PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pada Maret 2024, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Sumsel pada bulan tersebut tinggal 10,97 persen, mengalami penurunan 0,81 persen poin dibandingkan Maret 2023.
Meski demikian, Sumsel masih berada di urutan keenam dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Jumlah tersebut mencapai 984,24 ribu orang, menurun 61,4 ribu orang dibanding Maret 2023 yang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 1,045 juta orang. Secara nasional, angka itu berada di urutan ke-16, masih masuk dalam kategori merah dan wakib menjadi perhatian seluruh pihak.
Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi mengatakan kemiskinan di Sumsel akan dijaga dengan berbagai upaya supaya tidak mengalami kenaikan. Salah satunya menjaga inflasi tetap terkendali. "Menjaga inflasi tetap jadi catatan," kata dia. Dikatakan, menjaga inflasi tentu butuh dukungan semua stakholder. Salah satunya bagaimana me-manajemen semuanya dengan baik, dengan dukungan BI, OJK, dan pihak terkait lainnya.
Diakuinya, penyumbang inflasi di Sumsel adalah beras. Tak hanya di wilayah perkotaan, juga pedesaan. Setelahnya rokok. Sumsel sebagai penghasil beras di wilayah Indonesia menghadapi anomali permasalahan tersebut. "Kita punya produksi beras tapi masih menyumbang inflasi. Harga beras di Sumsel masih tinggi, jadi ada anomali persoalan. Saat ini sedang kita kerjakan untuk mengatasinya, bagaimana proses pasca panennya, di penggilingan-penggilingannya, distribusinya. Kita juga minta Bulog (untuk penanganannya)," ungkapnya.
BACA JUGA:Angka Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2024 Turun, Warga Perkotaan Sumbang Angka Tertinggi
BACA JUGA:Tingkat Kemiskinan di Indonesia Menurun Tajam, 2 Daerah Berikut yang Paling Terdepan
Untuk itu, kata dia, pihaknya akan mengatasi permasalahan itu lewat kerja sama antardaerah. Karena tak semua daerah di Sumsel adalah penghasil beras. "Manajemennya sedang kita siapkan, kita juga siapkan skema pembiayaannya, TPID dan pemerintah (pusat) memberikan KUR dan Alsintan (alat dan mesin pertanian). Jadi akan kita siapkan kebijakan secara holistik untuk ke depannya," ungkapnya.
Meski demikian, kata Elen, capaian di angka 60 ribu pengentasan kemiskinan merupakan hal yang baik. “Sebenarnya ini capaian yang cukup bagus di atas 60 ribu orang miskin berhasil dientaskan, tertinggi nasional ke 3 provinsi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan,” ucapnya.
Untuk itu perlu ditekankan bagaimana agar mengentaskan orang miskin yang masih di angka hampir satu juta orang. Pemerintah Provinsi dan seluruh sektor akan menyiapkan program menurunkan angka kemiskinan di Sumsel. “Kita akan kerjasamakan bersama Forkompinda, TNI-Polri, BUMN, BUMD dan pemerintah daerah. Bagaimana kita mendorong agar sisa jumlah penduduk miskin ini berkurang,” paparnya.
Kepala BPS Provinsi Sumsel, Wahyu Yulianto mengatakan penurunan kemiskinan sudah luar biasa. "Jangan dilihat dari absolutenya pada titiknya, tapi berapa besar akselerasi penurunannya selama satu tahun terakhir sekitar 64 ribu orang terangkat kemiskinannya jadi itu merupakan angka penurunan yang cukup tinggi,” katanya.
BACA JUGA:Launching PSA, Sumsel Turunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Tercepat di Pulau Sumatera
BACA JUGA:Kolaborasi, Kunci Atasi Stunting, Inflasi, dan Kemiskinan Ekstrim di Prabumulih
Menurut dia, penuruna ini tak lepas dari langkah yang diambil pihak terkait untuk menekan angka kemiskinan, termasuk menjaga kestabilan harga yang dilakukan pemerintah. Dengan begitu, daya beli masyarakat bagus sehingga konsumsinya terjaga apalagi konsumsi orang miskin biasanya pada kelompok makanan. “Mudah-mudahan konsisten dilakukan oleh pemerintah step by step sehingga ke level satu digit, saya yakin dengan program-program yang dilakukan koordinasi sinergi dengan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Wahyu mengatakan ada lima komoditas penyumbang angka kemiskinan, seperti beras berada di urutan pertama, disusul rokok, daging ayam ras, telur ayam ras, dan mie instan. “Orang miskin kalau bisa jangan merokok, sebaiknya digantikan dengan yang berkalori, memang untuk penurunan kemiskinan itu multi stakeholder bukan hanya Dinas sosial tapi juga pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota,” ucapnya.