Apalagi menurutnya, para paslon yang mengikuti kontestasi pilkada, tentunya merupakan putra-putri terbaik bangsa ini. “Kita meyakini di kompetisi tersebut (pilkada), nantinya akan terpilih tokoh atau sosok dan figur pemimpin yang terbaik hasil pilihan masyarakat,” imbuhnya.
Untuk itu pula, mereka yang nantinya terpilih akan dapat maksimal dalam memberikan pelayanan ke segenap masyarakat. “Dalam bentuk program-program untuk kepentingan masyarakat, sekaligus demi memajukan wilayahnya,” pungkas Halim Susanto.
Rumuskan Program Kerja dengan Matang
Sementara menurut pengamat ekonomi Sumsel, Idham Cholid SE ME, memang lazimnya dalam masa kampanye para paslon akan menjanjikan program kerja yang diharapkan dapat menarik para pemilihnya.
“Namun terkadang program kerja tersebut, dibuat tidak memiliki dasar dan pertimbangan yang matang dalam merumuskannya,” kata Idham, dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas MDP, Sabtu, 31 Agustus 2024.
Sehingga program kerja yang ditawarkan, lanjut Idham, hanya sebatas menyelesaikan permasalahan dalam jangka pendek. Padahal yang lebih esensi lagi, pembangunan itu harus berkesinambungan.
"Ironisnya lagi, beberapa paslon kepala daerah terpilih yang bukan dari petahana, cenderung tidak akan melanjutkan program kerja pemimpin sebelumnya dengan berbagai macam alasan," tegasnya.
Menurut Idham, sebenarnya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan jika paslon kepala daerah ingin membuat program kerja. “Pertama, apakah program kerja yang diusung merupakan kewenangan daerah, provinsi, atau pusat. Karena otonomi telah membagi tugas masing-masing tingkatan pemerintahan,” jelasnya.
Kedua, memastikan bahwa program kerja tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga manfaatnya akan sangat terasa secara langsung. Ketiga, memastikan mata anggaran dan pendanaannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Jangan sampai nantinya program kerja pada saat akan dilaksanakan, mengalami kesulitan pendanannya,” ulasnya.
Lalu keempat, program kerja yang ditawarkan harus bersifat inklusif. “Atau dengan kata lain ditujukan untuk semua kelompok, bukan hanya kepada kelompok tertentu saja,” sebutnya.
Kelima, program kerja seharusnya merupakan kelanjutan dari roadmap pembangunan daerah. Jangan sampai ganti pemimpin, maka akan mengganti arah pembangunan atau kebijakan yang telah dilakukan.
"Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka seharusnya para pasangan calon dapat membuat program kerja yang sesuai dan tepat bagi pembangunan daerahnya," urai Idham.
Terkait dengan pembangunan sektor ekonomi, paslon harus melihat akar permasalahan yang ada di masyarakat. “Misalkan sektor apa yang menjadi andalan daerah tersebut, maka dijadikan prioritas kebijakan atau pembangunan. Tentunya tanpa melupakan sektor-sektor lain,” ujarnya.
Hal lain, bagaimana para pelaku usaha diberikan kemudahan perizinan, akses permodalan, peningkatan kapasitas yang berkesinambungan. Termasuk akses perluasan pasar serta peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan usaha dan bisnis.