Praperadilan Firli Bahuri Minta Kapolda Metro Jaya Terbitkan SP3 Dugaan Pemerasan, Ini Lengkap 10 Petitumnya

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Andre Jedor |

Senin , 11 Dec 2023 - 14:30

PRAPERADILAN: Pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar berbicara pada awak media usai sidang Praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin (11/12). FOTO: NET--

Berikut 10 petitum lengkap yang diajukan oleh Firli Bahuri :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada tahun 2020-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 65 KUHP berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/325/XI/RES.3.3./Ditreskrimsus tanggal 22 November 2023 atas nama Drs. Firli Bahuri, M.Si, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;

3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/6715/X/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus tertanggal 9 Oktober 2023 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/7539/XI/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus tanggal 23 November 2023 yang diterbitkan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

4. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon atas dugaan TPK berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada tahun 2020-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 65 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

5. Memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon.

6. Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/A/91/X/2023/SPKT.Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 9 Oktober 2023 dicabut, tidak sah dan tidak berlaku.

7. Menyatakan termohon untuk mengeluarkan SP3 terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/A/91/X/2023/SPKT.Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, tanggal 9 Oktober 2023.

8. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon.

9. Memerintahkan termohon untuk tidak lagi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan terkait peristiwa hukum a quo.

10. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo. Atau, apabila hakim berpendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

praperadilan firli bahuri minta kapolda metro jaya terbitkan sp3 dugaan pemerasan, ini lengkap 10 petitumnya                            jakarta,sumateraekspres.id – sidang praperadilan ketua kpk nonaktif firli bahuri, digelar di pengadilan negeri (pn) jakarta selatan, senin (11/12).
dalam praperadilannya, firli bahuri meminta hakim tunggal praperadilan pn jakarta selatan imelda herawati, memerintahkan kapolda metro jaya irjen pol karyoto untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (sp3) kasus dugaan pemerasan yang menjeratnya.
"memerintahkan termohon [kapolda metro jaya] untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon," ujar ian iskandar, pengacara firli bahuri, di pn jakarta selatan, senin (11/12).
ian beralasan, penyidikan yang dilakukan oleh polda metro jaya tidak sah.
baca juga:dewas kpk simpulkan 3 dugaan pelanggaran etik firli bahuri, ini jadwal sidang etiknya
baca juga:beredar kabar polisi geledah apartemen diduga milik firli bahuri di darmawangsa
karena laporan polisi (lp) dan surat perintah penyidikan (sp sidik) diterbitkan pada tanggal yang sama, yaitu 9 oktober 2023.
yakni, lp/a/91/x/2023/spkt.ditreskrimsus polda metro jaya, tanggal 9 oktober 2023.
kemudian, sp sidik nomor sp.sidik/6715/x/res.3.3./2023/ditreskrimsus tertanggal 9 oktober 2023.
sehingga menurut ian, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan proses penyelidikan dan penyidikan.
baca juga:kpk pastikan tidak berikan bantuan hukum kepada firli bahuri, tersangka kasus dugaan pemerasan eks mentan syl
baca juga: ’saya biasa terima laporan aja’, kata kapolda metro jaya irjen karyoto soal penahanan tersangka firli bahuri
sebagaimana telah diatur secara tegas dan jelas pada uu nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap).
khususnya pada pasal 1 angka 2 kuhap jo pasal 1 angka 5 kuhap.
berikut 10 petitum lengkap yang diajukan oleh firli bahuri :
1. mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.
2. menyatakan tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi (tpk) berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penanganan permasalahan hukum di kementerian pertanian ri pada tahun 2020-2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e atau pasal 12 b atau pasal 11 uu tipikor jo pasal 65 kuhp berdasarkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor: s.tap/325/xi/res.3.3./ditreskrimsus tanggal 22 november 2023 atas nama drs. firli bahuri, m.si, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
baca juga:berhentikan sementara firli bahuri, jokowi tunjuk nawawi pomolango jadi ketua kpk
baca juga:tunggu berkas perkara tersangka ketua kpk firli bahuri, kejati dki jakarta siapkan 4 jaksa peneliti 
3. menyatakan surat perintah penyidikan nomor: sp.sidik/6715/x/res.3.3./2023/ditreskrimsus tertanggal 9 oktober 2023 jo surat perintah penyidikan nomor: sp.sidik/7539/xi/res.3.3/2023/ditreskrimsus tanggal 23 november 2023 yang diterbitkan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon atas dugaan tpk berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penanganan permasalahan hukum di kementerian pertanian ri pada tahun 2020-2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e atau pasal 12 b atau pasal 11 uu tipikor jo pasal 65 kuhp, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.
5. memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon.
6. menyatakan laporan polisi nomor: lp/a/91/x/2023/spkt.ditreskrimsus polda metro jaya tanggal 9 oktober 2023 dicabut, tidak sah dan tidak berlaku.
baca juga:cegah firli bahuri keluar negeri, polda metro jaya bersurat ke imigrasi
baca juga:ketua kpk firli bahuri berstatus tersangka dugaan pemerasan, kpk tetap lakukan ott di kaltim
7. menyatakan termohon untuk mengeluarkan sp3 terhadap laporan polisi nomor: lp/a/91/x/2023/spkt.ditreskrimsus polda metro jaya, tanggal 9 oktober 2023.
8. menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon.
9. memerintahkan termohon untuk tidak lagi menerbitkan surat perintah penyidikan terkait peristiwa hukum a quo.
10. menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo. atau, apabila hakim berpendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
baca juga:jadi trending topik, netizen ramai-ramai komentari ketua kpk firli bahuri yang kini jadi tersangka. ini dia!
baca juga:nah loh, ancaman penjara seumur hidup menanti ketua kpk firli bahuri. ini deretan pasal yang menjeratnya!
firli sebut syl takut dijadikan tersangka
masih menurut firli dalam petitumnya, mantan menteri pertanian (mentan) syahrul yasin limpo (syl) membuat laporan dugaan korupsi oleh pimpinan kpk ke polda metro jaya, karena takut dijadikan tersangka.
menurut firli, laporan di polda metro jaya tersebut merupakan perlawanan balik dari syl.
"bahwa patut diduga dikarenakan adanya ketakutan dalam diri saksi syahrul yasin limpo akan segera ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk ri, maka saksi syahrul yasin limpo melakukan sejumlah tindakan untuk melemahkan dan menghambat proses penetapan tersangka terhadap dirinya," sambung ian.
karena itu, lanjut ian, di antaranya patut diduga (syl) telah membuat dan/atau menyuruh seseorang untuk membuat pengaduan masyarakat (dumas) kepada polda metro jaya,
kasus yang menjerat firli bermula dari adanya serangkaian penyidikan yang dilakukan kpk di kementerian pertanian (kementan) ri yang berujung dengan ditetapkannya syl sebagai tersangka.
ian menjelaskan penyidikan tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat sekitar tahun 2022 tentang dugaan tindak pidana korupsi pada lingkungan kementan ri yang diduga dilakukan oleh syl.
berdasarkan laporan tersebut, syl disebut melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan sekretaris jenderal kementan ri kasdi subagyono dan direktur alat dan mesin pertanian kementan ri muhammad hatta.
kpk lantas menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) pada 6 januari 2023. 
selanjutnya pada 13 juni 2023, kpk melakukan gelar perkara atau ekspose di tahap penyelidikan. 
hasil ekspose tersebut diputuskan kasus di kementan ri dinaikkan ke tahap penyidikan.
kpk menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) pada 26 september 2023. syl, kasdi dan hatta ditetapkan sebagai tersangka.
setelah menerima pengaduan masyarakat (dumas) mengenai kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan kpk, kapolda metro jaya irjen pol karyoto menerbitkan surat perintah perihal pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).
pada 9 oktober 2023, terang ian, dibuat laporan polisi model a berdasarkan laporan polisi nomor: lp/a/91/x/2023/spkt.ditreskrimsus polda metro jaya.
laporan polisi model a merupakan laporan kejadian yang dibuat oleh petugas bilamana petugas itu langsung mengetahui/menangkap secara langsung peristiwa/kejadian yang dilaporkan.
pada tanggal yang sama, kapolda metro jaya irjen pol karyoto disebut menerbitkan surat perintah penyidikan (sp sidik) nomor: sp.sidik/6715/x/res.3.3/2023/ditreskrimsus.
"bahwa laporan polisi dan surat perintah penyidikan pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 9 oktober 2023 tentu tidak sesuai dengan ketentuan proses penyelidikan dan penyidikan yang telah diatur secara tegas dan jelas pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap), khususnya pada pasal 1 angka 2 kuhap jo pasal 1 angka 5 kuhap," ucap ian.
firli bahuri sendiri diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap syl oleh polda metro jaya pada rabu malam (22/11).
yakni, setelah tim penyidik subdit tipidkor ditreskrimsus polda metro jaya melakukan gelar perkara.
menurut tim penyidik, sudah terdapat kecukupan bukti untuk menjerat jenderal polisi (purn) bintang tiga tersebut.
firli ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau hadiah dan janji terkait penanganan permasalahan hukum di kementan pada kurun waktu 2020-2023. 
firli dijerat dengan pasal 12e atau pasal 12b atau pasal 11 uu pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 65 kuhp.
adapun ancaman hukuman, dari pasal 12e, dan pasal 12b, dipidana penjara selama seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun.
“adapun pasal 11, pidana penjara paling singkat 1 tahun, dan paling lama 5 tahun,” ujar direktur reskrimsus polda metro jaya kombes pol ade safri simanjuntak.
ade mengklaim penyidik sudah menyita dokumen penukaran valuta asing (valas) senilai rp7,4 miliar dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan firli terhadap syl. 
"(menyita) dokumen penukaran valas dalam pecahan dolar singapura dan dolar as dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar rp7.468.711.500 sejak bulan februari 2021 sampai dengan bulan september 2023," kata ade.
selain itu, juga menyita salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan.
sejumlah dokumen tersebut disita dari rumah dinas syl, yang berisi lembar disposisi pimpinan kpk dengan nomor agenda ld 1231 tanggal 28 april 2021.
turut disita pula, pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan syl saat bertemu firli bahuri di gor tanki pada 2 maret 2022, sebagaimana foto yang beredar luas. 
selanjutnya, 1 eksternal hardisk atau ssd dari penyerahan kpk ri berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh kpk ri.
presiden ri joko widodo (jokowi), kemudian memberhentikan sementara ketua kpk  firli bahuri.
pemberhentian sementara ini, setelah firli bahuri ditetapkan polda metro jaya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan mentan syl.
sebagai penggantinya, presiden jokowi menunjuk nawawi pomolango menjadi ketua sementara kpk. (*/air)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Sumatera Ekspres 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan