Komisi V DPRD Sumsel Tuntaskan Konflik Buruh dan PT Melania Indonesia di Banyuasin Secara Adil

Reporter: Dudun |

Editor: Novis |

Selasa , 31 Dec 2024 - 10:19

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, H. David Hadrianto Aljufri, SH., MH., tegaskan bahwa DPRD Sumsel hadir sebagai penengah, memastikan hak buruh PT Melania Indonesia di Banyuasin terpenuhi sesuai aturan. Foto: dudun/sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID – Perselisihan antara PT Melania Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin dengan serikat buruh dan pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT) mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui kunjungan lapangan pada 17 Desember 2024 dan rapat dengar pendapat (RDP) pada 23 Desember 2024, Komisi V DPRD Sumsel mengambil langkah tegas dengan memberikan rekomendasi solusi yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, menurut wakil ketua komisi V H David Hadrianto Aljufri., pihak-pihak yang hadir mencakup berbagai elemen terkait. Dari manajemen PT Melania Indonesia, hadir Yohanes Oliver, SH., Pausan Hasibuan, dan Deni Wahyudi.

Sementara dari perwakilan serikat buruh, hadir Yusfan Effendi, Surya Setiawan, Totok Iskandar, dan Petrine A., serta sejumlah pekerja seperti Jum'at Sujari, Suratmono, Sarino, Frans Pratama, dan Wahyudi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel diwakili oleh Ir. H. Matnursan, M.Si., dan Fangki Isha Saputra, SP. Adapun dari Komisi V DPRD Sumsel,

hadir Ketua Komisi Alwis Ghanie, SE., MM., Wakil Ketua H. David Hadrianto Aljufri, SH., MH., Sekretaris Kiky Subagio, serta 11 anggota lainnya.

Hasil Rapat dan Rekomendasi Komisi V

Setelah mendengarkan semua pihak, Komisi V DPRD Provinsi Sumsel mengambil beberapa kesimpulan dan merekomendasikan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:

1. Pelunasan Gaji Bulan Juli 2024 Pembayaran gaji buruh untuk bulan Juli 2024 yang sebelumnya hanya dibayarkan separuh, harus dilunasi sepenuhnya oleh PT Melania Indonesia selambat-lambatnya pada 30 Desember 2024.

2. Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2024 Gaji buruh untuk bulan Agustus 2024 harus dibayarkan secara penuh paling lambat tanggal 30 Januari 2025.

3. Tunggakan BPJS Ketenagakerjaan PT Melania Indonesia diminta segera melunasi tunggakan BPJS buruh sesuai nota I dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pelunasan ini harus dilakukan paling lambat tanggal 2 Januari 2025.

4. Penghentian Intimidasi terhadap Buruh Manajemen PT Melania Indonesia dilarang melakukan tindakan intimidasi terhadap buruh atau pekerja yang menyampaikan tuntutan mereka.

5. Perubahan Status Pekerja Kontrak PT Melania Indonesia diminta mematuhi peraturan pemerintah dengan mengalihkan status pekerja kontrak (PKWT) menjadi pekerja tetap (PKWTT), khususnya bagi pekerja yang sudah bekerja selama maksimal lima tahun. Hal ini disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan.

komisi v dprd sumsel tuntaskan konflik buruh dan pt melania indonesia di banyuasin secara adil                            sumateraekspres.id – perselisihan antara pt melania indonesia yang berlokasi di kabupaten banyuasin dengan serikat buruh dan pekerja kontrak waktu tertentu (pkwt) mendapat perhatian serius dari dprd provinsi sumatera selatan. 
melalui kunjungan lapangan pada 17 desember 2024 dan rapat dengar pendapat (rdp) pada 23 desember 2024, komisi v dprd sumsel mengambil langkah tegas dengan memberikan rekomendasi solusi yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik tersebut.
dalam pertemuan tersebut, menurut wakil ketua komisi v h david hadrianto aljufri., pihak-pihak yang hadir mencakup berbagai elemen terkait. dari manajemen pt melania indonesia, hadir yohanes oliver, sh., pausan hasibuan, dan deni wahyudi.
sementara dari perwakilan serikat buruh, hadir yusfan effendi, surya setiawan, totok iskandar, dan petrine a., serta sejumlah pekerja seperti jum'at sujari, suratmono, sarino, frans pratama, dan wahyudi. dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sumsel diwakili oleh ir. h. matnursan, m.si., dan fangki isha saputra, sp. adapun dari komisi v dprd sumsel,
baca juga:komisi v dprd sumsel tuntaskan konflik buruh dan pt melania indonesia di banyuasin secara adil
baca juga:peringatan hari ibu ke-96: ketua dprd sumsel apresiasi kegiatan yang di gelar ikatri
hadir ketua komisi alwis ghanie, se., mm., wakil ketua h. david hadrianto aljufri, sh., mh., sekretaris kiky subagio, serta 11 anggota lainnya.
hasil rapat dan rekomendasi komisi v
setelah mendengarkan semua pihak, komisi v dprd provinsi sumsel mengambil beberapa kesimpulan dan merekomendasikan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:
1. pelunasan gaji bulan juli 2024 pembayaran gaji buruh untuk bulan juli 2024 yang sebelumnya hanya dibayarkan separuh, harus dilunasi sepenuhnya oleh pt melania indonesia selambat-lambatnya pada 30 desember 2024.
2. pembayaran gaji bulan agustus 2024 gaji buruh untuk bulan agustus 2024 harus dibayarkan secara penuh paling lambat tanggal 30 januari 2025.
3. tunggakan bpjs ketenagakerjaan pt melania indonesia diminta segera melunasi tunggakan bpjs buruh sesuai nota i dari kementerian ketenagakerjaan ri. pelunasan ini harus dilakukan paling lambat tanggal 2 januari 2025.
4. penghentian intimidasi terhadap buruh manajemen pt melania indonesia dilarang melakukan tindakan intimidasi terhadap buruh atau pekerja yang menyampaikan tuntutan mereka.
5. perubahan status pekerja kontrak pt melania indonesia diminta mematuhi peraturan pemerintah dengan mengalihkan status pekerja kontrak (pkwt) menjadi pekerja tetap (pkwtt), khususnya bagi pekerja yang sudah bekerja selama maksimal lima tahun. hal ini disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan.
baca juga:wakil ketua dprd sumsel soroti jalan lettu a kadir: masalah lama yang perlu solusi berkelanjutan
baca juga:respon demonstrasi, pimpinan dprd sumsel siap mengawal aspirasi buruh-pekerja mendapatkan upah yang layak
6. kepatuhan terhadap pp nomor 36 tahun 2021 setelah penyelesaian masalah upah, pt melania indonesia diwajibkan mematuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, khususnya pasal 61 ayat 1.
7. rekomendasi untuk perpanjangan hgu rekomendasi dari komisi v ini akan menjadi salah satu persyaratan bagi pt melania indonesia untuk mengajukan perpanjangan hak guna usaha (hgu).
wakil ketua komisi v dprd sumsel, h. david hadrianto aljufri, sh., mh., menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan harus dijadikan acuan oleh pt melania indonesia. “kebijakan ini kami buat agar menjadi pedoman bagi manajemen pt melania indonesia serta diketahui oleh seluruh buruh dan karyawan. komisi v akan terus memantau tindak lanjut dari pt melania indonesia terkait rekomendasi ini,” ujarnya singkat.
dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan konflik antara buruh dan manajemen pt melania indonesia dapat segera berakhir. kehadiran dprd provinsi sumsel sebagai penengah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak buruh sekaligus mendorong perusahaan untuk menjalankan operasionalnya sesuai aturan yang berlaku. langkah ini juga diharapkan dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis di kabupaten banyuasin.
buruh berharap pt melania indonesia dapat mematuhi rekomendasi tersebut agar kesejahteraan pekerja terjamin.
“kami hanya ingin hak-hak kami dipenuhi sesuai aturan. kami berharap tidak ada lagi intimidasi, dan perusahaan menjalankan rekomendasi dprd secara penuh,” ujar jum'at sujari, salah satu perwakilan pekerja.
baca juga:anggota dprd sumsel dapil ix: mendengar aspirasi dan berjuang demi perubahan nyata
baca juga:hasil reses individu dapil 7 dprd sumsel, kiky subagio: permasalahan air bersih, prioritas utama
dinas tenaga kerja dan transmigrasi sumsel juga menyatakan akan terus mengawasi perkembangan penyelesaian konflik ini.
“kami akan memastikan perusahaan mematuhi rekomendasi ini demi menciptakan keadilan bagi buruh dan keberlangsungan usaha pt melania indonesia,” tegas ir. h. matnursan, m.si.
dengan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian ini, publik berharap perselisihan ini menjadi pelajaran penting bagi dunia industri di sumatera selatan untuk selalu mengedepankan dialog dan keadilan dalam hubungan industrial.