Dituntut Hukuman Mati, Kopda Bazarsah Ingin Tetap Hidup dan Tak Dipecat dari TNI, setelah Tembak Mati 3 Polisi

Reporter: Nanda |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 28 Jul 2025 - 20:51

PLEIDOI: Kopda Bazarsah menyampaikan pleidoi melalui penasihat hukumnya, dalam persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Senin (28/7). FOTO: BUDIMAN/SUMEKS--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Kopral Dua (Kopda) Bazarsah menyampaikan pleidoinya setelah dituntut hukuman mati dan dipecat dari dinas militer TNI-AD, sebagaimana tuntutan Oditur Militer I-05 Palembang.

Penembak mati 3 polisi di Lampung itu ingin tetap hidup dibebaskan dari hukuman mati, serta tidak dipecat dan tetap berdinas di TNI-AD.

Permohonan tersebut disampaikan dalam pleidoi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa, Kolonel Chk Amir Welong SH dan Letkol Chk M Ichrom SH MH, Senin (287).

Sidang di Pengadilan Militer I-04 Palembang, majelis hakim dipimpin Kolonel CHK Fredy Ferdian Isnartanto SH MH.

Dalam uraian pleidoi yang disampaikan penasihat hukum berpendapat jika Oditur Militer kurang dalam pembuktian terhadap Pasal 340 KUHP yang diterapakan kepada terdakwa Bazarsah, dan meminta majelis hakim agar tuntutan Oditur Militer mengenai Pasal 340 KUHP tersebut harus dikesampingkan.

”Pembuktian dari Oditur Militer kurang alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa," kata penasihat hukum terdakwa, dalam persidangan kemarin.

Pembacaan pleidoi juga dihadiri langsung oleh terdakwa Kopda Bazarsah dan Oditur Militer dari Oditurat Militer I-05 Palembang Letkol CHK Darwin Butar Butar SH dan Mayor CHK (K). Lanjut penasihat hukum, sehingga dari uraian tersebut dapat dikatakan pembuktian dari Oditur Militer dapat dinyatakan tidak terpenuhi.

"Tuntutan Oditur Militer mengenai Pasal 340 KUHP tersebut harus dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima menurut hukum," tambahnya.

Penasihat Hukum juga berpendapat, apa yang dituntut Oditur Militer terhadap terdakwa terutama tentang pidana mati dirasakan masih jauh dari keadilan.

"Bahwa tuntutan Oditur Militer terhadap terdakwa dengan pidana mati hal tersebut sangatlah berat, hukuman tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa," klaimnya.

Menurutnya, perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terencana. Berlangsung secara spontan dan sangat cepat sehingga tidak memungkinkan bagi terdakwa berpikir dengan jernih serta terdakwa tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan tindakannya.

"Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah sesuai dan jelas terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana, jadi sudah seharusnya tuntutan Oditur Militer tersebut mengenai pasal tersebut harus dikesampingkan," urainya.

dituntut hukuman mati, kopda bazarsah ingin tetap hidup dan tak dipecat dari tni, setelah tembak mati 3 polisi                            palembang, sumateraekspres.id - kopral dua (kopda) bazarsah menyampaikan pleidoinya setelah dituntut hukuman mati dan dipecat dari dinas militer tni-ad, sebagaimana tuntutan oditur militer i-05 palembang. 
penembak mati 3 polisi di lampung itu ingin tetap hidup dibebaskan dari hukuman mati, serta tidak dipecat dan tetap berdinas di tni-ad. 
baca juga:tembak mati 3 polisi, kopda bazarsah pengelola judi sabung ayam dituntut pidana mati, peltu lubis 6 tahun
baca juga:luka ini tak pernah hilang, keluarga 3 polisi berharap kopda bazarsah divonis hukuman mati sesuai tuntutan
permohonan tersebut disampaikan dalam pleidoi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa, kolonel chk amir welong sh dan letkol chk m ichrom sh mh, senin (287). 
sidang di pengadilan militer i-04  palembang, majelis hakim dipimpin kolonel chk fredy ferdian isnartanto sh mh.
dalam uraian pleidoi yang disampaikan penasihat hukum berpendapat jika oditur militer kurang dalam pembuktian terhadap pasal 340 kuhp yang diterapakan kepada terdakwa bazarsah, dan meminta majelis hakim agar tuntutan oditur militer mengenai pasal 340 kuhp tersebut harus dikesampingkan.
”pembuktian dari oditur militer kurang alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa," kata penasihat hukum terdakwa, dalam persidangan kemarin. 
pembacaan pleidoi juga dihadiri langsung oleh terdakwa kopda bazarsah dan oditur militer dari oditurat militer i-05 palembang letkol chk darwin butar butar sh dan mayor chk (k). lanjut penasihat hukum, sehingga dari uraian tersebut dapat dikatakan pembuktian dari oditur militer dapat dinyatakan tidak terpenuhi.
 "tuntutan oditur militer mengenai pasal 340 kuhp tersebut harus dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima menurut hukum," tambahnya. 
penasihat hukum juga berpendapat, apa yang dituntut oditur militer terhadap terdakwa terutama tentang pidana mati dirasakan masih jauh dari keadilan. 
"bahwa tuntutan oditur militer terhadap terdakwa dengan pidana mati hal tersebut sangatlah berat, hukuman tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa," klaimnya. 
menurutnya, perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terencana. berlangsung secara spontan dan sangat cepat sehingga tidak memungkinkan bagi terdakwa berpikir dengan jernih serta terdakwa tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan tindakannya. 
"oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah sesuai dan jelas terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana, jadi sudah seharusnya tuntutan oditur militer tersebut mengenai pasal tersebut harus dikesampingkan," urainya. 
kemudian, terdakwa melakukan perbuatan penembakan dikarenakan merasa adanya perlawanan yang tidak berimbang. mendengar adanya suara tembakan dengan jumlah personel kurang lebih 16 orang sehingga yang ada di pikiran terdakwa adalah wujud dari pertahanan atau pembelaan diri. 
"terdakwa pada saat itu tidak mengetahui harus berbuat apa dan dalam kondisi ketakutan, cemas, dan tidak dapat berpikir jernih sehingga memutuskan untuk lebih baik membunuh daripada terbunuh,"  katanya.
adapun pertimbangan lainnya yang disampaikan dalam pleidoi oleh penasihat hukum terdakwa, meminta agar tuntutan pemecatan terhadap terdakwa juga dikesampingkan. 
mengingat terdakwa telah mengabdi sebagai prajurit tni-ad selama lebih kurang 19 tahun, sehingga sudah banyak prestasi yang diberikan terhadap instansi tni-ad/satuan.
selain itu, selama berdinas terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu pengamanan perbatasan papua tahun 2010-2012. 
"terdakwa juga masih ingin mengabdikan diri berdinas di tni-ad, " ujarnya. terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
terdakwa juga masih memiliki istri dan 2 orang anak yang masih berusia 1,5 tahun dan berusia 3 bulan yang sangat membutuhkan perhatian dan biaya dari terdakwa. sehingga terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
"kami memohon kepada majelis hakim yang mulia kiranya sependapat dengan penasihat hukum dan berkenan memutus perkara serta menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dari tuntutan oditur militer, " katanya
penasihat hukum juga memohon agar majelis hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada terdakwa. dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 
usai mendengarkan pleidoi, hakim ketua pengadilan militer i-04 kota palembang kolonel chk fredy ferdian isnartanto sh mh, menunda persidangan dengan agenda replik pada rabu (30/7) mendatang.
"baiklah kepada oditur kami persilakan memberikan tanggapan atau replik atas pleidoi terdakwa melalui penasihat hukumnya, mau disampaikan langsung atau tertulis, silakan kami berikan waktu, " kata fredy
"baiklah yang mulia, setelah kami pelajari secara singkat kami perlu menyikapi pleidoi ini, namun karena isinya agak serius, jadi kami mohon waktu untuk menanggapi pleidoi ini," jawab oditur militer palembang letkol chk darwin butar butar sh. 
"baiklah mengingat masa tahanan terdakwa akan segera habis dan harus sudah ada putusan di tanggal 11 agustus mendatang, kami berikan waktu untuk oditur militer menyampaikan repliknya pada rabu (30/7/2025) mendatang," timpal hakim ketua. 
usai mendengarkan pleidoi terdakwa, keluarga korban akp anumerta lusiyanto, yakni farwati mengatakan jika keluarga besar jelas keberatan dengan permintaan penasihat hukum yang meminta terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya. 
"pada dasarnya terdakwa jelas sudah menghilangkan nyawa tiga orang anggota polisi dan kami dari pihak keluarga tetap teguh dan berdoa agar majelis hakim akan tetap memutus dengan pidana mati," tegas kakak perempuan almarhum.
baca juga:kopda bazarsah dituntut hukuman mati atas kasus pembunuhan tiga polisi di lampung
baca juga:sidang kopda bazarsah: tembak polisi saat judi sabung ayam, hakim cecar keterangan
diketahui, ketiga polisi yang jadi korban penembakan brutal oleh terdakwa kopda bazarsah pada 17 maret lalu itu, kapolsek negara batin akp (anumerta) lusiyanto, bripka (anumerta) petrus apriyanto, dan briptu (anumerta) m ghalib surya ganta. 
terdakwa lainnya dalam kasus ini, peltu yun hery lubis, hanya dituntut hukum 6 tahun penjara dan juga dipecat dari tni. dansumramil atau atasan kopda bazarsah itu, dalam perkara ini hanya jadi terdakwa kasus perjudiannya. (nsw/air)