Kasus Dugaan Suap Caleg, Bawaslu OKU Pasif Tunggu Keputusan Bawaslu RI, Ini Kata Ketua Bawaslu OKU Yudi!

Reporter: Berry |

Editor: Novis |

Rabu , 18 Sep 2024 - 12:05

Ketua Bawaslu OKU, Yudi Risandi,l sebut Bawaslu OKU hanya menunggu keputusan DKPP terkait pengganti Fe dan sanksi kepada Ak. Foto: berry/sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID - Terkait sanksi yang dikenakan kepada dua komisioner Bawaslu OKU, berinisial Fe dan Ak, Ketua Bawaslu OKU Yudi Risandi memberikan tanggapan.

Disebut Yudi, dalam kasus putusan itu Bawaslu OKU sifatnya pasif. Karena nanti hasil putusan DKPP yang disampaikan langsung kepada Bawaslu RI.

"Keputusan DKPP sudah ada tinggal nanti Bawaslu RI yang nanti akan menentukan siapa pengganti Fe," kata Yudi, Rabu (18/9) 2024.

Hasil putusan DKPP satu komisioner Bawaslu Fe yang diberhentikan, dan Ak yang diberikan sanksi keras.

Ditanya siapa nama potensi yang mungkin menggantikan Fe, Yudi enggan berkomentar.

Yang jelas kata dia, sebelumnya sudah ada 6 nama yang masuk seleksi 6 besar.

Sebelumnya dua teradu Fe dan Ak, yang komisioner Bawaslu OKU terbukti bersalah dalam sidang putusan kode etik DKPP RI. Karena diduga sudah menerima sejumlah uang.

Kasusnya dugaan uang diterim dari salah satu oknum caleg PAN OKU berinisial Mir (tidak terpilih) senilai sekitar Rp 1,34 M untuk mendapatkan suara pemilih sebanyak lebih 4.000. Kasus itu dilaporkan M Aldy Mandaura.

Dalam putusan sidang kode etik DKPP RI, memberikan sanksi pemecatan terhadap satu oknum Bawaslu OKU (Fe).

Oknum komisioner bawaslu OKU lain Ak mendapatkan peringatan keras dari DKPP RI.

Putusan sanksi ini disampaikan Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Selasa (17/9) 2024.

kasus dugaan suap caleg, bawaslu oku pasif tunggu keputusan bawaslu ri, ini kata ketua bawaslu oku yudi!                            sumateraekspres.id - terkait sanksi yang dikenakan kepada dua komisioner bawaslu oku, berinisial fe dan ak, ketua bawaslu oku yudi risandi memberikan tanggapan.
disebut yudi, dalam kasus putusan itu bawaslu oku sifatnya pasif. karena nanti hasil putusan dkpp yang disampaikan langsung kepada bawaslu ri.
"keputusan dkpp sudah ada tinggal nanti bawaslu ri yang nanti akan menentukan siapa pengganti fe," kata yudi, rabu (18/9) 2024.
hasil putusan dkpp satu komisioner bawaslu fe yang diberhentikan, dan ak yang diberikan sanksi keras.
ditanya siapa nama potensi yang mungkin menggantikan fe, yudi enggan berkomentar.
baca juga:barisan pemantauan pemilihan sumsel apresiasi putusan dkpp ri, 2 oknum bawaslu oku dipecat, ini kasusnya!
baca juga:bawaslu dorong dan ajak generasi muda pantau pilkada serentak di sumatera selatan, ini kata ketua bawaslu!
yang jelas kata dia, sebelumnya sudah ada 6 nama yang masuk seleksi 6 besar.
 sebelumnya dua teradu fe dan ak, yang komisioner bawaslu oku terbukti bersalah dalam sidang putusan kode etik dkpp ri. karena diduga sudah menerima sejumlah uang.
kasusnya dugaan uang diterim dari salah satu oknum caleg pan oku berinisial mir (tidak terpilih) senilai sekitar rp 1,34 m untuk mendapatkan suara pemilih sebanyak lebih 4.000. kasus itu dilaporkan m aldy mandaura.
dalam putusan sidang kode etik dkpp ri, memberikan sanksi pemecatan terhadap satu oknum bawaslu oku (fe). 
oknum komisioner bawaslu oku lain ak mendapatkan peringatan keras dari dkpp ri. 
putusan sanksi ini disampaikan ketua majelis ratna dewi pettalolo di ruang sidang dkpp jakarta, selasa (17/9) 2024.
baca juga:butuh 2.264 pengawas, bawaslu palembang resmi buka pendaftaran rekrutmen ptps, ini syarat dan cara daftarnya
baca juga:bawaslu siap lakukan mediasi, hasil dibawa ke kpu sumsel dan kpu ri
 "sanksi pemberhentian tetap kepada teradu ii feru selaku anggota bawaslu kabupaten ogan komering ulu terhitung sejak putusan ini dibacakan,” tegasnya.
dkpp menilai fe telah terbukti mengetahui telah terjadi transaksi uang yang dilakukan oleh supir pribadinya yang bernama arya senilai rp1.340.000.000,- untuk membeli 4.200 suara atau rp300.000,- per suara bagi calon anggota legislatif (caleg) pan atas nama mir.
fe juga terbukti menerima satu unit mobil toyota raize dengan nomor polisi bg 1306 lr senilai rp230.000.000,- melalui istrinya. 
dalih bahwa mobil tersebut milik arya yang dititipkan di kediaman teradu ii tidak menyakinkan bagi dkpp. 
tindakan teradu ii bertentangan dengan prinsip mandiri, jujur, profesional dan akuntabel,” kata anggota majelis, muhammad tio aliansyah.
dkpp menjatuhkan sanksi "peringatan keras terakhir" kepada anggota bawaslu oku lainnya berinisial ak. 
baca juga:titip uang rp2,477 m ke bsb, hasil ungkap kasus korupsi dana hibah bawaslu
baca juga:puluhan massa tuntut keadilan di kantor bawaslu empat lawang. protes dan tuntutan terungkap
dkpp meniliai, ak yang menjadi teradu i terbukti melalaikan tugas pengawasan. padahal saat itu tengah dilakukam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara karena bertemu dengan caleg dprd kabupaten oku dari partai pan bersama teradu ii fe.
para teradu ini terbukti melanggar pasal 101 huruf c uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum jo pasal 6 ayat (2) huruf b, c, dan ayat (3) huruf e; pasal 7 ayat (1), pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l; pasal 11 huruf d; pasal 12 huruf a, b; pasal 14 huruf c; pasal 15; pasal 16 huruf e peraturan dkpp nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum.