Dia menyebut digaji oleh negara untuk menegakkan hukum. Bukan untuk menyaksikan pelanggaran terus menerus. Robby merasa bertanggung jawab atas kepercayaan masyarakat kepada institusi pemasyarakatan, yang seharusnya membina dan mendidik para narapidana. Bukan menjadi tempat pelanggaran hukum.
“Lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat pembinaan. Tapi yang saya lihat adalah kebalikan, dengan narkoba dan pungli yang merajalela,” ucapnya prihatin.
Robby pun menyebutkan, baru-baru ini di Blok A 9 terjadi pesta narkoba diduga melibatkan seorang narapidana berinisial A. Dia diduga memberi uang kepada beberapa oknum petugas, untuk meloloskan peredaran handphone dan narkoba.
BACA JUGA: Razia di Lapas Kayuagung, Handphone Ditemukan dan Napi Terancam Sanksi Berat, Ini Kata Kalapas!
“Kami memiliki kebijakan Zero Halinar. Tapi kenyataannya, kebijakan ini seperti ilusi,” sebutn Robby. Dia pun menyoroti razia gabungan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polda Sumsel, Polres OI, atau Polsek Tanjung Raja, kerapkali tidak efektif.
“Setiap kali razia dilakukan semuanya terlihat bersi. Tapi setelah razia, permainan kembali berlanjut. Ini adalah permainan sistematis dari oknum,” beber Robby. Sehingga dia meminta Presiden Prabowo, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, dan lainnya, untuk membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan tersebut.
Diakuinya, keputusan untuk bicara ini tidaklah mudah. Tapi dia merasa bahwa sebagai pegawai yang bertanggung jawab, dia harus melawan ketidakadilan meskipun konsekuensinya berat. “Saya bicara ini karena kebenaran. Saya siap menerima konsekuensi apapun. Sebagai penegak hukum, saya harus menegakkan aturan. Bukan menutup mata terhadap pelanggaran,” tantangnya.
Terakhir, dia berharap apa yang diungkapkannya ini, dapat mendorong langkah tegas dari pemerintah. Demi membersihkan Lapas Tanjung Raja dari jaringan narkoba dan korupsi yang telah lama mencoreng integritas lembaga pemasyarakatan.