https://sumateraekspres.bacakoran.co/

UMKM Tagih Janji Paslon Pilkada Jualan Program Pro-Rakyat, Pengamat Politik: Jangan Pilih Kandidat Pembohong

--

Untuk itu siapapun yang terpilih, harapannya mampu membawa masyarakat di daerahnya makin maju dan sejahtera. "Siapapun yang terpilih, pastinya kandidat yang terbaik hasil pilihan masyarakat, dan harus kita dukung,” ajaknya.

Karena dia yakin dan percaya, kandidat calon kepala daerah itu telah mempersiapkan strategi pembangunan yang ingin dicapai di masa pemerintahannya nanti bila terpilih. “Karena itu kita menunggu realisasi dari program-programnya tadi,” tegasnya. 

Yang pasti, tambah Halim Susanto, pembangunan harus sejalan dan selaras dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran segenap masyarakat.” Yang paling penting, ekonomi bisa terus tumbuh dan bergerak, maka sektor-sektor lain akan bergerak juga,” ulasnya.  

Apalagi menurutnya, para paslon yang mengikuti kontestasi pilkada, tentunya merupakan putra-putri terbaik bangsa ini. “Kita meyakini di kompetisi tersebut (pilkada), nantinya akan terpilih tokoh atau sosok dan figur pemimpin yang terbaik hasil pilihan masyarakat,” imbuhnya.

Untuk itu pula, mereka yang nantinya terpilih akan dapat maksimal dalam memberikan pelayanan ke segenap masyarakat. “Dalam bentuk program-program untuk kepentingan masyarakat, sekaligus demi memajukan wilayahnya,” pungkas Halim Susanto.

 

Rumuskan Program Kerja dengan Matang

Sementara menurut pengamat ekonomi Sumsel, Idham Cholid SE ME, memang lazimnya dalam masa kampanye para paslon akan menjanjikan program kerja yang diharapkan dapat menarik para pemilihnya.

“Namun terkadang program kerja tersebut, dibuat tidak memiliki dasar dan pertimbangan yang matang dalam merumuskannya,” kata Idham, dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas MDP, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Sehingga program kerja yang ditawarkan, lanjut Idham, hanya sebatas menyelesaikan permasalahan dalam jangka pendek. Padahal yang lebih esensi lagi, pembangunan itu harus berkesinambungan. 

"Ironisnya lagi, beberapa paslon kepala daerah terpilih yang bukan dari petahana, cenderung tidak akan melanjutkan program kerja pemimpin sebelumnya dengan berbagai macam alasan," tegasnya.

Menurut Idham, sebenarnya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan jika paslon kepala daerah ingin membuat program kerja. “Pertama, apakah program kerja yang diusung merupakan kewenangan daerah, provinsi, atau pusat. Karena otonomi telah membagi tugas masing-masing tingkatan pemerintahan,” jelasnya. 

Kedua, memastikan bahwa program kerja tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga manfaatnya akan sangat terasa secara langsung. Ketiga, memastikan mata anggaran dan pendanaannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Jangan sampai nantinya program kerja pada saat akan dilaksanakan, mengalami kesulitan pendanannya,” ulasnya. 

Lalu keempat, program kerja yang ditawarkan harus bersifat inklusif. “Atau dengan kata lain ditujukan untuk semua kelompok, bukan hanya kepada kelompok tertentu saja,” sebutnya. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan