Honorer di Daerah Mulai Dirumahkan, Siapa Saja yang Terdampak dan Bagaimana Nasib Mereka

Reporter: Sujarwo |

Editor: Irwansyah |

Sabtu , 12 Jul 2025 - 19:06

Honorer Dirumahkan Mulai Juli 2025! Ratusan honorer non-database dan tidak ikut seleksi PPPK mulai diberhentikan. Tapi bagi yang masuk R3 atau ikut seleksi, masih ada harapan jadi PPPK! Simak info lengkapnya. Foto:Illustrasi--

Di Kabupaten Simalungun, jumlah honorer yang tergolong dalam kategori ini adalah sekitar 473 orang.

Menurut John, proses pemberhentian ini berjalan tanpa hambatan, yang menunjukkan bahwa para honorer yang terdampak menerima keputusan tersebut.

Mereka secara ikhlas menerima kondisi ini karena memang belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Kondisi Honorer R2, R3, dan yang Terdaftar di Database BKN

Bagaimana dengan nasib honorer lainnya? Ada kabar yang lebih baik bagi mereka yang masuk dalam kategori berbeda:

- Honorer yang terdata di database BKN dan berstatus R3: Honorer dalam kategori ini akan tetap difasilitasi untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa honorer R3 yang tidak lolos seleksi CPNS akan diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

Jika daerah sudah memiliki anggaran yang memadai, mereka berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Ini menjadi angin segar karena setidaknya ada kepastian status, meskipun paruh waktu.

- Honorer non-database BKN tetapi ikut seleksi PPPK 2024: Bagi honorer yang tidak terdata di database BKN namun telah mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan PPPK tahun 2024 (baik tahap 1 maupun tahap 2), mereka masih akan dipekerjakan dan menerima gaji hingga Desember 2025.

Ini memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk mencari solusi lebih lanjut atau bagi honorer untuk mempersiapkan diri.

- Honorer non-database BKN dan tidak terdaftar sebagai peserta seleksi (diberhentikan): Seperti yang disebutkan di awal, inilah kategori yang diberhentikan per 1 Juli 2025. Jumlahnya di Simalungun mencapai 473 orang.

honorer di daerah mulai dirumahkan, siapa saja yang terdampak dan bagaimana nasib mereka                            sumateraekspres.id - kabar tak mengenakkan kembali menghampiri para tenaga honorer di berbagai daerah.
sejumlah pemerintah daerah (pemda) mulai memberlakukan kebijakan untuk merumahkan dan memberhentikan tenaga honorer.
tentu saja, hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi honorer yang belum mendapatkan kepastian status pada seleksi pppk 2024.
satu area yang telah melakukan tindakan nyata adalah kabupaten simalungun. 
baca juga:kabar gembira! p3k dosen dan tenaga kependidikan ptnb bakal jadi pns tanpa tes, ini jadwalnya
baca juga:blk disnakertrans buka pelatihan magang ke jepang, utamakan putra daerah oki
melalui kepala bkpsdm kabupaten simalungun, john rinmansua damanik, dikonfirmasi bahwa pemkab simalungun telah memberhentikan sebanyak 473 tenaga honorer per 1 juli 2025.
lalu, kategori honorer seperti apa yang terdampak kebijakan ini? mari kita bedah lebih lanjut.
kategori honorer yang diberhentikan: siapa mereka?
berdasarkan keterangan dari kepala bkpsdm simalungun, tenaga kerja honorer yang dipecat adalah mereka yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
-    tidak terdata di database bkn (non-database).
-    tidak terdaftar sebagai peserta seleksi pppk tahun 2024.
-    memiliki masa kerja belum mencapai 2 tahun.
baca juga:lapas narkotika muara beliti salurkan bantuan untuk wbp, wujud kepedulian sosial
baca juga:songket motif biduk cukit khas oki siap jadi ikon baru, perpaduan budaya dan fashion modern
di kabupaten simalungun, jumlah honorer yang tergolong dalam kategori ini adalah sekitar 473 orang.
menurut john, proses pemberhentian ini berjalan tanpa hambatan, yang menunjukkan bahwa para honorer yang terdampak menerima keputusan tersebut. 
mereka secara ikhlas menerima kondisi ini karena memang belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.
 kondisi honorer r2, r3, dan yang terdaftar di database bkn 
bagaimana dengan nasib honorer lainnya? ada kabar yang lebih baik bagi mereka yang masuk dalam kategori berbeda:
-    honorer yang terdata di database bkn dan berstatus r3: honorer dalam kategori ini akan tetap difasilitasi untuk diangkat menjadi pppk paruh waktu.
baca juga:seni bela diri kuntau kembali dihidupkan di muba, warisan budaya melayu yang mulai bersinar lagi
baca juga:final piala dunia antarklub 2025: psg vs chelsea, duel dua juara di metlife stadium
kepala bkn ri, zudan arif fakrulloh, menegaskan bahwa honorer r3 yang tidak lolos seleksi cpns akan diangkat sebagai pppk paruh waktu.
jika daerah sudah memiliki anggaran yang memadai, mereka berpeluang diangkat menjadi pppk penuh waktu.
ini menjadi angin segar karena setidaknya ada kepastian status, meskipun paruh waktu.
-    honorer non-database bkn tetapi ikut seleksi pppk 2024: bagi honorer yang tidak terdata di database bkn namun telah mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan pppk tahun 2024 (baik tahap 1 maupun tahap 2), mereka masih akan dipekerjakan dan menerima gaji hingga desember 2025.
baca juga:usia pensiun pns dan p3k berubah total! simak aturan terbaru berdasarkan jabatan
baca juga:kejuaraan karate dprd sumsel 2025 hadirkan 1.821 atlet se-sumbagsel di gor dempo palembang
ini memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk mencari solusi lebih lanjut atau bagi honorer untuk mempersiapkan diri.
-    honorer non-database bkn dan tidak terdaftar sebagai peserta seleksi (diberhentikan): seperti yang disebutkan di awal, inilah kategori yang diberhentikan per 1 juli 2025. jumlahnya di simalungun mencapai 473 orang.
kebijakan pemberhentian ini sejalan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn yang mengatur mengenai penghapusan tenaga honorer.
baca juga:pppk bukan sekadar status, simbol baru integritas asn di era modern
baca juga: iphone 18 lipat resmi hadir, inovasi besar apple yang siap mendefinisikan ulang smartphone masa depan
pemkab simalungun sendiri telah mengangkat 6.725 asn pppk dalam kurun waktu 2021-2025, menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan persoalan honorer sesuai regulasi.
penting bagi para honorer di seluruh indonesia untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah masing-masing dan badan kepegawaian negara (bkn) agar tidak ketinggalan informasi krusial mengenai status kepegawaian anda