Program PTSL Incaran Mafia Tanah, Setelah Pagaralam-Mura, Teranyar di OKU Timur

Reporter: Martha |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 17 Mar 2024 - 21:39

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tampaknya banyak disalahgunakan para mafia tanah. Dari beberapa kasus yang sudah disidang hingga yang masih penyidikan, semua terkait ini. Baik di Palembang, Pagaralam, Musi Rawas (Mura) maupun OKU Timur.

Yang baru-baru ini buat heboh, tim jaksa penyidik dari Kejati Sumsel menggeledah tiga kantor sekaligus. Penggeledahan terkait dugaan korupsi mafia lahan perkebunan. Yakni terkait penerbitan Surat Penguasaan Hak (SPH) untuk izin perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Mura.

Dugaan korupsi itu diduga berlangsung 2010 sampai 2023. Dalam upaya mendapatkan bukti bukti dan dokumen pendukung, tim Kejati Sumsel pun menggeledah kantor Dinas Kehutanan (Dishut) Sumsel, kantor BPN Sumsel dan kantor Dinas Perkebunan (Disbun) Sumsel.

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH menyatakan, dalam penggeledahan itu, tim penyidik berhasil menyita sejumlah data maupun dokumen serta surat dan benda lainnya yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara tersebut. “Dokumen-dokumen hasil sitaan dibawa ke Kejati Sumsel untuk selanjutnya dilakukan penelitian, mana yang nantinya bisa jadi alat bukti,” tegasnya.

Yang teranyar, Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Timur diam-diam sedang menyelidiki dugaan pungli PTSL. Kasus ini terjadi di salah satu desa pada Kecamatan Cempaka. Surat pelimpahan untuk investigasi khusus terhadap kasus itu telah diberikan oleh Kejari kepada Inspektorat Daerah OKU Timur, 5 Februari 2024 lalu.

Ditindaklanjuti Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten OKU Timur. Hal itu dibenarkan Inspektur Daerah Kabupaten OKU Timur, Sumarno SH MH CGRE.

Sumarno mengatakan, tim APIP sudah memanggil oknum Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa Sukabumi untuk dimintai klarifikasi. "Upaya klarifikasi atau audit investigasi khusus ini merupakan permintaan dari pihak Kejari," tegasnya.

Selain memanggil pihak terlapor dalam dugaan pungli ini, Inspektorat juga melakukan pendalam berdasarkan keterangan yang didapat. "Kami baru sampai tahap pemanggilan dan klarifikasi. Belum tahu hasilnya," papar Sumarno.

Nantinya, setelah mengumpulkan keterangan dari terlapor maupun para saksi, hasil investigasi akan kembali diserahkan ke pihak Kejari OKU Timur. “Mengenai nantinya dugaan pungli ini terbukti atau tidak, itu bukan kewenangan kami. Tapi pihak kejaksaan," tutur dia.

Dugaan pungli PTSL ini terjadi pada 2021 lalu. Untuk pembuatan satu sertifikat lewat program PTSL dipungut Rp1,5 juta. Padahal, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri ATR/BPN, Mendagri dan Mendes PDTT, biaya paling rendah dalam pembuatan sertifikat program di wilayah Jawa hanya Rp150 ribu dan paling tinggi di wilayah Papua Rp450 ribu.

program ptsl incaran mafia tanah, setelah pagaralam-mura, teranyar di oku timur                            sumsel, sumateraekspres.id - program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) tampaknya banyak disalahgunakan para mafia tanah. dari beberapa kasus yang sudah disidang hingga yang masih penyidikan, semua terkait ini. baik di palembang, pagaralam, musi rawas (mura) maupun oku timur.
yang baru-baru ini buat heboh, tim jaksa penyidik dari kejati sumsel menggeledah tiga kantor sekaligus. penggeledahan terkait dugaan korupsi mafia lahan perkebunan. yakni terkait penerbitan surat penguasaan hak (sph) untuk izin perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan di wilayah kabupaten mura.
dugaan korupsi itu diduga berlangsung 2010 sampai 2023. dalam upaya mendapatkan bukti bukti dan dokumen pendukung, tim kejati sumsel pun menggeledah kantor dinas kehutanan (dishut) sumsel, kantor bpn sumsel dan kantor dinas perkebunan (disbun) sumsel.
kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari sh mh menyatakan, dalam penggeledahan itu, tim penyidik berhasil menyita sejumlah data maupun dokumen serta surat dan benda lainnya yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara tersebut. “dokumen-dokumen hasil sitaan dibawa ke kejati sumsel untuk selanjutnya dilakukan penelitian, mana yang nantinya bisa jadi alat bukti,” tegasnya.
baca juga:usut mafia lahan perkebunan, tim jaksa geledah bpn, dishut, dan disbun
baca juga:kejari bongkar mafia tanah, 3 tersangka asn bpn, kasus di pagaralam, terbitkan shm di hutan lindung
yang teranyar, kejaksaan negeri (kejari) oku timur diam-diam sedang menyelidiki dugaan pungli ptsl. kasus ini terjadi di salah satu desa pada kecamatan cempaka. surat pelimpahan untuk investigasi khusus terhadap kasus itu telah diberikan oleh kejari kepada inspektorat daerah oku timur, 5 februari 2024 lalu.
ditindaklanjuti aparat pengawas internal pemerintah (apip) inspektorat daerah kabupaten oku timur.  hal itu dibenarkan inspektur daerah kabupaten oku timur, sumarno sh mh cgre. 
sumarno mengatakan, tim apip sudah memanggil oknum kepala desa (kades) dan perangkat desa sukabumi untuk dimintai klarifikasi. "upaya klarifikasi atau audit investigasi khusus ini merupakan permintaan dari pihak kejari," tegasnya.
selain memanggil pihak terlapor dalam dugaan pungli ini, inspektorat  juga melakukan pendalam berdasarkan keterangan yang didapat. "kami baru sampai tahap pemanggilan dan klarifikasi. belum tahu hasilnya," papar sumarno.
nantinya, setelah mengumpulkan keterangan dari terlapor maupun para saksi, hasil investigasi akan kembali diserahkan ke pihak kejari oku timur. “mengenai nantinya dugaan pungli ini terbukti atau tidak, itu bukan kewenangan kami. tapi pihak kejaksaan," tutur dia.
baca juga:sempat dikuasai mafia, sertifikat tanah nirina zubir dikembalikan
baca juga:asrama mahasiswa sumsel dijual oknum mafia. jaksa tetapkan 5 tersangka, tapi hanya tersisa 3. kok bisa?
dugaan pungli ptsl ini terjadi pada 2021 lalu. untuk pembuatan satu sertifikat lewat program ptsl dipungut rp1,5 juta. padahal, surat keputusan bersama (skb) menteri atr/bpn, mendagri dan mendes pdtt, biaya paling rendah dalam pembuatan sertifikat program di wilayah jawa hanya rp150 ribu dan paling tinggi di wilayah papua rp450 ribu.
informasi seorang warga desa itu, pembuatan sertifikat program ptsl ini dikoordinir kades dan perangkat desa. dalam pelaksanaannya, oknum kades berinisial a meminta biaya pembuatan sertifikat dengan nominal bervariasi.
untuk sertifikat lahan pekarangan dan perumahan dipungut rp600 ribu.  ada sekitar 200 sertifikat darì salah satu dusun di desa itu yang dimintai rp1,5 juta per sertifikat. "ini program ptsl 2021. uang itu sudah kami setor ke orang kepercayaan pak kades inisial us," ujar warga tersebut.
sebelumnya,  kasus mafia tanah juga diungkap kejari pagaralam. diduga melibatkan 3 oknum pegawai bpn. mereka menerbitkan hsm di kawasan hutan lindung, memanfaatkan program ptsl sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar rp800 juta.
baca juga:eks kud minanga ogan oku minta bentuk satgas mafia tanah
baca juga:bpn oku siap buka-bukaan mafia tanah
tiga oknum pegawai bpn yang jadi tersangka pernah bertugas di bpn kota pagaralam. mereka ini, yap saat ini dinas di bpn pali, tersangka bw kini di bpn empat lawang, dan tersangka n kini di bpn muara enim. pada 6 maret lalu, mereka bertiga diperiksa  penyidik pidsus di kantor kejari pagaralam. lalu dilakukan penahanan di kelas iii pagaralam.
kepala kejari pagaralam fajar, mufti sh mh mengatakan, kasus mafia tanah penerbitan shm di hutan lindung  ini sejak 2017 hingga 2020.  "para tersangka yang ditahan diduga kuat melakukan kesengajaan menerbitkan sertifikat tanah di hutan lindung," bebernya.
ditambahkan kasi intelijen kejari pagaralam, sosor panggabean sh didampingi kasi pidsus mery sh mengatakan, penerbitan shm di kawasan hutan lindung pagaralam tersebut melalui program pendaftaran tanah sistemstis lengkap (ptsl).
penyidik menemukan, ada 4  shm yang diterbitkan. dari pemetaan lokasi, tanah itu berada di wilayah agung lawangan, kecamatan dempo utara. "tiga shm diterbitkan pada 2017 dan 1 shm diterbitkan tahun 2020," ujar mery. luas  lahan hutan lindung yang disulap jadi kebun antara 0,5 hektare hingga 1,5 hektare.
untuk memastikan shm berlokasi di kawasan hutan lindung, penyidik kejari bersama balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) dan dinas kehutanan provinsi sumsel melakukan penghitungan titik koordinat di 4 lokasi shm tersebut. "setelah melibatkan tim bahwa dibenarkan bpkh jika shm masuk hutan lindung " tukas dia.
baca juga:persempit gerak mafia tanah
baca juga:tuntut keadilan: massa desa burai desak dprd ogan ilir berantas mafia tanah
pada 2022 dan 2023, kejari palembang bongkar dua kasus dugaan korupsi penerbitan sertifikat hak milik (shm) melalui program ptsl 2018 dan 2019. untuk yang 2018, penerbitan shm  di atas tanah aset pemprov sumsel di kelurahan talang kelapa kecamatan alang-alang lebar (aal). 
tersangkanya, oknum lurah, oknum pegawai bpn dan pihak swasta yang mencaplok aset pemprov tersebut.  luas aset tanah milik pemprov yang dicaplok 11.648 meter persegi, terletak di jl h sulaiman amin, kelurahan talang kelapa, kecamatan aal. 
sedangkan untuk program ptsl 2019, kejari palembang  telah mengantarkan dua oknum pegawai bpn, az dan j ke persidangan.  dalam kasus ini. az sebagai kasi hubungan hukum sekaligus ketua panitia adjudifikasi ptsl 2019 bpn palembang. sedangkan j sebagai kasubsi penetapan hak tanah bpn palembang sekaligus wakil ketua tim 2 bidang hubungan hukum/yuridis.
keduanya telah divonis. sayangnya, pengembangan kasus ini terhenti. padahal, dalam sidang terungkap kalau ada 27 bidang tanah di kawasan karya jaya, kertapati yang semuanya atas nama pegawai bpn. termasuk tanah milik az dan j.
az dan j menerima gratifikasi berupa tanah dalam proses penerbitan sertifikat hak milik melalui ptsl pada 2019. kasus ini bermula ketika masyarakat kelurahan karya jaya kecamatan kertapati palembang melalui lurah mengajukan penerbitan sertifikat tanah program ptsl. tapi tidak diproses dan diterbitkan sertifikatnya. 
tapi, az dan j malah menerbitkan sertifikat tanah seluas 100 hektare yang diduga untuk pihak-pihak tertentu. dari penerbitan sertifikat tanah itu, keduanya menerima gratifikasi tanah yang luasnya puluhan hektare di kawasan karya jaya, kertapati.(*/lid/nsw)