Tak Urus Sertifikasi, Izin Dicabut, Ditjen PHU Kemenag RI Surati 681 PPIU, Deadline 30 November

tak urus sertifikasi, izin dicabut, ditjen phu kemenag ri surati 681 ppiu, deadline 30 november palembang, sumateraekspres.id –  sebanyak 681 penyelenggara perjalanan ibadah umrah (ppiu) yang dikirimi surat dari kementerian agama (kemenag) ri. tepatnya oleh ditjen penyelenggaraan haji dan umrah (phu). ada yang belum tersertifikasi, ada pula yang habis masa berlaku sertifikasinya. dari 681 ppiu itu, baru 243 ppiu yang telah mengajukan permohonan sertifikasi. sedangkan sisanya 438 ppiu belum. ada 71 ppiu yang harus melakukan sertifikasi ulang alias perpanjangan karena telah memasuki siklus 5 tahunan. baca juga:kok tambah memberatkan? menag usul biaya haji 2024 rp105 juta, dpr ri wakili jemaah bilang begini baca juga:kemenag lahat ungkap estimasi jumlah calon jamaah haji lahat 2024. segini jumlahnya! di sumsel ternyata ada 18 ppiu yang termasuk dalam daftar 681 ppiu yang dikirimi surat oleh ditjen phu kemenag ri. “kalau dari surat kemenag ri itu, travel umrah di sumsel yang masuk daftar diminta untuk mengurus kembali sertifikasinya,” kata kabid phu kanwil kemenag sumsel, h armet dachil, kemarin.
 ia berharap, pengelola 18 ppiu di sumsel itu bisa segera melakukan petunjuk yang disampaikan kemenag ri lewat surat pemberitahuan ke masing-masing ppiu. “kepada yang ingin umrah, pilih betul travel umrah yang tersertifikasi, agar nyaman dan aman dalam beribadah nantinya,” tegas armet. baca juga:kemenag dan dpr mulai bahas ongkos haji 2024. ternyata semahal ini kalau tanpa subsidi baca juga:dari 3 jalur berangkat haji, kenali beda haji khusus dan haji furoda . jangan sampai salah pilih! direktur bina umrah dan haji khusus nur arifin menyatakan, jika tidak mengurus dokumen sertifikasi, maka travel umrah terancam dibekukan oleh kemenag. "ppiu yang tidak tersertifikasi atau tidak melakukan sertifikasi ulang sampai dengan masa berlaku sertifikat berakhir, izin operasionalnya akan dibekukan," tegasnya. tenggat waktu untuk mengurus sertifikasi atau perpanjangan sertifikasi hingga akhir 30 november 2023 ini. bagi 243 ppiu yang sudah mengajukan permohonan, saat ini dalam proses. sedangkan 438 ppiu yang belum ajukan permohonan harus bersiap. “jika tidak juga melakukan sertifikasi atau memperpanjang sertifikasi mereka, jangan salahkan jika kemenag mengambil langkah tegas. kami tunggu 438 ppiu itu hingga 30 november," ucap nur.  baca juga:sistem e-hajj dibuka 4 november, kemenag kebut persiapan haji 2024 baca juga:sabu setara proyek apbd gagal edar, disergap saat transaksi dekat asrama haji dijelaskannya, pada diktum keempat kma no. 1251/2021 tersebut,  ppiu diwajibkan memperoleh sertifikasi dalam waktu maksimal 2 tahun sejak izin diberikan.  itu ketentuan bagi ppiu yang belum punya sertifikasi sama sekali. sedangkan untuk ppiu yang sudah tersertifikasi akan menjalani proses sertifikasi berikutnya sesuai dengan siklus 5 tahun sekali. kemenag mengimbau juga kepada seluruh ppiu yang sudah lewat masa berlaku sertifikasinya agar segera melibatkan diri dalam proses sertifikasi ulang. "jadi, setelah sertifikasi yang pertama kali, maka ppiu wajib disertifikasi setiap 5 tahun sekali," imbuh nur arifin. ditambahkan kasubdit perizinan, akreditasi, dan bina ppiu kemenag ri, sutikno, menekankan bahwa selama izin dibekukan, ppiu tidak diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan usaha.   kalau tak juga mengurus sertifikasi hingga tanggal pembekuan, maka izin operasionalnya akan dicabut. "ppiu yang dalam status pembekuan izin operasional, diberikan waktu selama 6 bulan untuk mendapatkan sertifikat baru," kata sutikno.  baca juga:kemenag oki dapat tamahan kuota haji baca juga:sabu setara proyek apbd gagal edar, disergap saat transaksi dekat asrama haji masa berlaku sertifikat baru merujuk pada tanggal dan bulan izin operasional. status pembekuan izin operasional berakhir setelah ppiu mendapatkan sertifikat baru. izin operasional ppiu akan dicabut apabila tidak mendapatkan sertifikat baru dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak sertifikat lama berakhir masa berlakunya. karena itulah, kemenag terus mengingatkan ppiu agar segera melakukan sertifikasi. kemenag pusat sudah koordinasikan itu dengan kanwil kemenag di semua provinsi. sementara itu, kerajaan arab saudi telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan tawaf bagi jemaah umrah.  kementerian haji dan umrah arab saudi mengimbau jemaah yang melakukan umrah untuk  mematuhi tiga aturan tersebut. pertama, agar jemaah tidak berhenti mendadak saat melakukan tawaf di sekitar kakbah. kedua, saat melakukan tawaf tidak menghalangi jalan orang di lokasi. terakhir, tetap mengikuti jalur tawaf saat masuk dan keluar. untuk memfasilitasi pergerakan jemaah di tempat tersebut, kementerian haji dan umrah arab saudi juga mengatakan, tawaf bisa dilakukan di mana saja di masjidil haram.  hal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan yang berlebihan di lokasi terdekat dengan kakbah. arab saudi juga telah meluncurkan sejumlah fasilitas bagi jemaah umrah dari luar kerajaan.  pemegang berbagai jenis visa masuk seperti visa pribadi, visa kunjungan, dan turis boleh melakukan umrah dan mengunjungi raudhah di makam rasulullah saw yang terletak di masjid nabawi setelah memesan tiket masuk. terkait visa umrah, pemerintah saudi telah memperpanjang masa berlaku visa tersebut dari 30 hari menjadi 90 hari dan mengizinkan pemegang visa umrah untuk memasuki kerajaan melalui semua jalur darat, udara, dan laut dan berangkat dari bandara mana pun.  pemegang berbagai jenis visa kunjungan dapat melakukan perpanjangan 7 hari sebelum masa berlakunya habis.  perpanjangan bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi platform absher, layanan elektronik kementerian dalam negeri arab saudi. (mh/*)  

Tag

• # kementerian agama (kemenag) ri
• # penyelenggara perjalanan ibadah umrah (ppiu)
• # ditjen phu kemenag ri
• # izin operasional
• # sertifikasi ppiu
• # kabid phu kanwil kemenag sumsel

Share

• 
• 
• 
• 
•