Catat, Inilah Jadwal Pendaftaran PPPK Tahap Dua 2024, Siapkan Syarat dan Persiapkan Dirimu Sekarang!

Reporter: Neni |

Editor: Novis |

Jumat , 15 Nov 2024 - 09:00

Siapkan diri Anda! Pendaftaran PPPK Tahap Dua 2024 segera dibuka mulai 17 November hingga 31 Desember. Foto: kemenpanrb--

3. Hak dan Kewajiban: PPPK memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja, yang mencakup hak atas gaji, tunjangan, cuti, dan pengembangan kompetensi.

Perbedaan dengan PNS

1. Masa Kerja: PNS diangkat untuk masa kerja yang tidak ditentukan (tetap), sementara PPPK diangkat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak.

2. Pengangkatan: PNS diangkat melalui seleksi CPNS, sedangkan PPPK melalui seleksi khusus PPPK.

3. Pensiun: PNS memiliki hak pensiun, sementara PPPK tidak memiliki hak pensiun tetapi bisa mendapatkan tunjangan hari tua atau program pensiun dari perusahaan asuransi swasta.

PPPK dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor publik dengan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan PNS.

Ini memungkinkan pemerintah untuk mengisi posisi-posisi yang membutuhkan keahlian khusus dan mendesak.

catat, inilah jadwal pendaftaran pppk tahap dua 2024, siapkan syarat dan persiapkan dirimu sekarang!                            sumateraekspres.id- pendaftaran untuk pppk (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap dua tahun anggaran 2024 akan dibuka mulai 17 november 2024 hingga 31 desember 2024. 
untuk ikut pendaftaran pppk (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahun anggaran 2024, beberapa syarat yang harus dipenuhi 
status pegawai tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai pns, pppk, prajurit tentara nasional indonesia, atau anggota kepolisian negara republik indonesia.
tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.warga negara indonesia  bertakwa kepada tuhan yang maha esa, setia, dan taat kepada pancasila, undang-undang dasar 1945, dan negara kesatuan republik indonesia. 
baca juga:mengungkap keuntungan guru menjadi pppk: gaji, tunjangan, kenaikan, dan fasilitas pemerintah
baca juga:pengumuman kenaikan gaji pada hari guru nasional, berikut perbedaan gaji pns dan pppk
tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 
minimal 2 tahun pengalaman kerja di bidang yang sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar. 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) apegawai yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan. beberapa poin penting tentang pppk 
karakteristik pppk
1. status pegawai asn: pppk adalah bagian dari aparatur sipil negara (asn), namun berbeda dengan pegawai negeri sipil (pns) karena diangkat berdasarkan kontrak. 
baca juga:lima rekomendasi bank untuk gadai sk pns atau pppk di 2024
baca juga:besaran gaji pegawai pppk 2024: syarat, golongan, dan tunjangan
2. perjanjian kerja: pppk bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi. 
3. hak dan kewajiban: pppk memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja, yang mencakup hak atas gaji, tunjangan, cuti, dan pengembangan kompetensi. 
perbedaan dengan pns 
1. masa kerja: pns diangkat untuk masa kerja yang tidak ditentukan (tetap), sementara pppk diangkat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak.
2. pengangkatan: pns diangkat melalui seleksi cpns, sedangkan pppk melalui seleksi khusus pppk. 
3. pensiun: pns memiliki hak pensiun, sementara pppk tidak memiliki hak pensiun tetapi bisa mendapatkan tunjangan hari tua atau program pensiun dari perusahaan asuransi swasta. 
baca juga:simak! gaji pppk terbaru sesuai golongan, informasi penting untuk guru, tenaga kesehatan, dan teknis
baca juga:diumumkan saat hari guru, gaji pns, pppk dan honor pemegang serdik naik pada 2025, cek rinciannya
pppk dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor publik dengan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan pns.
ini memungkinkan pemerintah untuk mengisi posisi-posisi yang membutuhkan keahlian khusus dan mendesak.