4. Pada tahun 2023 realisasi penyaluran pupuk subsidi di Sumatera Selatan masih mengalami kekurangan sekitar 50% dari kuota, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dalam  penyaluran pupuk bersubsidi ke masyarakat oleh OPD terkait.

3. BIDANG KEUANGAN
1. Dalam pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota agar BPKAD membuat SOP baku dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Persyaratan Penyaluran serta Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan sehingga seragam untuk seluruh daerah guna kelancaran, efektif dan efisien serta optimalnya pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Gubernur Sumatera Selatan.

2. Guna optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah agar Bapenda Provinsi Sumsel memenuhi sarana dan prasarana dengan memprioritaskan Program Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolan Pendapatan Daerah (UPTB PPD), karena sampai saat ini masih ada beberapa Kantor UPTB Pengelola Pendapatan Daerah di Kabupaten/kota menempati ruko sewaan, sehingga kondisi ini dinilai tidak representatif bagi UPTB sebagai entitas pengelola dan penghasil Pendapatan Daerah.

3. Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan kepada OPD-OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, meeting, seminar dan lain-lain, menggunakan fasilitas Hotel Swarna Dwipa sehingga Hotel Swarna Dwipa yang merupakan BUMD yang berfungsi sebagai penghasil penerimaan daerah mampu bersaing, semakin berkembang dan maju serta dapat lebih berperan bagi Pendapatan Daerah dan perkembangan perekonomian Sumatera Selatan.

4. Direksi PT Swarnadwipa Sumsel Gemilang agar lebih meningkatkan inovasi dalam mengembangkan usaha guna meningkatkan kinerja perusahaan, dan segera melakukan pembenahan terhadap fasilitas Graha Sumsel  di Jakarta dan Mess Syailendra di Cisarua Bogor, mengingat saat ini fasilitas di kedua unit usaha tersebut perlu perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana guna meningkatkan okupansi yang akan mendongkrak kinerja perusahaan sehingga dengan meningkatnya pendapatan akan membuat PT Swarnadwipa Sumsel Gemilang dapat lebih berkontribusi bagi Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel.

5. Meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan selaku pemegang saham terbesar Bank SumselBabel untuk memperjelas pemanfaatan dana cadangan dari deviden yang ditahan selama ini lebih dari 15 tahun pemanfaatannya dan apakah Pemprov mendapatkan pembagian deviden atas laba ditahan tersebut.

4. BIDANG PEMBANGUNAN
1. Dinas Perumahan dan Pemukiman agar lebih menitik beratkan pembangunan yang berpihak dan berdampak  pada kepentingan masyarakat tidak mampu, seperti program pembangunan MCK (mandi, cuci dan kakus) dan air bersih, pembangunan rusunawa, pembangunan rumah murah, pembangunan jalan setapak, pembangunan tembok penahan, pembuatan sumur bor di daerah-daerah terpencil dan daerah lainnya.

2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat menganggarkan program penanganan banjir yang berkelanjutan baik dengan pengerukan DAS, normalisasi DAS, maupun pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir (drainase) di Kabupaten/Kota.

3. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan agar lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan Instansi vertikal, yaitu Balai Besar Sungai Sumatera, dalam rangka penanganan banjir serta peningkatan sistem pengairan di sebagian wilayah Sumatera Selatan.

4. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera mencarikan solusi yang  tepat untuk pembuatan jalan khusus batubara sehingga permasalahan yang diakibatkannya dapat dihindari dan seluruh pelaku pertambangan batubara dapat melakukan aktivitas dengan tidak menggunakan jalan raya umum.

5. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan agar melakukan evaluasi terhadap keberadaan pabrik pabrik dan industri pengelolaan bahan baku karet dan sawit yang tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat.

5. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi sumatera Selatan agar memprogramkan pendanaan sekolah yang berkeadilan serta ditingkatkan efektifitasnya yaitu dengan memberikan melalui PSB prestasi kepada sekolah yang memiliki prestasi dengan indikator rapor mutu Pendidikan dan PSB afirmasi untuk sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana prasarana sumber daya manusia dan akses jaringan.

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan agar mencarikan solusi permasalahan gaji dan kesejahteraan guru honorer selain P3K harus ditingkatkan secara bertahap dan bisa minimal setara dengan UMR apabila beban kerjanya sesuai dengan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (minimal 24 jam per minggu).

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan agar memberikan bantuan kepada siswa prasejahtera melalui kartu sumsel cerdas untuk siswa prasejahtera yang berada dalam ekonomi menengah ke bawah tapi tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.

4. Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan agar mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk mengaktifkan status rekening P2UKD dan P2UKK sehingga Pencairan honorarium kegiatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) dan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kelurahan (P2UKK)  berjalan lancar sebagaimana mestinya.

5. DPRD Provinsi Sumatera Selatan meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan datang mengalokasikan anggaran Pembangunan Gedung MUI Sumatera Selatan, mengingat saat ini MUI Sumsel belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih mengontrak.

Setelah membacakan rekomendasi perbidang pada penutup laporan menyampaikan bahwa secara umum DPRD Prov. Sumsel dapat menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur TA 2023

“..Setelah mengkaji dan menganalisis Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, secara umum DPRD Provinsi Sumatera Selatan menerima dan menyetujui  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023..”