Laporkan Data Kependudukan Baru, Untuk Validasi DTKS Penerima Bantuan

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Warga Kota Palembang diimbau untuk melaporkan data kependudukan terbaru. Pj Wali Kota Palembang, H Ratu Dewa menjelaskan ini penting untuk update data penduduk, dengan begitu Pemkot Palembang bisa melihat kondisi ekonomi masyarakat, mana yang layak atau tidak diberikan bantuan. 

Ini juga atas arahan Presiden RI untuk pengendalian inflasi dan mengurangi angka kemiskinan ekstrem di berbagai Kecamatan. "Data kependudukan yang dilaporkan itu misalnya ada perubahan atau pembaruan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Seperti pindah alamat, adanya anggota keluarga yang belum terdaftar di KK, dan sebagainya," ungkapnya, kemarin. 

Dijelaskan, tujuan melaporkan data kependudukan terbaru ke Pemkot Palembang melalui Lurah ataupun Camat ini sebagai validasi data. "Ini penting dilakukan karena untuk validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," jelasnya lagi.

Diketahui, DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). "Melaporkan data kependudukan terbaru sangat penting. Supaya masyarakat yang berhak tercatat validasinya dan terdata untuk menerima bantuan, termasuk bantuan sembako arahan Presiden," tuturnya.

BACA JUGA:Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Salah Satu Objek Wisata Budaya Kota Palembang

BACA JUGA:Tradisi Sanjo atau Rumpakan Ala Wong Palembang, Ritus Budaya yang Mulai Ditinggalkan

Selain itu, Ratu Dewa menyebutkan pelaporan data kependudukan terbaru juga sebagai upaya pencegahan stunting. "Jadi misal ada bayi di keluarga yang belum terdata juga cepat dibuatkan KK-nya, agar kita bisa bantu cegah stunting pada anak," tukasnya. Hingga saat ini Pemkot Palembang sendiri masih rutin bagikan sembako arahan Presiden RI ke masyarakat yang berhak di berbagai kecamatan. 

Kegiatan ini sebagai upaya pengendalian inflasi dan mengurangi angka kemiskinan ekstrim. "Tentunya kita terus berkomitmen menjalankan arahan Presiden mengenai pengendalian Inflasi. Salah satunya dengan terus melakukan pembagian sembako ke masyarakat kategori miskin," jelasnya. Warga miskin tersebut sesuai dari data yang tercatat di DTKS. Paket sembako yang diberikan sejauh ini berupa 5 kilogram beras, minyak sayur, dan gula pasir. (tin/fad)