Karena berdasarkan data yang dia coba cari, googling ke internet, rupanya masyarakat Sumsel yang berada di garis kemiskinan, cukup tinggi. “Ada hampir 3 juta jiwa, bedasarkan DTKS,” tukas Andi Rian. 

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pangkalan data yang berisi informasi tentang kondisi sosial dan ekonomi individu dan keluarga di Indonesia. Data ini dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).  Digunakan pemerintah untuk menentukan penerima berbagai program bantuan sosial (Bansos).

Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Selain itu, DTKS juga menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Prakerja.

“Jadi saya perintahkan jajaran selain dia mengglorifikasi keberhasilan pengungkapan perkara, tapi juga imbangi dengan glorifikasi kegiatan sosial. Bagaimana polisi melayani, ini yang tidak pernah terekspos,” imbuh Andi Rian.

Bagaimana polisi melayani dengan humanis, mencari orang-orang yang susah itu. Kemudian Polisi menyalurkan bantuan-bantuan itu. “Mungkin ada yang bertanya-tanya, sumber anggarannya darimana Pak Kapolda? Ini pernah terjadi sewaktu dia di Sulsel,” ungkapnya.

Menurutnya, sumbernya itu menurutnya ada di depan mata. Kalau bicara DTKS tadi, itu ada di dinas-dinas.  “Hanya persoalannya, kadang-kadang teman-teman kita yang ada di dinas itu, ini bukan mendiskreditkan ya, dia bingung mencari sasarannya (penerima). Tinggal kami (Polisi) bantu,” ujarnya. 

Bahan pokoknya bisa dari Bulog, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan. Polisi yang cari orang penerimanya dan salurkan. “Jadi ini bukan uang dari kantongnya siapa. Karena ini pernah muncul pertanyaan waktu saya di Sulsel,” katanya lagi.

Karena menurutnya, terkadang bantuan bahan pokok itu dalam proses penyalurannya karena berbagai hal, tidak tersentuh semua. Polri sebagai bagian dari pemerintah yang punya struktur sampai ke tingkat desa, ini punya kemampuan untuk itu. 

“Untuk mendatakan, mana masyarakat yang pantas untuk dibantu, kita sentuh. Bahannya ya tinggal kita minta. Ada di dinas provinsi, ada di dinas kabupaten/kota. Tinggal kejelian kita saja. Jadi insya Allah, ke depan saya berharap keberadaan saya di Sumsel sebagai pimpinan puncak Polda Sumsel, bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Sumsel,” harapnya.

Sadari Permasalahan di Sumsel Kompleks 

Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH, menyadari permasalahan Provinsi Sumsel ini kompleks. Ada pertambangan minyak ilegal, batu bara ilegal, narkoba, dan lainnya. “Soal illegal drilling, sekarang Polisi seperti pemadam kebakaran,” sesalnya. 

Sementara fakta di lapangan, banyak masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang bergantung penghidupannya dari usaha pengolahan minyak tradisional tersebut. Tidak cukup perspektif penegakan hukum saja. Tapi itukan multistakeholder, leading-nya Pertamina dan SKK Migas,” tegas Andi Rian. 

Belum lagi bila ditarik, stakeholder lain seperti Kemenko Perekonomian, BUMN, Perdagangan, ESDM, Lingkungan Hidup, dan lainnya. “Jadi tidak hanya satu sisi saja. Waktu saya baru masuk, saya dapat laporan anggota sudah turun ke lapangan,” ucapnya

Belum lama ini, dia juga sudah menerima audiensi SKK Migas. Cerita banyak. Pokok permasalahan di sana, bahwa banyak masyarakat yang menggantungkan perekomoniannya dari situ.

“Walllahualam, saya belum punya data. Yang saya tahu dapat dari jajaran, ada sekitar 7-8 ribu sumur minyak ilegal yang baru. Bukan sumur tua,” terangnya.