Perubahan Besar BPJS Kesehatan Dimulai 1 Juli 2025, KRIS Diterapkan Gantikan Sistem Kelas

Reporter: Diah |

Editor: Novis |

Rabu , 04 Jun 2025 - 07:52

KRIS siap berlaku, BPJS Kesehatan akan tinggalkan sistem kelas lama mulai 1 Juli 2025! Foto; bpjs--

SUMATERAEKSPRES.ID - Perubahan tarif BPJS Kesehatan per 1 Juli 2025 masih dalam proses penyesuaian.

Akan tetapi besaran iuran baru belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, pemerintah berencana menghapus kelas rawat inap 1, 2, dan 3, yang akan digantikan oleh sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Sementara ini pemerintah msh menggunakan tarif lama dengan rincian tarif iuran BPJS sebagai berikut:

Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran langsung dibayarkan olehnya Pemerintah.

Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Lembaga Pemerintahan termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah iurannya sebesar 5% dari gaji per bulan dengan ketentuan 4% dibayar pemberi kerja dan 1% dibayar peserta.

Peserta PPU BUMN, BUMD, dan Swasta iurannya sebesar 5% dari gaji per bulan di mana 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta.

Keluarga Tambahan PPU untuk anak keempat dan seterusnya, tambahan ayah, ibu, dan mertua dikenakan iuran sebesar 1% dari gaji per orang per bulannya yang dibayarkan oleh pekerja penerima upah.

Untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja atau peserta Mandiri iurannya:

Kelas III: Rp 42.000 per orang per bulan dengan subsidi pemerintah Rp 7.000 (peserta membayar Rp 35.000).

Kelas II: Rp 100.000 per orang per bulan.

perubahan besar bpjs kesehatan dimulai 1 juli 2025, kris diterapkan gantikan sistem kelas                            sumateraekspres.id - perubahan tarif bpjs kesehatan per 1 juli 2025 masih dalam proses penyesuaian.
akan tetapi besaran iuran baru belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. berdasarkan peraturan presiden nomor 59 tahun 2024, pemerintah berencana menghapus kelas rawat inap 1, 2, dan 3, yang akan digantikan oleh sistem kelas rawat inap standar (kris). 
sementara ini pemerintah msh menggunakan tarif lama dengan  rincian tarif iuran bpjs sebagai berikut:
peserta penerima bantuan iuran (pbi) jaminan kesehatan iuran langsung dibayarkan olehnya pemerintah.
baca juga:kasihan nasibmu korban penyiraman air keras, bpjs kesehatan tetap mengacu perpres nomor 82 tahun 2018 
baca juga:cacat permanen disiram air keras oleh suami, terutang ratusan juta pengobatan tak ditanggung bpjs kesehatan
peserta pekerja penerima upah (ppu) lembaga pemerintahan termasuk pegawai negeri sipil (pns), anggota tni, anggota polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah iurannya sebesar 5% dari gaji per bulan dengan ketentuan 4% dibayar pemberi kerja dan 1% dibayar peserta.
peserta ppu bumn, bumd, dan swasta iurannya sebesar 5% dari gaji per bulan di mana 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta.
keluarga tambahan ppu untuk anak keempat dan seterusnya, tambahan ayah, ibu, dan mertua dikenakan iuran sebesar 1% dari gaji per orang per bulannya yang dibayarkan oleh pekerja penerima upah.
untuk peserta pekerja bukan penerima upah (pbpu) dan bukan pekerja atau peserta mandiri iurannya:
kelas iii: rp 42.000 per orang per bulan dengan subsidi pemerintah rp 7.000 (peserta membayar rp 35.000).
baca juga:sejak daftar sudah ruwet, antre lama, pasien bpjs kesehatan seperti dianaktirikan
baca juga:pemkot palembang dan bpjs ketenagakerjaan beri jaminan kematian untuk rt/rw, ustadz, dan pekerja rentan
kelas ii: rp 100.000 per orang per bulan.
kelas i: rp 150.000 per orang per bulan.
veteran dan perintis kemerdekaan iurannya ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok pns golongan iii/a dengan masa kerja 14 tahun dibayarkan oleh pemerintah.
sementara ini perubahan yang akan terjadi adalah:
- penghapusan kelas rawat inap 1, 2, dan 3.
- penerapan sistem kelas rawat inap standar (kris)
- besaran iuran baru akan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan bersama pihak bpjs kesehatan, dewan jaminan sosial nasional, dan kementerian terkait.
penghapusan kelas rawat inap ini bertujuan untuk menyederhanakan layanan kesehatan di rumah sakit dan memastikan standar layanan yang merata bagi seluruh peserta bpjs kesehatan.
baca juga:memahami bpjs kesehatan untuk peserta penerima upah dan peserta mandiri
baca juga:pemkab muba cover 45.000 jiwa terlindungi bpjs ketenagakerjaan 
namun kebijakan ini banyak menimbulkan berbagai macam pertanyaan dari masyarakat terkait besaran tarif iuran yang akan diberlakukan.
masyarakat diharapkan terus memantau informasi resmi dari pemerintah terkait perubahan iuran bpjs kesehatan dan diharapkan pemerintah segera menetapkan.