Pemerintah Siapkan Rp 20 Triliun untuk Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan, Khusus bagi Warga Tak Mampu

Reporter: Wira |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 23 Oct 2025 - 22:50

Pemerintah siapkan Rp 20 triliun di APBN 2026 untuk pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan, khusus bagi masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTSEN. Foto:Net--

“Siap, untuk tahun 2026 sudah siap. Rp 20 triliun itu ada, sudah kita anggarkan,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, langkah ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kelompok ekonomi lemah sekaligus mendorong mereka agar kembali aktif dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dorongan Reformasi Manajemen BPJS

Namun, di balik kebijakan ini, pemerintah juga menekankan perlunya reformasi manajemen BPJS Kesehatan.

Purbaya menilai, lembaga tersebut harus lebih adaptif dengan teknologi agar pengelolaan data dan pelayanan menjadi lebih transparan dan efisien.

“BPJS harus melakukan perbaikan manajemen, terutama dalam pemanfaatan IT dan mengurangi program-program yang tidak efisien,” tegasnya.

Kebijakan pemutihan ini tidak hanya memberi keringanan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pembiayaan dan tata kelola kesehatan nasional.

Ke depan, pemerintah berharap BPJS Kesehatan tidak hanya berperan sebagai lembaga jaminan sosial, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

pemerintah siapkan rp 20 triliun untuk pemutihan tunggakan bpjs kesehatan, khusus bagi warga tak mampu                            sumateraekspres.id – pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu.
melalui kebijakan pemutihan tunggakan iuran bpjs kesehatan, pemerintah menyiapkan dana besar hingga rp 20 triliun yang akan mulai dialokasikan dalam apbn 2026.
program ini menjadi bagian dari langkah strategis nasional untuk memperkuat akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
penentuan penerima manfaat dilakukan berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (dtsen) agar program tepat sasaran.
“dia harus masuk dtsen, dia harus orang yang memang miskin atau tidak mampu,” ujar salah satu pejabat bpjs kesehatan.
baca juga: buka jambore kader pkk tingkat provinsi sumsel 2025, begini pesan hj feby deru 
baca juga:pembacok pengantin ternyata teman baik, korban klaim dituduh cepu, terdakwa sebut dipicu dendam
tunggakan dihapus maksimal 24 bulan
dalam skema pemutihan ini, bpjs kesehatan hanya akan menghapus tunggakan iuran maksimal selama dua tahun terakhir atau 24 bulan.
artinya, bagi peserta yang telah menunggak sejak 2014, yang akan diperhitungkan tetap hanya tunggakan dua tahun terakhir.
“kalaupun tahun 2014 mulai, ya tetap kita anggap dua tahun, dan tetap maksimal itu yang kita bebaskan,” jelas pejabat tersebut.
langkah ini diperkirakan dapat menghapus tunggakan senilai lebih dari rp 10 triliun, mencerminkan besarnya tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat setelah pandemi dan perlambatan ekonomi global.
baca juga:sumsel united vs adhyaksa fc, gempur abis! kembali bidik kemenangan
baca juga:tak cukup modal juara denmark open, jojo keok di 16 besar
anggaran rp 20 triliun disiapkan di apbn 2026
menanggapi kebijakan tersebut, menteri keuangan purbaya yudhi sadewa memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan rp 20 triliun untuk mendanai program ini melalui apbn 2026.
“siap, untuk tahun 2026 sudah siap. rp 20 triliun itu ada, sudah kita anggarkan,” ujar purbaya di kantor kemenko perekonomian, rabu (22/10/2025).
menurutnya, langkah ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kelompok ekonomi lemah sekaligus mendorong mereka agar kembali aktif dalam sistem jaminan kesehatan nasional (jkn).
baca juga:bukti taring liverpool, bungkam eintracht frankfurt 5-1
baca juga:herman deru luncurkan mulok kemandirian pangan di sumsel
dorongan reformasi manajemen bpjs
namun, di balik kebijakan ini, pemerintah juga menekankan perlunya reformasi manajemen bpjs kesehatan.
purbaya menilai, lembaga tersebut harus lebih adaptif dengan teknologi agar pengelolaan data dan pelayanan menjadi lebih transparan dan efisien.
“bpjs harus melakukan perbaikan manajemen, terutama dalam pemanfaatan it dan mengurangi program-program yang tidak efisien,” tegasnya.
kebijakan pemutihan ini tidak hanya memberi keringanan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pembiayaan dan tata kelola kesehatan nasional.
baca juga:maikel dwi saputra persembahkan emas perdana untuk empat lawang di porprov sumsel xv
baca juga:ratusan runner serbu pengambilan rpc siloam sriwijaya race run 2025 di graha pena sumatera ekspres
ke depan, pemerintah berharap bpjs kesehatan tidak hanya berperan sebagai lembaga jaminan sosial, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat indonesia.