Bawaslu Terima 108 Laporan Pelanggaran Pemilu

Reporter: Tim |

Editor: Widi Sumeks |

Senin , 26 Feb 2024 - 22:05

DATA LAPORAN BAWASLU SUMSEL--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Sumsel, telah menerima sebanyak 108 laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu, hingga Senin, 26 Februari 2024. Paling banyak laporan masuk ke Bawaslu Provinsi Sumsel, sebanyak 13 laporan.

“Dari 13 laporan itu, ada 2 yang terkait dengan Sirekap dan kami tolak. Itu bukan domain kami, karena menyangkut aplikasi KPU. Harus disampaikan ke KPU RI,” kata Komisioner Bawaslu Sumsel Divisi Hukum dan Pelanggaran, Ahmad Naafi SH MKn, kemarin.

Sementara itu, laporan terbanyak yang masuk kedua, adalah ke Bawaslu Kabupaten Muratara dengan 19 laporan. Lalu terbanyak berikutnya, Bawaslu Kota Palembang dan Kabupaten OKI, yang sama-sama 12 laporan masuk (lihat grafis).

‘’Jenis laporannya bermacam-macam. Mulai dari dugaan money politic, penggelembungan suara, mencoblos 2 kali, merubah C hasil salinan dan lain-lain,” urai Naafi. Untuk kasus dugaan money politik dari partai Gerindra, dalam proses klarifikasi dari pelapor maupun terlapor.

Sementara untuk kasus di Empat Lawang ada yang mencoblos 2 kali, laporannya dilimpahkan ke Bawaslu Empat Lawang. ‘’Ada juga di Empat Lawang, C hasil salinan dan dalam proses kajian awal. Yang tidak memberikan salinan kepada peserta pemilu, masih dalam kajian awal,’’ ucapnya.

Lanjut Naafi, untuk laporan yang terpenuhi sarat formil dan material, akan diproses. Tentunya proses butuh alat bukti, barang bukti dan indikasi. “Kalau terpenuhi baru akan dilimpahkan ke penyidik atau tidak. Hingga saat ini belum ada (yang dilimpahkan ke penyidik),” pungkasnya.

Sementara Gakkumdu Bawaslu Muratara, justru menyebut sudah ada 23 laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Muratara. “Hingga pukul 14.00 WIB siang ini, masih banyak warga yang datang melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu,” kata Iptu Indapit, Ketua Tim Gakkumdu Bawaslu Muratara, siang kemarin.

Hanya saja dari 23 laporan yang masuk, ada 13 laporan yang sudah dikeluarkan hasil pemeriksaan. Dari 13 laporan tu, 12 laporan tidak diregister, karena alasan tidak memenuhi syarat materil maupun formil.

“Baru 1 laporan yang diregister, terkait laporan terhadap pegawas Pemilu di TPS 06, 04 di Desa Noman Baru, atas nama Sadad dan Akbar,” tambahnya. Sisanya sudah ada yang diputuskan dan proses, seperti PSU di TPS Desa Lubuk Kemang, Kecamatan Rawas Ulu.

Menurutnya, seluruh laporan masuk ke Bawaslu akan direkomendasikan ke Gakkumdu. Dari Gakkumdu akan yang terdiri dari penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu akan dikaji lalu dikeluarkan hasil putusan.

bawaslu terima 108 laporan pelanggaran pemilu                            palembang, sumateraekspres.id – badan pengawas pemilu (bawaslu) se-sumsel, telah menerima sebanyak 108 laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu, hingga senin, 26 februari 2024.  paling banyak laporan masuk ke bawaslu provinsi sumsel, sebanyak 13 laporan.
“dari 13 laporan itu, ada 2 yang terkait dengan sirekap dan kami tolak. itu bukan domain kami, karena menyangkut aplikasi kpu. harus disampaikan ke kpu ri,” kata komisioner bawaslu sumsel divisi hukum dan pelanggaran, ahmad naafi sh mkn, kemarin.
sementara itu, laporan terbanyak yang masuk kedua, adalah ke bawaslu kabupaten muratara dengan 19 laporan.  lalu terbanyak berikutnya, bawaslu kota palembang dan kabupaten oki, yang sama-sama 12 laporan masuk (lihat grafis). 
‘’jenis laporannya bermacam-macam. mulai dari dugaan money politic, penggelembungan suara, mencoblos 2 kali, merubah c hasil salinan dan lain-lain,” urai naafi. untuk kasus dugaan money politik dari partai gerindra, dalam proses klarifikasi dari pelapor maupun terlapor. 
sementara untuk kasus di empat lawang ada yang mencoblos 2 kali, laporannya dilimpahkan ke bawaslu empat lawang. ‘’ada juga di empat lawang, c hasil salinan dan dalam proses kajian awal. yang tidak memberikan salinan kepada peserta pemilu, masih dalam kajian awal,’’ ucapnya.
baca juga:pengaduan penggelembungan suara membuat gempar, caleg pan dapil iii dprd oku timur lapor ke bawaslu
baca juga:pks lapor bawaslu kehilangan 59 suara di ppk martapura, begini tanggapan kpu oku timur
lanjut naafi, untuk laporan yang terpenuhi sarat formil dan material, akan diproses. tentunya proses  butuh alat bukti, barang bukti dan indikasi. “kalau terpenuhi baru akan dilimpahkan ke penyidik atau tidak. hingga saat ini belum ada (yang dilimpahkan ke penyidik),” pungkasnya.
sementara gakkumdu bawaslu muratara, justru menyebut sudah ada 23 laporan yang masuk ke bawaslu kabupaten muratara. “hingga pukul 14.00 wib siang ini, masih banyak warga yang datang melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu,” kata iptu indapit, ketua tim gakkumdu bawaslu muratara, siang kemarin.
hanya saja dari 23 laporan yang masuk, ada 13 laporan yang sudah dikeluarkan hasil pemeriksaan. dari 13 laporan tu, 12 laporan tidak diregister, karena alasan tidak memenuhi syarat materil maupun formil.
“baru 1 laporan yang diregister, terkait laporan terhadap pegawas pemilu di tps 06, 04 di desa noman baru, atas nama sadad dan akbar,” tambahnya.  sisanya sudah ada yang diputuskan dan proses, seperti psu di tps desa lubuk kemang, kecamatan rawas ulu.
menurutnya, seluruh laporan masuk ke bawaslu akan direkomendasikan ke gakkumdu. dari gakkumdu akan yang terdiri dari penyidik kepolisian, kejaksaan dan bawaslu akan dikaji lalu dikeluarkan hasil putusan.
baca juga:bawaslu muratara terima 23 laporan pelanggaran pemilu, ini rinciannya! 
baca juga:pks oku timur tuntut keadilan, gugat hasil pleno ppk martapura ke bawaslu, ini penyebabnya! 
“seluruh laporan akan kami proses, jika memenuhi unsur materil dan formil akan dikeluarkan putusan. apakah pelanggaran etik atau pelanggaran pidana,” ujarnya.
indapit meminta seluruh masyarakat maupun kontestan pemilu 2024, menempuh jalur yang sudah disedikan jika menemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. “jangan demo portal jalan dan lainnya, karena sudah ada jalurnya,” imbaunya.
di kota palembang, kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo sik, kembali menggelar  rapat koordinasi (rakor) bersama penyelenggara pemilu. mengundang ketua bawaslu sumsel kurniawan, dan ketua kpu sumsel andika pranata jaya, dan stakeholder terkait. 
“sejauh ini bagus, kondisinya aman dan terkendali. saya ucapkan terima kasih kepada seluruh politisi, baik tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. yang sangat dewasa dalam berdemokrasi, meski ada sedikit gejolak di beberapa daerah tapi bisa dibicarakan,” ucap rachmad, di ruang rapat lantai 2 gedung utama presisi polda sumsel, kemarin.
 daerah yang dimaksud sempat muncul gejolak itu,  seperti di muratara, oku selatan, musi banyuasin, dan empat lawang. saat ini, perhitungan suara ada di tingkat panitia pemilihan kecamatan (ppk), yang tersisa 5 hari lagi harus diselesaikan. 
“makanya kami mengundang kpu dan bawaslu, untuk mengevaluasi sekaligus menyiapkan rencana kerja pasca pemungutan suara. supaya polri dapat mengatur strategi pengamanan,” kata rachmad, yang juga diikuti para kapolres, melalui virtual.
ketua bawaslu sumsel kurniawan, menyampaikan sentra gakumdu sumsel, menyampaikan pihaknya sedang memproses laporan yang masuk. dalam tahap pemanggilan dan klarifikasi. “di antaranya terkait insiden sebelum hari pemungutan suara, dugaan penggelembungan dan manipulasi suara,” bebernya. 
untuk laporan terkait sirekap, dikembalikan ditilak. ketua kpu sumsel andika pranata jaya, menyebut terkait sirekap kpu ri  telah mengakui kekeliruan. “tapi kpu tidak ada mengubah dan mengganti formulir c1 yang sudah di upload ke aplikasi sirekap. berdasarkan keputusan kpu ri, sirekap akan tetap dilanjutkan sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemilu 2024,” tegasnya.
di kabupaten oku timur, caleg dprd oku timur dapil 3 dari partai amanat nasional (pan), andi fernando, siang kemarin membuat laporan ke bawaslu oku timur. melaporkan dugaan penggelembungan suara, di ppk semendawai timur dan ppk belitang mulya.
“menurut temuan saksi klien kami, peristiwa penggelembungan suara terjadi di dapil iii dprd okut terkhusus di 2 kecamatan,” ucap rendi hirawansyah sh mh, kuasa hukum dari pelapor caleg andi fernando.
diketahui dapil 3 dprd oku timur, meliputi kecamatan cempaka, semendawai barat, semendawai suku iii, belitang mulya dan kecamatan semendawai timur. “kecurangan dan penggelembungan suara tersebut terlihat dilakukan sangat masif,” tambah rendi.
rendi membeberkan, dugaan pelanggaran pemilu ini dilakukan sesama caleg pan, dan juga ppk. yang menjadi korban, adalah kliennya, andi fernando. “ c1 plano di tps yang semula pan nomor urut 2 mendapatkan 18 suara, ketika pleno kecamatan, di sirekap berubah menjadi 19 suara,” ulasnya.
contoh lain, semula suara caleg lain di partai sama dengan andi fernando, terjadi penambahan suara dari 7 suara di c1 plano hasil, bertambah menjadi 17 di tingkat pleno ppk. “dampaknya merugikan caleg dari partai pan yang lain di dapil 3 tersebut, termasuk klien kami,” jelasnya. 
perubahan-perubahan atau penambahan suara tersebut tampa sepengetahuan saksi caleg andi fernando. bahkan ada temuan saksi ada hasil pleno yang dihapus dengan tipex. “yang ditandatangai saksi klien kami tidak sama dengan yang sudah ditipex itu,” katanya. 
komisioner bawaslu oku timur divisi pengawas pencegahan parmas dan humas, bisri mustofa, mengatakan adanya laporan dari caleg pan dapil 3 dprd oku timur itu akan ditelaah terlebih dahulu. “masih akan pleno dulu,” katanya.
dpd partai keadilan sejahtera kabupaten oku timur, juga membuat laporan ke bawaslu oku timur, kemarin. mereka melaporkan ppk martapura, karena mereka menilai ada pelanggaran yang membuat pks kehilangan 59 suara pada pileg dapil 1 dprd oku timur.
terkait laporan itu, pihak kpu oku timur memberi tanggapan. “kami masih menunggu hasil investigasi dari bawaslu oku timur. kami akan menjalankan apa yang menjadi rekomendasi dari bawaslu,” singkat ketua kpu kabupaten oku timur denis firmansyah.(iol/zu/kms/air)