JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Bagi mereka yang gemar menyebarkan berita atau isu hoaks dengan tujuan merendahkan salah satu calon dalam Pemilu 2024, perlu berhati-hati.

Seiring dengan dimulainya masa kampanye, setiap konten yang diunggah di media sosial (medsos) akan mendapat pengawasan ketat.

Langkah ini diambil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu 2024 di ranah digital.

Keberadaan desk ini merupakan hasil sinergi yang kuat dari ketiga lembaga untuk menangani konten-konten negatif terkait Pemilu 2024, mulai dari pelaporan hingga penghapusan konten.

BACA JUGA:Soal Data DPT Diretas dan Dijual Hacker, Menteri Kominfo Tugaskan Sosok Ini Lakukan Penelusuran

Menurut Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 juga membawa potensi penyebaran informasi yang tidak benar secara lebih masif.

Seharusnya, masa kampanye seharusnya menjadi hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang Pemilu 2024.

Dengan demikian, diperlukan pihak yang dapat menciptakan suasana kondusif selama masa kampanye Pemilu 2024.

Bawaslu, Kominfo, dan Polri bersatu padu sebagai upaya untuk memastikan penyebaran edukasi masyarakat yang luas terkait Pemilu 2024 yang didasarkan pada informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA:Data Pemilih Dijual Hacker Rp1,2 Miliar, KPU Ungkap Fakta Mengejutkan. Bareskrim Turun Tangan

"Bawaslu, Kominfo, dan Polri bersinergi sebagai upaya memastikan ramainya edukasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Lahir dari informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan," jelas Lolly.

Desk pengawasan ini memastikan bahwa ketika ada konten-konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi memecah belah bangsa, Bawaslu, Kominfo, dan Polri memiliki komitmen yang sama untuk mengatasinya.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai pada 28 November 2023.

Namun, ia menginformasikan bahwa sepanjang bulan November 2023, sudah terdapat 39 isu hoaks terkait pemilu.