"Di satu sisi kami ingin prinsip keserentakan ini diutamakan, tetapi di sisi lain kan juga ada tahapan-tahapan gugatan yang ada di MK. Dan kami harus hormati, kami harus sesuaikan," katanya.
Meski demikian, pada 2025 mendatang, Kemendagri akan membuat jadwal pasti perihal pengangkatan kepala daerah. Walaupun proses sengketa di MK tetap berjalan. "Nanti kami awal tahun kelihatannya akan fokus kepada pembahasan tentang jadwal yang pasti. Sekarang ini masih dikonsultasikan dulu," kata dia.
Selain dengan Presiden dan MK, Kemendagri beserta penyelenggara pemilu juga akan meminta arahan dari mitra kerja legislatif di Komisi II DPR RI mengenai jadwal pelantikan kepala daerah. "Ya dengan Komisi II, dengan MK, KPU, dan tentu minta arahan dari Bapak Presiden juga," ulasnya.