Validasi Ulang DTKS 2025: Ribuan Dicoret, Pemerintah Fokuskan Bansos Lebih Tepat Sasaran

Reporter: Dudun |

Editor: Rian Sumeks |

Sabtu , 19 Jul 2025 - 10:34

Validasi Ulang DTKS 2025: Ribuan Dicoret, Pemerintah Fokuskan Bansos Lebih Tepat Sasaran-Foto: Freepik-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Ribuan nama warga tercoret dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam pemutakhiran tahun 2025.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk pengabaian, melainkan bagian dari penyaringan agar bantuan sosial (bansos) diberikan secara akurat kepada yang benar-benar membutuhkan.

Kementerian Sosial Republik Indonesia menekankan bahwa proses validasi ulang menjadi faktor penentu dalam penyaluran berbagai program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Validasi ini dianggap sebagai instrumen penting untuk memperbarui data berdasarkan kondisi sosial ekonomi terkini masyarakat.

Data Lama Tak Lagi Relevan

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Sumarni, menyampaikan bahwa pembaruan data diperlukan karena banyak warga yang status ekonominya telah berubah.

"Ada penerima lama yang kini sudah mampu, namun masih terdata. Sebaliknya, masih banyak yang belum tercatat padahal layak mendapat bantuan,” ujarnya, Jumat (19/7).

Pemerintah daerah melibatkan perangkat desa dan kelurahan dalam proses verifikasi. Mereka dianggap pihak paling mengetahui kondisi riil warga di lingkungannya.

“Mereka menjadi ujung tombak dalam menentukan siapa yang berhak tetap masuk DTKS dan siapa yang harus dikeluarkan,” tambah Sumarni.

Digitalisasi dan NIK Jadi Kunci

Proses pembaruan data DTKS tahun ini turut didukung digitalisasi sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data kependudukan dari Dukcapil.

Sistem ini mampu secara otomatis menghapus data yang tidak valid atau tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Hasilnya, di beberapa wilayah seperti Palembang, OKU Timur, dan Banyuasin, tercatat ribuan warga dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Di Palembang saja, lebih dari 6.000 nama telah dihapus.

Warga Diminta Aktif Validasi Ulang

validasi ulang dtks 2025: ribuan dicoret, pemerintah fokuskan bansos lebih tepat sasaran                            palembang, sumateraekspres.id – ribuan nama warga tercoret dari data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) dalam pemutakhiran tahun 2025.
pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk pengabaian, melainkan bagian dari penyaringan agar bantuan sosial (bansos) diberikan secara akurat kepada yang benar-benar membutuhkan.
kementerian sosial republik indonesia menekankan bahwa proses validasi ulang menjadi faktor penentu dalam penyaluran berbagai program bansos seperti program keluarga harapan (pkh), bantuan pangan non tunai (bpnt), dan bantuan langsung tunai (blt). validasi ini dianggap sebagai instrumen penting untuk memperbarui data berdasarkan kondisi sosial ekonomi terkini masyarakat.
baca juga:gaji fantastis hingga rp 15 miliar, ini 5 profesi di era ai yang paling diburu dan bergaji tinggi
baca juga:dieng diselimuti embun es: fenomena langka ubah dataran tinggi jadi salju tropis
data lama tak lagi relevan
kepala dinas sosial provinsi sumatera selatan, sumarni, menyampaikan bahwa pembaruan data diperlukan karena banyak warga yang status ekonominya telah berubah.
"ada penerima lama yang kini sudah mampu, namun masih terdata. sebaliknya, masih banyak yang belum tercatat padahal layak mendapat bantuan,” ujarnya, jumat (19/7).
pemerintah daerah melibatkan perangkat desa dan kelurahan dalam proses verifikasi. mereka dianggap pihak paling mengetahui kondisi riil warga di lingkungannya.
baca juga:samsung galaxy watch8 resmi meluncur, bawa fitur running coach ai dan indeks antioksidan pertama di dunia
baca juga:nokia dragon 5g resmi meluncur: flagship gahar dengan kecepatan super
“mereka menjadi ujung tombak dalam menentukan siapa yang berhak tetap masuk dtks dan siapa yang harus dikeluarkan,” tambah sumarni.
digitalisasi dan nik jadi kunci
proses pembaruan data dtks tahun ini turut didukung digitalisasi sistem berbasis nomor induk kependudukan (nik) dan data kependudukan dari dukcapil.
sistem ini mampu secara otomatis menghapus data yang tidak valid atau tidak sesuai dengan kondisi terkini.
hasilnya, di beberapa wilayah seperti palembang, oku timur, dan banyuasin, tercatat ribuan warga dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. di palembang saja, lebih dari 6.000 nama telah dihapus.
warga diminta aktif validasi ulang
rukmini, warga sukarami, palembang, mengaku kaget ketika mengetahui namanya tak lagi ada dalam daftar penerima pkh.
baca juga:nokia x200 5g: solusi smartphone 5g andal dengan harga bersahabat
baca juga:spesifikasi nokia 1100 2025 bocor: hp legendaris dengan sentuhan teknologi masa kini, ada game snake 3d
“biasanya saya terima bantuan tiap tiga bulan. tiba-tiba tidak lagi, katanya harus validasi ulang,” ujarnya. ia kini tengah mengurus ulang ke rt dan kelurahan setempat.
pemerintah mengimbau warga yang merasa masih layak mendapatkan bantuan untuk segera melakukan validasi ulang, baik secara langsung ke kantor desa maupun melalui aplikasi siks-ng.
tenggat waktu pengajuan ulang ditetapkan hingga akhir september 2025.
 
“bawa ktp dan kk, kami bantu verifikasi. jangan tunggu akhir masa validasi, karena proses ini butuh waktu,” tegas sumarni.
 
kesempatan baru bagi warga rentan
selain penyaringan, validasi juga membuka peluang bagi warga miskin yang belum pernah tercatat di dtks. dengan menunjukkan bukti kondisi ekonomi yang sesuai, mereka bisa diusulkan sebagai penerima baru bansos.
kementerian sosial menjamin ketersediaan anggaran bansos 2025. namun, dana hanya akan disalurkan kepada mereka yang telah diverifikasi dan masuk dalam sistem terbaru.
hal ini bertujuan menekan angka penyalahgunaan dan kesalahan sasaran yang selama ini menjadi sorotan publik.
transparansi dan sosialisasi jadi sorotan
berbagai lsm dan aktivis kebijakan publik menyambut baik langkah validasi ini. mereka menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat sipil dalam proses pendataan.
“keterlibatan publik akan menambah kepercayaan masyarakat dan meningkatkan akurasi data,” ungkap dedi wirawan dari forum pemantau kebijakan sosial.
dtks tidak hanya digunakan untuk bansos, tetapi juga menjadi acuan dalam program nasional lain seperti kartu indonesia pintar (kip), kartu indonesia sehat (kis), dan subsidi energi. karena itu, akurasi data menjadi penentu efektivitas berbagai kebijakan sosial.
posko dan edukasi di desa-desa
untuk mempermudah proses, posko layanan dtks dibuka di berbagai desa. di desa talang kelapa, banyuasin, misalnya, posko dibuka setiap hari kerja dan melayani rata-rata 50 warga per hari sejak awal juli.
pemerintah daerah pun diminta gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa perubahan data adalah proses normal dan bisa diperbaiki.
“dtks itu dinamis, bukan final. validasi bukan penghapusan permanen, tapi bentuk pembaruan data,” tegas kepala bappeda sumsel.
dengan validasi ulang ini, diharapkan penyaluran bansos tahun 2025 menjadi lebih tepat guna dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat secara lebih maksimal.