“Polarisasi dalam semua level akan berdampak pada terhambatnya agenda dan program prioritas pemerintahan sekarang dan mendatang, oleh karenanya polarisasi harus dieliminasi setiap saat hingga seluruh program pemerintahan yang baru nanti bisa mengeksekusi program untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan baik," ungkapnya.

“Pemenang pilpres telah berkomitmen untuk menjadi pemimpin bagi semua dan akan menjalankan berbagai agenda dan program pembangunan yang inklusif dan progresif seperti makan siang gratis buat anak-anak, hilirisasi, industrialisasi, yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi nasional,” imbuhnya.

BACA JUGA:Minggu, Rekapitulasi di Tingkat PPK

BACA JUGA:Sambangi PPK SU 1 dengan Moge, Ini Pesan Kapolda ke Penyelengara dan Petugas

Diakui Salamudin, sikap ikhlas dan apa adanya presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi modal kuat bagi pemerintahan baru dalam melakukan rekonsiliasi anak bangsa pasca Pilpres 2024.

Selain itu, kata Salamudin, hasil Pilpres 2024 ini juga mendapat sambutan baik dari lapisan masyarakat dari kota hingga di pelosok kampung.

“Melihat antusiasnya masyarakat untuk menuntaskan pemilu ini sekali putaran, emak-emak, anak muda, masyarakat di kota-kota, di kampung-kampung, di pelosok desa, yang begitu bersemangat, riang gembira, maka pemerintahan nanti dapat terus bersama rakyat, membantu dan menolong rakyat dan membangun sebuah pemerintahan dengan rasa kasih sayang kepada seluruh masyarakat,” akuinya.

Salamudin pun meyakini betul bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diyakini mampu menjadi jembatan dan juga bisa mengakomodir seluruh kepentingan anak muda atau generasi muda menuju Indonesia emas pada 2045 nanti. 

“Pemerintahan baru dapat memberi perhatian yang lebih besar kepada generasi milenial, menumbuhkan semangat juang dan berkarya menyongsong Indonesia emas 2045,” pungkasnya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, presiden terpilih pada Pilpres 2024 harus segera melakukan gebrakan baru dalam kebijakan fiskalnya untuk mendongkrak pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Harusnya ada banyak terobosan yang diberikan dari sisi fiskal untuk mendorong pertumbuhan UMKM,” ujar Faisal.

Faisal bilang, program-program yang mendorong produktivitas UMKM mesti ditingkatkan karena mereka memiliki peran dominan dalam membentuk ekonomi Indonesia.

Untuk itu, perlu pembauran kebijakan lintas kementerian atau lembaga untuk mendorong sektor UMKM. Sehingga, kata dia, tidak cukup hanya berbicara mengenai masalah pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Apalagi, tidak dievaluasi dan tidak disalurkan dengan tepat sasaran.

Faisal mengingatkan, bahwa yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM adalah kebijakan sektoral yang sifatnya mendampingi UMKM agar bisa naik kelas, serta bisa mempertahankan bisnisnya di platform dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).

"Dengan demikian, pemerintah dapat membantu produktivitas mereka, termasuk juga kemudahan perizinan, kemudahan dalam perpajakan," bebernya.