Minta Sumbangan Warganya untuk Operasional Perang Melawan Palestina, Israel Mulai Bangkrut Kah?

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Andre Jedor |

Jumat , 10 Nov 2023 - 22:26

PM ISRAEL: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. FOTO:NET--

"Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina," tegasnya.

Karena itu, Niam mengajak kepada Baznas dan lembaga-lembaga amil zakat Nasional (Laznas) untuk menggalang zakat, infak, shadaqah guna membantu perjuangan umat Islam di Palestina.

Pembahasan fatwa ini, sambung Niam, merupakan tanggung jawab keulamaan MUI dalam menyikapi agresi Israel terhadap Palestina yang mengancam kemanusiaan.

Di sisi lain, ada pihak yang berusaha memberikan empati dan dukungan pada Israel, baik langsung maupun tidak langsung.

Termasuk upaya sebagian pihak yang mendiskreditkan pihak yang memberikan dukungan kemerdekaan Palestina. (*)

minta sumbangan warganya untuk operasional perang melawan palestina, israel mulai bangkrut kah?                            palembang,sumateraekspres.id - isreal diisukan bangkrut. perang melawan hamas di palestina sepertinya menguras dana pemerintah israel.
kabar itu berkembang usai perdana menteri israel, benjamin netanyahu meminta warganya menyumbang untuk operasional perang melawan palestina.
dimana kementerian keuangan (kemenkeu) israel, mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan kementerian untuk menerima sumbangan untuk perang dari masyarakat.
pedoman aturan baru ini memperbolehkan individu swasta dan yayasan filantropi memberikan dana langsung kepada pemerintah, bukan kepada lsm.
dokumen tersebut ditulis untuk mengatur proses donasi sesuai dengan "aturan administrasi dan integritas yang baik".
baca juga:kerahkan 10 ribu orang aksi bela palestina di palembang, catat lokasinya
baca juga:fatwa baru mui : haramkan beli produk-produk pro israel, begini rekomendasi lengkap fatwa nomor 83 tahun 2023
dilansir dari haaretz jumat (10/11), dokumen tersebut telah dikeluarkan bulan lalu dan didasarkan pada proposal yang dirancang oleh kemenkeu israel dalam beberapa tahun terakhir namun belum diadopsi.
"pendorong dikeluarkannya arahan ini adalah gelombang besar permintaan yang dimulai pada awal perjuangan dari orang-orang yang ingin menyumbang kepada pemerintah dan bukan kepada lsm karena mereka percaya bahwa pemerintahlah yang paling mengetahui prioritas yang tepat dan juga beroperasi dengan transparansi," kata sumber-sumber di kementerian.
pedoman tersebut akan berlaku hingga akhir tahun meski kemenkeu israel menyebut "pemerintah diperbolehkan untuk memperpanjang masa berlakunya".
dokumen tersebut juga menentukan jumlah donasi maksimum yakni 360.000 shekel atau 94 ribu dolar as atau jika dirupiahkan sekitar rp1,4 miliar untuk organisasi bisnis.
baca juga:sudah 59 masjid dihancurkan israel
baca juga:pria ini paling dicari militer israel. julukannya 'orang mati berjalan'. ini sosoknya!
sedangkan untuk organisasi nirlaba, 500.000 shekel atau 130 ribu dolar as atau rp2 miliar.  
namun, kementerian keuangan telah memasukkan celah yang memungkinkan persetujuan sumbangan yang lebih besar juga.
“karena perang, ada peluang untuk memberikan pengaruh yang tidak pantas terhadap pegawai negeri di sini,” kata seorang sumber di salah satu kementerian.
di sisi lain, kritikan juga muncul di mana dikatakan hal itu akan membuka pintu bagi pengaruh luar yang tidak pantas dan mengambil keuntungan dari niat baik masyarakat.
baca juga:keponakan tewas, pm israel tambah murka. ini rencana barunya pada palestina!
baca juga:gila, menteri israel ini ancam gunakan bom nuklir ke gaza. begini reaksi arab saudi!
"tidak dapat diterima jika sebuah negara dengan anggaran (pemerintah) yang besar meminta sumbangan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dan harus dibiayainya. masalahnya bukanlah uang, itu adalah prioritas pemerintah," kata sumber lain.
fatwa mui haramkan beli produk pro israel
majelis ulama indonesia (mui) menerbitkan fatwa baru, nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap palestina. sebagai komitmen mendukung kemerdekaan palestina dan bentuk perlawanan terhadap agresi israel
dalam fatwa ini tertuang bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan palestina atas agresi israel, hukumnya wajib. 
sebaliknya, mendukung israel dan mendukung produk yang dukung israel hukumnya haram.
baca juga:militer israel makin menggila, universitas al-azhar di gaza dirudal. begini kondisinya saat ini!
baca juga: berkas 5 tersangka dilimpahkan ke pengadilan, eks dirut ptba segera duduk di kursi pesakitan. ini perkaranya
sehingga mui mengeluarkan fatwa, membeli produk dari produsen yang terang-terangan mendukung penyerangan israel terhadap palestina, hukumnya haram.
dalam fatwa nomor 83 tahun 2023 ini juga merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan palestina.
berikut bunyi lengkap fatwa mui nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina : 
ketentuan hukum
1. mendukung perjuangan kemerdekaan palestina atas agresi israel hukumnya wajib.
2. dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat palestina.
3. pada dasarnya dana zakat harus didistribuskan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan palestina.
4. mendukung agresi israel terhadap palestina atau pihak yang mendukung israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.
baca juga:4 warna di bendera palestina. nabi muhammad saw disebut-sebut, ternyata begini makna dan sejarahnya!
baca juga:sentuhan kultural dalam mode unik pada brand fashion palestina
rekomendasi
1. umat islam diimbau untuk mendukung perjuangan palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusian dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada palestina.
2. pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan palestina, seperti melalui jalur diplomasi di pbb untuk menghentikan perang dan sanksi pada israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara oki untuk menekan israel menghentikan agresi.
3. umat islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk israel dan yang terafiliasi dengan israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.
dalam penyampaiannya, jumat (10/11), ketua mui bidang fatwa, prof asrorun niam sholeh menegaskan haram hukumnya mendukung agresi israel ke palestina.
baca juga:ngeri! 2 juta rakyat indonesia bela palestina. ini penampakannya, bikin merinding
baca juga:tahukah kamu, mengapa semangka jadi simbol dukungan pada palestina. ternyata begini sejarahnya!
"mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi israel, baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi israel hukumnya haram," tegas niam, di kantor mui menteng jakarta pusat, tadi malam.
hadir juga dalam konferensi pers, sekjen mui amirsyah tambunan, ketua mui bidang luar negeri sudarnoto abdul hakim.
selanjutnya, bendahara mui rahmad hidayat, sekretaris komisi fatwa mui miftahul huda, komisioner baznas rizaludin kurniawan, dan para pengurus baznas serta komisi fatwa mui.
fatwa mui yang dimaksud, lanjut kyai niam, adalah fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang tentang hukum dukungan terhadap palestina.
baca juga:doa bersama 1.000 anak yatim, ratu dewa minta lakukan hal ini untuk palestina
baca juga:ribuan santri muba kirim doa untuk palestina, sukses galang dana, dihadiri menko pmk
niam mengimbau umat islam untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk israel dan yang terafiliasi dengan israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.
"dukungan terhadap kemerdekaan palestina saat ini hukumnya wajib. maka kita tidak boleh mendukung pihak yang memerangi palestina, termasuk penggunaan produk yang hasilnya secara nyata menyokong tindakan pembunuhan warga palestina," ujar kyai niam.
guru besar ilmu fikih uin jakarta iu menambahkan, dukungan terhadap kemerdekaan palestina juga bisa berupa mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat palestina.
"umat islam diimbau untuk mendukung perjuangan palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusian dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada palestina," tambahnya.
baca juga:doa rasulullah saw. untuk negeri syam (palestina)
baca juga:tewaskan lebih 4.000 orang palestina. tak menyingkir dicap teroris, warga gaza malah bilang begini
fatwa nomor 83 tahun 2023 ini juga merekomendasikan agar pemerintah ri mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan palestina.
seperti melalui jalur diplomasi di pbb, untuk menghentikan perang dan sanksi pada israel.
kemudian,  pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara oki (organisasi kerjasama islam) untuk menekan israel menghentikan agresi.
mui juga menegaskan bahwa zakat dari masyarakat muslim di indonesia, dapat didistribusikan untuk kepentingan jihad kemerdekaan palestina.
"pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan palestina," tegasnya.
baca juga:solidaritas untuk palestina, besok warga sumatera selatan gelar aksi, catat lokasi dan waktunya
baca juga:viral, anak-anak ikut demo pro-palestina di game roblox. apakah melanggar aturan?
karena itu, niam mengajak kepada baznas dan lembaga-lembaga amil zakat nasional (laznas) untuk menggalang zakat, infak, shadaqah guna membantu perjuangan umat islam di palestina.
pembahasan fatwa ini, sambung niam, merupakan tanggung jawab keulamaan mui dalam menyikapi agresi israel terhadap palestina yang mengancam kemanusiaan. 
di sisi lain, ada pihak yang berusaha memberikan empati dan dukungan pada israel, baik langsung maupun tidak langsung.
termasuk upaya sebagian pihak yang mendiskreditkan pihak yang memberikan dukungan kemerdekaan palestina. (*)