Selain itu, kepercayaan publik adalah modal utama bagi KPK dalam menjalankan tugasnya. Tanpa kepercayaan publik, KPK tidak akan mampu bekerja secara efektif.
Oleh karena itu, pimpinan KPK yang baru harus mampu membangun kembali kepercayaan ini melalui tindakan yang nyata dan transparan. Setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi.
Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam proses pemilihan pimpinan KPK. Keterlibatan masyarakat tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus menjadi bagian integral dari proses seleksi.
Masyarakat harus proaktif dalam memberikan masukan, mengawasi jalannya seleksi, dan mengkritisi jika ada indikasi kecurangan atau penyimpangan.
Dengan cara ini, proses pemilihan pimpinan KPK akan menghasilkan sosok yang benar-benar layak untuk memimpin lembaga ini.
Peran media juga sangat penting dalam mengawal proses pemilihan pimpinan KPK. Media harus mampu menyajikan informasi yang akurat dan objektif mengenai para calon, serta membuka ruang bagi diskusi publik yang konstruktif. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami siapa calon-calon yang berkompeten dan berintegritas, serta memiliki rekam jejak yang bersih dalam pemberantasan korupsi.
Seorang pemimpin KPK yang ideal harus memiliki etos dan pathos yang kuat. Etos adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika, sementara pathos adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami penderitaan orang lain, khususnya rakyat yang menjadi korban korupsi.
Etos tanpa pathos akan menghasilkan pemimpin yang kaku dan tidak peka terhadap kebutuhan rakyat, sementara pathos tanpa etos akan menghasilkan pemimpin yang mudah terpengaruh oleh emosi dan tidak memiliki prinsip yang kuat.