Tetap Garap Kasus Korupsi Tertunggak, Tunggu Ending Perkara-Perkara Lama

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 29 Jan 2024 - 21:36

ilustrasi korupsi--

Harapannya, dengan mengungkap kasus dugaan korupsi mencapai triliunan rupiah ini, dampaknya bisa besar bagi masyarakat Sumsel. “Bisa menjadi pemasukan daerah," tegas Yulianto,

Kasus besar lain yang tak ada penegasan telah berakhir penyidikannya yakni dugaan korupsi PDPDE. Empat orang sudah jadi ‘korban” Selain mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin dan eks Komisaris Utama PDPDE Gas Sumsel, Muddai Madang, kasus ini menjerat dua petinggi PDPDE.

Mereka yakni CA sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 dan AYH yang menjabat Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa sejak 2009 sekaligus merangkap Direktur PT PDPDE Gas sejak 2009 dan Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014.

Ada pun kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah US$ 30.194.452.79 yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2019 yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel. Lalu, US$ 63.750,00 dan Rp Rp2,1 miliar yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.

Perlu juga penegasan ending dari penyidikan kasus yang melibatkan sejumlah BUMN dan BUMD. Pengamat hukum di Sumsel, Prof Dr Febrian SH MS mengatakan, masyarakat tentu bertanya-tanya ending dari kasus-kasus korupsi yang disidik kejaksaan. Meski sudah ada tersangka yang disidang, tapi penegasan ending kasusnya ditunggu.

“Masyarakat perlu melihat apa sebenarnya yang terjadi. Itu yang membuat orang terus bertanya," kata Febrian. Tanpa penegasan, masyarakat akan punya berbagai tafsir. “Karena itu diharapkan agar pihak penegak hukum bisa lebih transparan terkait apa yang dilakukan," bebernya.

Misalnya, bukti hukum yang belum atau tidak cukup, semua harus disampaikan kepada masyarakat.Termasuk jika menang sudah distop, atau memang sementara waktu distop. "Kan ada disposisi terkait kondisi kasus itu. Atau ada kebijakan lain. Mengapa lama, mungkin karena ada tingkat kesulitan sendiri," ungkapnya.

Nah, hal-hal yang menjadi bahasa politik dalam penanganan kasus korupsi harus tersampaikan dan terbaca oleh masyarakat umum. "Masyarakat juga perlu mendorong lebih kuat agar penegak hukum bisa menuntaskan penyelidikan maupun penyidikan," pungkas Febrian. (nsw/iol/)

tetap garap kasus korupsi tertunggak, tunggu ending perkara-perkara lama                             palembang, sumateraekspres.id –  kejaksaan tinggi (kejati) sumsel tahun 2024 ini tengah membidik kasus korupsi kelas kakap di sumsel. dengan perkiraan kerugian negara mencapai rp1,3 triliun. namun masyarakat pun bertanya-tanya. bagaimana kasus-kasus lama dan yang tertunggak?
kepala kejati sumsel dr yulianto sh mh belum lama ini mengatakan, untuk kasus pasar cinde proses penyidikan terus berlangsung. “saat ini masih penyidikan umum,” ujarnya. sementara untuk lanjutan kasus korupsi pembangunan masjid raya sriwijaya dan pdpde, belum ada penegasan ending-nya dari kejaksaan. 
untuk kasus masjid raya sriwijaya yang dibangun gunakan dana hibah pemprov sumsel 2016-2017 dengan total rp130 miliar,  sudah ada 12 tersangka yang dijatuhi vonis. semua terbukti. 
jilid 1, ada empat orang yang dijerat sebagai tersangka yakni eddy hermanto (mantan ketua panitia pembangunan masjid sriwijaya), syarifudin mf (ketua panitia divisi lelang pembangunan masjid sriwijaya), dwi kridayani (kuasa kso pt brantas abipraya-pt yodya karya), dan yudi arminto (project manager pt brantas abipraya-pt yodya karya).
baca juga:wow! kajati sumsel bidik kasus korupsi rp1,3 triliun di sumsel, kasus apa ya?
baca juga:kajati sumsel fokus pada penanganan kasus korupsi dengan kerugian triliunan
jilid 2 ada dua tersangka yakni mukti sulaiman (mantan sekda pemprov sumsel) dan ahmad nasuhi (mantan plt kepala biro kesra pemprov sumsel). jilid 3 ada empat terdakwa, yakni akhmad najib (mantan asisten kesra sumsel), laonma pl tobing (mantan kepala bpkad sumsel), loka sangganegara (tim leader pengawas pt indah karya), dan agustinus antoni (kabid anggaran bpkad sumsel). 
jilid 4, ada dua tersangka yakni alex noerdin (mantan gubernur sumsel) dan muddai madang (mantan bendahara yayasan wakaf masjid sriwijaya). sebagian dari mereka sudah selesai jalani hukuman. sebagian masih. apakah masih ada tersangka lain? 
dalam kasus ini, ada puluhan saksi yang sudah dimintai keterangan di antaranya ardani (karo hukum pemprov sumsel), syahrula (wakil ketua divisi hukum dan administrasi lahan panitia pembangunan masjid sriwijaya palembang). m ryan fahlevi (bagian keuangan panitia pembangunan masjid), isnaini madani (ketua divisi perencanaan teknis panitia pembangunan masjid).
lalu, kabid pengelolaan asset burkiyan. kabid pengelolaan barang milik daerah pemprov sumsel burkian, anggota divisi hukum dan administrasi lahan pembangunan masjid sriwijaya tony dan angga ariansyah. juga ketua pembangunan masjid raya sriwijaya periode 2018 syafri, staf yayasan wakaf masjid sriwijaya khairul patah, dan masih banyak lainnya. termasuk anggota dprd sumsel.
baca juga:terjerat korupsi, dua opd didalami
baca juga:tuntutan 4 tahun penjara, 3 mantan komisioner bawaslu oi diminta kembalikan uang negara yang dikorupsi 
yulianto menegaskan, meski tengah membidik kasus rp1,3 triliun, tidak berarti kasus-kasus lama diabaikan. tetap berproses. keterbatasan personel salah satu yang menjadi kendala pihak kejati sumsel. alasan kedua, penanganan perkara korupsi arahnya lebih ke kasus sektor pendapatan negara. “itulah kenapa kami langsung genjot kasus pajak. karena itu termasuk dalam  sektor pendapatan negara," ungkap yulianto.
korupsi sektor pendapatan negara, menjadi konsennya karena akan berdampak langsung  ke masyarakat, dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (pad).  “itu konsen saya, bagaimana penindakan korupsi bisa membuat pendapatan negara meningkat dalam hal aset recovery,” cetusnya.
 harapannya, dengan mengungkap kasus dugaan korupsi  mencapai triliunan rupiah ini, dampaknya bisa besar bagi masyarakat  sumsel. “bisa menjadi pemasukan daerah,"  tegas yulianto,
kasus besar lain yang tak ada penegasan telah berakhir penyidikannya yakni dugaan korupsi pdpde. empat orang sudah jadi ‘korban” selain mantan gubernur sumsel, alex noerdin dan eks komisaris utama pdpde gas sumsel, muddai madang, kasus ini menjerat dua petinggi pdpde.
baca juga:kpk segera panggil tersangka dugaan korupsi sistem proteksi tki, laporan bpk kerugian negara rp17,6 miliar
baca juga:islah: program naikkan gaji pejabat bukan solusi pemberantasan korupsi
mereka yakni ca sebagai direktur utama pdpde sumsel sejak 2008 dan ayh yang menjabat direktur pt dika karya lintas nusa sejak 2009 sekaligus merangkap direktur pt pdpde gas sejak 2009 dan direktur utama pdpde sumsel sejak 2014.
ada pun kerugian keuangan negara yang dihitung oleh badan pemeriksa keuangan ri adalah us$ 30.194.452.79 yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2019 yang seharusnya diterima oleh pdpde sumsel. lalu, us$ 63.750,00 dan rp rp2,1 miliar yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh pdpde sumsel.
perlu juga penegasan ending dari penyidikan kasus yang melibatkan sejumlah bumn dan bumd. pengamat hukum di sumsel, prof dr febrian sh ms mengatakan, masyarakat tentu bertanya-tanya ending dari kasus-kasus korupsi yang disidik kejaksaan. meski sudah ada tersangka yang disidang, tapi penegasan ending kasusnya ditunggu.
“masyarakat perlu melihat apa sebenarnya yang terjadi. itu yang membuat orang terus bertanya," kata febrian.  tanpa penegasan, masyarakat akan punya berbagai tafsir. “karena itu diharapkan agar pihak penegak hukum bisa lebih transparan terkait apa yang dilakukan," bebernya.
baca juga:kejati geledah rumah tersangka korupsi, tak disangka mobilnya seperti ini
baca juga:prabowo ingin gaji pejabat di ri naik tapi ditindak sekerasnya bila korupsi
misalnya, bukti hukum yang belum atau tidak cukup, semua harus disampaikan kepada masyarakat.termasuk jika menang sudah distop, atau memang sementara waktu distop. "kan ada disposisi terkait kondisi kasus itu. atau ada kebijakan lain. mengapa lama, mungkin karena ada tingkat kesulitan sendiri," ungkapnya. 
nah, hal-hal yang menjadi bahasa politik dalam penanganan kasus korupsi  harus tersampaikan dan terbaca oleh masyarakat umum. "masyarakat juga perlu mendorong lebih kuat agar penegak hukum bisa menuntaskan penyelidikan maupun penyidikan," pungkas febrian. (nsw/iol/)