JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Republik Indonesia, Anis Matta, yang juga Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, menyampaikan paparan terkait hubungan Indonesia dengan geopolitik dunia dalam acara Refleksi Akhir Tahun Dunia Islam 2024.
Diskusi yang berlangsung pada Senin, 23 Desember 2024 ini, digelar di Aula Buya Hamka, Gedung MUI, Jakarta Pusat.
Acara tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Komisi Hubungan Luar Negeri & Kerjasama Internasional (HLNKI) dan Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Mengusung tema 'Perkembangan Situasi di Dunia Islam dan Tantangan serta Peluang Diplomasi Wasatiyah dan Dakwah Global', diskusi ini bertujuan untuk menggali berbagai aspek penting dalam dinamika dunia Islam serta strategi diplomasi Indonesia di kancah internasional.
BACA JUGA:Warga Mampu Malah Terima PKH, Terungkap dari Protes Warga OKI yang Tak Mampu
BACA JUGA:Persentase Penerima PKH 9 Daerah Naik, Indikasikan Penduduk Miskin Meningkat
Anis Matta memulai pembicaraannya dengan menyoroti perubahan signifikan dalam geopolitik dan geoekonomi dunia yang kini penuh ketidakpastian.
Menurutnya, ketegangan internasional, perang, dan persaingan antara negara besar memperburuk situasi global.
"Masalah ekonomi dunia tidak bisa dipisahkan dari geopolitik. Stabilitas dan perdamaian adalah kunci utama untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan," ujarnya dalam penjelasannya yang diterima oleh media pada Rabu, 25 Desember 2024.
Dalam menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian ini, Anis Matta menekankan pentingnya bagi setiap keputusan nasional Indonesia untuk memperhitungkan dinamika geopolitik global.
BACA JUGA:Gugah Hati Konglomerat Sumsel
Ia menjelaskan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Indonesia perlu menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara lain.
"Tantangan terbesar kita adalah bertahan hidup. Ancaman terhadap negara yang gagal juga menjadi ancaman bagi Indonesia jika kita tidak berhati-hati dalam mengambil langkah," lanjutnya.
Anis menilai bahwa ini akan menjadi dasar kebijakan baik dalam politik luar negeri maupun dalam negeri yang nantinya akan diterapkan pemerintah Indonesia.