuan untuk membangun keterampilan sosial, meningkatkan kapasitas kepemimpinan, dan menciptakan inovasi dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan berperan aktif membangun desa yang mandiri serta memperkuat nasionalisme.

Selain kegiatan KKN, Pemerintah Kabupaten Klaten juga memperkenalkan Program Laraskumda (Penyelarasan Produk Hukum Daerah), yang dirancang bersama BPIP. Program ini bertujuan agar setiap produk hukum daerah mengandung dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Peluncuran Laraskumda diharapkan dapat menjadikan Klaten sebagai acuan daerah dalam penerapan hukum yang berlandaskan Pancasila, tidak hanya untuk wilayah Jawa Tengah, tetapi juga sebagai contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, menyampaikan harapannya agar sinergi ini terus berjalan untuk mengaktualisasikan nilai Pancasila. “Semoga BPIP, Pemkab Klaten, dan Universitas Diponegoro terus bersinergi dalam mengimplementasikan nilai Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” ungkap Jajang.

 

Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., juga mengapresiasi dukungan BPIP dalam menjaga kelestarian nilai-nilai luhur bangsa. “Kami sangat menghargai komitmen BPIP untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila. Kehadiran BPIP di daerah memberikan optimisme bahwa nilai Pancasila akan terus terjaga. Semoga sinergi ini berlanjut dan semakin menguat,” ujar Prof. Suharnomo.