Kepala Seksi Barang Umum Curah Cair DPD Indonesian National Shipowners Association (INSA) Sumsel, Eka Thano mengakui 2 tahun merger, Pelindo melakukan banyak perubahan dan transformasi operasi atau layanan dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan maupun pelabuhan. Salah satunya mengintegrasikan platform pelayanan kapal setiap pelabuhan dengan standar sama.

“Dulu Pelabuhan Boom Baru menggunakan PMS, sekarang Phinnisi. Ini yang kami pakai, karena jasa pandu sangat penting. Membantu nakhoda olah gerak kapal, bermanuver, berlabuh, atau ngolong jembatan. Tak ada pandu, nakhoda bingung terutama nakhoda asing yang berlayar dari luar negeri ke Palembang membawa barang impor,” katanya, Rabu (13/9).

Lagipula perairan Sungai Musi wajib pandu bagi kapal yang keluar masuk pelabuhan Palembang/dermaga. Ini berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 583/2018. Memang tak dipungkiri banyak kapal melintas di Sungai Musi, seperti tugboat, tongkang, nelayan, jukung, speedboat, serta adanya Jembatan Musi. Belum lagi medan perairan yang ekstrim, ada tikungan tajam (90 derajat) dan spot dangkal. Karenanya jika tak dipandu, pelayanan menjadi rawan.

Sejauh ini penggunaan Phinnisi tak banyak gangguan. Aplikasi digital seaport ini sangat bagus dan berlaku di banyak pelabuhan. “Phinnisi cepat realisasinya jika kami sudah order,” imbuhnya. Fiturnya lengkap mulai dari ordering, validating, planning, order, executing, hingga billing. Billing untuk perhitungan terhadap tarif, pembuatan pranota, dan nota. “Ada fitur inventaris data-data kapal yang belum dan sudah lunas dan ini memudahkan kami untuk pembayaran,” bebernya.

Kendati Eka tetap berharap Pelindo terus menyempurnakan platform Phinnisi agar semakin fleksibel dan efisien. “Sebulan kapal keluar masuk Pelabuhan Boom Baru 200-300 unit, baik mengangkut barang ekspor/impor atau domestik dalam peti kemas maupun general cargo,” terang Kacab PT Usda Seroja Jaya Palembang ini. Khusus perusahaannya 20-25 unit, seperti mengoperasikan kapal tanker Theresa Libra dan Orion yang membawa CPO beserta produk turunannya ke Singapura, Vietnam, Tiongkok, India.

Penerapan Phinnisi dipantau Pelindo Pusat, serta terintegrasi dengan aplikasi Inaportnet Kementerian Perhubungan dalam upaya penataan ekosistem logistik yang menjamin transparansi, keadilan, mempercepat pelayanan kapal dan barang di pelabuhan, juga meminimalisasi biaya. Hingga September 2023, 194 pelabuhan sudah menerapkan Inaportnet dari target tahun ini 260 pelabuhan. Misi Pelindo pun mewujudkan itu melalui langkah-langkah transformasi berkelanjutan berupa standardisasi dan digitalisasi pelayanan.

Maka selain Phinnisi, PT Pelindo melalui anak usahanya Pelindo Solusi Digital turut mengembangkan layanan digital seaport lainnya pasca merger. Seperti Palapa (TOS), sistem operasi yang menangani aktivitas operasional di terminal (kontainer, multipurpose, dan ro-ro) untuk kegiatan bongkar muat, penumpukan, relokasi, gate in/gate out. Lalu Pelindo Terminal Operation System – Multipurpose (PTOS-M) membantu operator terminal mengelola berbagai kargo umum, curah cari/kering mulai dari perencanaan, pengoperasian, pemantauan, dan pelaporan.

Ada lagi Praya (billing & e-payment system) dan Maleo, aplikasi pengelolaan data truk eksternal dengan konsep single truck identification number (STID) bagi seluruh terminal. Penerapan bertahap ke seluruh pelabuhan guna memperbaiki sistem trucking, single billing, dan bongkar muat karena mempersingkat port stay (waktu sandar kapal), cargo stay (waktu barang di pelabuhan), hingga meminimalisir pungutan liar (pungli).

Semua aplikasi ini juga sebagai landasan implementasi program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) amanat Presiden RI dalam Perpres No 54/2018 untuk mewujudkan reformasi tata kelola pelabuhan.

Standardisasi dan digitalisasi mencegah praktik suap, pungli, maupun korupsi karena berdasarkan data LPI (logistic performance index) yang dirilis Bank Dunia, pada kuartal 1 tahun 2021, biaya logistik Indonesia sangat tinggi mencapai 23,5 persen dari PDB. Pemicunya tak lain birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang belum terintegrasi atau tumpang tindih sebelum merger Pelindo. Tapi setelah 2 tahun penggabungan, biaya logistik turun menjadi 11 persen.

Sejauh ini aplikasi Palapa telah diimplementasikan di Pelabuhan Makassar dan Tanjung Priok, sementara PTOS-M di Pelabuhan Bitung, Badas, Makasar, dan Balikpapan. Untuk STID pertama kali diterapkan di Tanjung Priok 2021, lalu diimplementasikan ke 13 cabang pelabuhan lainnya. 2023 diperluas lagi ke 13 pelabuhan. “Di Pelabuhan Boom Baru, STID sudah berjalan sejak tahun lalu. Rata-rata sopir truk yang keluar masuk terminal punya kartunya,” ujar Sekretaris DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Sumsel, Budi Susanto.

Penerapan STID meningkatkan produktivitas layanan jasa kepelabuhan, memberikan visibilitas bagi pengemudi ke layanan terminal, databased terpusat, identifikasi data truk dan pengemudi menjadi mudah. STID juga terintegrasi dengan sistem Inaportnet sehingga Pemerintah bisa ikut mengontrol dan mengawasi lalu lintas truk di pelabuhan.

STID suatu sistem yang sangat dibanggakan, kata Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan. Bukan hanya soal truk masuk pelabuhan, juga efisiensi dan menuntaskan kemacetan gate, melancarkan pelaksanaan NLE (national logistic ecosystem), serta meningkatkan peringkat LPI Indonesia.

Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DPW Sumsel, Ricko Nosandry mengakui port stay maupun cargo stay di Pelabuhan Boom Baru sudah lebih cepat setelah Pelindo merger, didukung program Stranas PK di pelabuhan. Jadi ketika kapal bersauh di Pelabuhan Terminal Peti Kemas (TPK) Boom Baru bisa langsung bongkar muat.

“Dwelling time-nya cepat. Sandar malam, besok pagi atau siangnya kapal sudah berangkat lagi. Tak sampai satu hari,” sebutnya. Ini karena semua instansi yang terlibat dalam proses kegiatan pelabuhan seperti pemeriksaaan peti kemas atau kargo sudah terintegrasi di satu lokasi. Mulai dari Pelindo, Bea Cukai, Balai Karantina, KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan).