Pilkada Lebih Kencang dari Pilpres, Kapolda Sumsel Andi Rian: Situasi Agak-Agak Panas Dikit Biaso Itu

Reporter: Kemas A Rivai + Andri Jedor |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 29 Oct 2024 - 22:07

SILATURAHMI KAPOLDA SUMSEL: Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH bersama Kabid Humas dan Kabid Propam, bersilaturahmi ke Graha Pena Sumatera Ekspres diterima GM Sumeks H Iwan Irawan dan manajemen, Selasa (29/10). -FOTO: KRIS SAMIAJI/SUMEKS-

“Berdasarkan ranah masing-masing. Jadi saya pastikan itu, sebagai pucuk pimpinan Polda Sumsel,” tegas Andi, mantan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri.

Selanjutnya ke depan, Andi Rian berharap hubungan yang sudah baik saat ini, bisa makin lebih bagus. “Saya sendiri begitu masuk Sumsel, saya pelajari, scanning, lihat situasinya. Saya lihat berita di Polda Sumsel ini lebih kepada penegakan hukum,” katanya.

Padahal tugas-tugas polisi, penegakan hukum itu adalah yang bontot atau yang terakhir. “Ultimum remedium,”ujarnya.

Untuk diketahui, ultimum remedium adalah asas hukum yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan pilihan terakhir dalam penegakan hukum. Asas ini berlaku ketika sanksi lain tidak dapat menyelesaikan masalah pelanggaran hukum.

Harkamtibmas dengan Kegiatan-Kegiatan Sosial

Lanjut Andi Rian, bila buka UU Kepolisian, tugas polisi yang pertama itu pemeliharaan kamtibmas. Kedua, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Baru yang ketiga, penegakan hukum.

“Artinya kalau 2 hal ini (tugas pertama dan kedua) bisa berjalan baik, penegakan hukum itu nggak ada,” ulasnya.

Tapi bukan berarti penegakan hukum itu tidak bagus, itu bagus ditegaskannya. Hanya maksudnya, kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilakukannya itu adalah bagian upayanya untuk membangun langkah-langkah strategis pemeliharaan kamtibmas.

“Kalau kamtibmas terpelihara, ‘kan nggak ada orang yang berbuat jahat. Itu logika mudahnya.Sementara tindakan-tindakan kriminal ini muncul, residu-residu kemajuan kota, perkembangan masyarakat, perkembangan sosial,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Andi Rian, dia berupaya memperbanyak kegiatan sosial ini untuk menyentuh masyarakat, saudara-saudara yang berada di level status ekonominya dianggap menengah ke bawah. Mungkin bagi sebagian orang, menganggap ini pencitraan.

“Dalam hati saya, untuk apa saya pencitraan. Saya nggak mau pilkada kok. Saya betul-betul hanya ingin menunjukkan bahwa Polda Sumsel melakukan ini. Saya akan terus melakukan itu, mudah-mudahan ini berlanjut terus. Sasarannya pun kami tentukan,” tegasnya.

pilkada lebih kencang dari pilpres, kapolda sumsel andi rian: situasi agak-agak panas dikit biaso itu                            palembang, sumateraekspres.id - pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 november 2024, tak sampai satu bulan lagi. bawaslu menyebut, indeks kerawanan pilkada (ikp) sumsel berada di peringkat 4 nasional. 
sementara versi mabes polri, indeks potensi kerawanan (ipk) pilkada 2024. sumsel berada di posisi 8. namun kapolda sumsel irjen pol andi rian r djajadi sik mh, menanggapi santai urutan provinsi sumsel baik dari ikp maupun ipk tersebut.
menurutnya, itu bukanlah sepenuhnya menjadi ancaman. justru menjadi parameter, alat ukur kesiapan menjaga pengamanan saat pelaksanaan pilkada nanti.
“itu menjadi tools untuk mengawasi pilkada. alat bagi polda sumsel untuk mengukur bagaimana kami untuk mempersiapkan pengamanan pilkada,” ucap andi rian, dalam bincang santai silaturahminya ke graha pena sumatera ekspres, selasa pagi, 29 oktober 2024.
bahkan menurutnya, harus dipahami. bahwa pilkada lebih kencang dari pemilihan presiden (pilres). karena pemilih dan yang dipilih saling kenal. 
“satu rumah, 5 orang, bisa berbeda pilihannya,” ujar andi rian, didampingi kabid humas kombes pol sunarto, dan kabid propam kombes pol dadan wahyudi.
berdasarkan pemetaan itu, beberapa daerah di sumsel dipetakan sebagai daerah rawan. seperti musi rawas utara (muratara), dan lahat. sebagai kapolda sumsel tentu dia berkoordinasi dengan gakkumdu, bawaslu, dan kpu sumsel. untuk menentukan pola-pola pengamanan.  
baca juga:hasil survei konsep indonesia: elektabilitas enos-yudha tembus 76,8 persen di pilkada oku timur 2024
baca juga:bawaslu palembang hadiri apel siaga pengamanan pilkada, sinergi bersama satlinmas demi keamanan pemilu
“beberapa orang mengatakan situasi agak-agak panas. agak panas-panas dikit biaso itu,” ujar jenderal polisi kelahiran makassar, provinsi sulawesi selatan, yang masih terus belajar bahasa palembang. menurutnya, asal semua bisa dikelola dengan baik. toleransi, dan kondusif. 
melihat data-data itu dan setelah dia berbicara dengan stakeholder terkait, dalam waktu dekat andi rian akan melakukan kunjungan kerja ke muratara, lubuklinggau, musi rawas (mlm). “insyaallah tanggal  5 (november). tentunya saya akan menggandeng tokoh masyarakat,” ungkapnya.
sebab menurutnya, pemilih atau konstituen ini, dia akan bersitegang kalau para calonnya bersitegang. ”kalau calonnya tenang-tenang bae, adem bae, adem juga konstituennya.  maka ini perlu saya temui semua (para calon pilkada di mlm),” tegasnya.
dia juga menyampaikan, sudah berbicara dengan kpu sumsel dan bawaslu sumsel. agar menghilangkan diksi menang-kalah. gunakan  saja terpilih dan tidak terpilih. 
”namanya pemilihan kepala daerah, bukan pertandingan kepala daerah. tidak ada menang-kalah, yang ada terpilih dan tidak terpilih,” ucapnya.
karena itu bagi calon kepala daerah yang mau terpilih, maka harus baik-baik sama rakyat. ”karena kedaulatan itu ada di rakyat,” ucap andi, yang sebelumnya pernah menjadi kapolda sulawesi selatan, dan kapolda kalimantan selatan.
baca juga:rakerdasus pdip sumsel, fokus pemenangan pilkada, giri: paslon 9 daerah peluang besar menang
baca juga:menjaga netralitas penyelenggara pemilu dan peran polri dalam kamtibmas di pilkada lahat
“ada juga laporan masuk ke saya. pak, ini tidak netral, itu tidak netral. ya kalau dia netral, tidak jalan dia,” ujar andi rian guyon. dia mengibaratkannya persneling kendaraan, bila kondisi netral maka mobilnya tidak akan berjalan.
dia berpandangan dan menilai, justru kalau ada yang berteriak tidak netral, pasti dia berpihak ke salah satu. ”pasti itu. ya saya jawab saja, nanti kami cek, pak,” imbuhnya.
menurutnya kalau masyarakat itu tidak boleh netral, karena dia harus memilih. kalau penyelenggara pemilu, tni, polri, harus netral. yang penting pula menurutnya, hindari penyebaran berita negatif, hoax.
kapolda sumsel irjen pol andi rian bersama gm sumatera ekspres h iwan irawan-foto: kris samiaji/sumeks-
tidak hanya media mainstream, media online, tapi juga platform media sosial. ”kembali ke literasi saja, share program-program para calon kepala daerah,” imbau suami dari ny dewwy andi rian itu.
lulusan akpol 1991 itu, menyadari banyak seniornya asli orang sumsel. mereka pasti punya akses langsung dengan masyarakat. bila ada informasi-informasi, komplain-komplain terkait dengan situasi pilkada itu, pasti seniornya itu akan bertanya kepadanya.
“sekali lagi, saya akan maksimal mengelola situasi ini. mudah-mudahan sumsel tidak seperti apa yang digambarkan dalam pemetaan. indeks kerawanan pilkada (ikp) maupun indeks potensi kerawanan (ipk) tadi. insya allah, kembali ke kita,” ucapnya.
baca juga:jaga kelancaran tahapan pilkada
baca juga: jelang hari pencoblosan, elemen masyarakat semakin solid dukung lucianty-syaparuddin di pilkada muba 2024
dalam audiensinya ke graha pena kemarin, kapolda sumsel andi rian dan rombongan diterima langsung general manager (gm) harian pagi sumatera ekspres h iwan irawan, direktur sumeks eo arie abadi, manager umum & sdm h antoni emelson, manager pemasaran a rosidi, pemimpin redaksi martha hendratmo, wakil pimpinan redaksi h andri irawan, serta redaktur dan wartawan.
termasuk hadir gm sumeks.co dwitri kartini, gm palembang pos dian fauzen, dan pemimpin redaksi palembang ekspres m iqbal, serta lainnya. “di awal saya datang, saya selalu sampaikan ke jajaran. pertama, media adalah mitra strategis. kedua, harus pedomani uu pers. ini lex specialis,” tegas andi rian.
kalau ada permasalahan-permasalahan terkait media, jangan sampai langsung masuk pidana. polri harus komunikasikan lebih dulu dengan dewan pers. dewan pers yang melakukan penilaian, misalkan ini masuk etika, pidana, dan seterusnya. 
“berdasarkan ranah masing-masing. jadi saya pastikan itu, sebagai pucuk pimpinan polda sumsel,” tegas andi, mantan direktur tindak pidana umum (dirtipidum) bareskrim polri.
selanjutnya ke depan, andi rian berharap hubungan yang sudah baik saat ini, bisa makin lebih bagus. “saya sendiri begitu masuk sumsel, saya pelajari, scanning, lihat situasinya. saya lihat berita di polda sumsel ini lebih kepada penegakan hukum,” katanya.
baca juga:herman deru kian diterpa kampanye hitam, elektabilitas tetap tangguh jelang pilkada sumsel 2024
baca juga:klaim logistik pilkada 2024 aman, kotak belum dibuka, kelebihan 2.000 surat suara per kabupaten/kota
padahal tugas-tugas polisi, penegakan hukum itu adalah yang bontot atau yang terakhir. “ultimum remedium,”ujarnya. 
untuk diketahui, ultimum remedium adalah asas hukum yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan pilihan terakhir dalam penegakan hukum. asas ini berlaku ketika sanksi lain tidak dapat menyelesaikan masalah pelanggaran hukum.
harkamtibmas dengan kegiatan-kegiatan sosial
lanjut andi rian, bila buka uu kepolisian, tugas polisi yang pertama itu pemeliharaan kamtibmas. kedua, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. baru yang ketiga, penegakan hukum.
“artinya kalau 2 hal ini (tugas pertama dan kedua) bisa berjalan baik, penegakan hukum itu nggak ada,” ulasnya.
tapi bukan berarti penegakan hukum itu tidak bagus, itu bagus ditegaskannya. hanya maksudnya, kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilakukannya itu adalah bagian upayanya untuk membangun langkah-langkah strategis pemeliharaan kamtibmas.
“kalau kamtibmas terpelihara, ‘kan nggak ada orang yang berbuat jahat. itu logika mudahnya.sementara tindakan-tindakan kriminal ini muncul, residu-residu kemajuan kota, perkembangan masyarakat, perkembangan sosial,” ucapnya.
oleh karena itu, lanjut andi rian, dia berupaya memperbanyak kegiatan sosial ini untuk menyentuh masyarakat, saudara-saudara yang berada di level status ekonominya dianggap menengah ke bawah. mungkin bagi sebagian orang, menganggap ini pencitraan.   
baca juga:polda sumsel sambangi mpc pemuda pancasila lubuklinggau, dukung kamtibmas jelang pilkada serentak 2024
baca juga:pastikan logistik pilkada tiba di daerah
“dalam hati saya, untuk apa saya pencitraan. saya nggak mau pilkada kok. saya betul-betul hanya ingin menunjukkan bahwa polda sumsel melakukan ini. saya akan terus melakukan itu, mudah-mudahan ini berlanjut terus. sasarannya pun kami tentukan,” tegasnya.
karena berdasarkan data yang dia coba cari, googling ke internet, rupanya masyarakat sumsel yang berada di garis kemiskinan, cukup tinggi. “ada hampir 3 juta jiwa, bedasarkan dtks,” tukas andi rian. 
dtks adalah data terpadu kesejahteraan sosial. pangkalan data yang berisi informasi tentang kondisi sosial dan ekonomi individu dan keluarga di indonesia. data ini dikelola oleh kementerian sosial (kemensos).  digunakan pemerintah untuk menentukan penerima berbagai program bantuan sosial (bansos).
seperti program keluarga harapan (pkh) dan bantuan pangan non-tunai (bpnt). selain itu, dtks juga menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lainnya seperti kartu indonesia pintar (kip), kartu indonesia sehat (kis), dan kartu prakerja.
“jadi saya perintahkan jajaran selain dia mengglorifikasi keberhasilan pengungkapan perkara, tapi juga imbangi dengan glorifikasi kegiatan sosial. bagaimana polisi melayani, ini yang tidak pernah terekspos,” imbuh andi rian.
bagaimana polisi melayani dengan humanis, mencari orang-orang yang susah itu. kemudian polisi menyalurkan bantuan-bantuan itu. “mungkin ada yang bertanya-tanya, sumber anggarannya darimana pak kapolda? ini pernah terjadi sewaktu dia di sulsel,” ungkapnya.
menurutnya, sumbernya itu menurutnya ada di depan mata. kalau bicara dtks tadi, itu ada di dinas-dinas.  “hanya persoalannya, kadang-kadang teman-teman kita yang ada di dinas itu, ini bukan mendiskreditkan ya, dia bingung mencari sasarannya (penerima). tinggal kami (polisi) bantu,” ujarnya. 
bahan pokoknya bisa dari bulog, dinas koperasi, dinas perdagangan. polisi yang cari orang penerimanya dan salurkan. “jadi ini bukan uang dari kantongnya siapa. karena ini pernah muncul pertanyaan waktu saya di sulsel,” katanya lagi.
karena menurutnya, terkadang bantuan bahan pokok itu dalam proses penyalurannya karena berbagai hal, tidak tersentuh semua. polri sebagai bagian dari pemerintah yang punya struktur sampai ke tingkat desa, ini punya kemampuan untuk itu. 
“untuk mendatakan, mana masyarakat yang pantas untuk dibantu, kita sentuh. bahannya ya tinggal kita minta. ada di dinas provinsi, ada di dinas kabupaten/kota. tinggal kejelian kita saja. jadi insya allah, ke depan saya berharap keberadaan saya di sumsel sebagai pimpinan puncak polda sumsel, bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sumsel,” harapnya. 
sadari permasalahan di sumsel kompleks 
kapolda sumsel irjen pol andi rian r djajadi sik mh, menyadari permasalahan provinsi sumsel ini kompleks. ada pertambangan minyak ilegal, batu bara ilegal, narkoba, dan lainnya. “soal illegal drilling, sekarang polisi seperti pemadam kebakaran,” sesalnya. 
sementara fakta di lapangan, banyak masyarakat di kabupaten musi banyuasin (muba) yang bergantung penghidupannya dari usaha pengolahan minyak tradisional tersebut. tidak cukup perspektif penegakan hukum saja. tapi itukan multistakeholder, leading-nya pertamina dan skk migas,” tegas andi rian. 
belum lagi bila ditarik, stakeholder lain seperti kemenko perekonomian, bumn, perdagangan, esdm, lingkungan hidup, dan lainnya. “jadi tidak hanya satu sisi saja. waktu saya baru masuk, saya dapat laporan anggota sudah turun ke lapangan,” ucapnya
belum lama ini, dia juga sudah menerima audiensi skk migas. cerita banyak. pokok permasalahan di sana, bahwa banyak masyarakat yang menggantungkan perekomoniannya dari situ.
“walllahualam, saya belum punya data. yang saya tahu dapat dari jajaran, ada sekitar 7-8 ribu sumur minyak ilegal yang baru. bukan sumur tua,” terangnya.
kembali ditegaskannya, leading sector-nya pertamina dan skk migas yang paham mengurusi pertambangan minyak itu. “di sana ada illegal drilling, illegal reginery, penyimpanan, gudang-gudang , itu mata rantainya. saya dengar info terbaru, insyaallah desember ini ada kabar positif,” ujarnya sedikit membocorkan.
diskusi santai : kapolda sumsel irjen pol andi rian r djajadi sik, didampingi kabid humas dan kabid propam, berbincang santai dengan gm sumeks h iwan irawan dan pemimpin redaksi martha hendratmo, bersama awak redaksi dan managemen sumeks grup, selasa (29/-foto: kris samiaji/sumeks-
terkait masalah narkoba di sumsel, andi rian menyebut bahwa di sisi lain ada hal-hal yang positf dari penurunan status bandara smb ii palembang dari internasional menjadi domestik.
“akses peredaran gelap narkoba dari luar negeri melalui jalur udara, jadi tidak ada,” ujarnya mencontohkan. namun bukan berarti permasalahan narkoba dengan itu berhenti. sebab masih bisa masuk wilayah sumsel melalui jalur darat, dari aceh, sumatera utara.
“juga masuk dari muara perairan tanjung api-api,” ucap andi rian, yang juga pernah menjadi kasat resnarkoba polrestabes medan, kasubdit ii ditresnarkoba polda sumut, hingga dirresnarkoba polda kalimantan barat.
dia menambahkan, para menteri dan wakil menteri kabinet merah putih, diketahui sudah retreat di akmil magelang. kemudian sudah keluar program 100 hari presiden prabowo subianto. “polri merupakan bagian dari itu, hal-hal yang harus dicapai dalam 100 hari,” tegasnya
termasuk program makan bergizi gratis kepada pelajar, balita, ibu hamil dan menyusui. polda sumsel sudah melaksanakan program makan bergizi gratis, ke sejumlah sd di sumse.
“banyak juga saya lihat komen di media sosial, mantab program pak prabowo dikawal polisi. saya bilang alhamdulillah. tujuannya biar masyarakat sama-sama merasakan,” tuturnya. (*)