Deru : Kita Dengar Dulu

Senin 09 Jan 2023 - 00:06 WIB
Reporter : admin
Editor : admin

“Akan kita dengar dulu. Kita tidak bisa berikan imbauan atau saran sebelum tahu apa keinginan mereka. Setelah kita tahu apa keinginan mereka, baru kita berikan komentar” H Herman Deru Gubernur Sumsel

*Kelompok Pro-Kontra Pelantikan Wabup Muara Enim Akan Demo

PALEMBANG – Tensi politik jelang pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih Ahmad Usmarwi Kaffah meningkat. Kelompok yang pro dan kontra bakal gelar aksi damai ke kantor Gubernur Sumsel. Hari ini (9/1), rencananya demo dari Gerakan Masyarakat Muara Enim Menggugat.

Sedangkan kelompok yang pro mengatasnamakan Gabungan Ormas, LSM, Aktivis dan Masyarakat Kabupaten Muara Enim rencananya akan gelar demo tiga hari pada Selasa, Rabu dan Kamis  nanti. Belum kondusifnya situasi ini yang tampaknya dimaksudkan Gubernur Sumsel H Herman Deru belum lama ini.

“Akan kita dengar dulu. Kita tidak bisa berikan imbauan atau saran sebelum tahu apa keinginan mereka. Setelah kita tahu apa keinginan mereka, baru kita berikan komentar,” kata Deru, kepada Koran ini usai melantikPengurus Wilayah Keluarga Besar Pemuda Pelajar Indonesia (PW KB PII) kota Palembang periode 2022-2026 di Griya Agung, kemarin (8/1).

Baca juga : Aksi di Kantor Gubernur Sumsel, Puluhan Pendemo Minta Wakil Bupati Muara Enim Tak Dilantik Baca juga : Ketua DPD Hanura Sumsel Minta Gubernur Segera Melantik Kaffah Sebelumnya, 3 Januari lalu, Gubernur menjelaskan, terkait rencana pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih sudah didiskusikan dengan Kemendagri. Kesimpulannya, tentang proses gugatan di PTUN akan dikesampingkan dulu. “Pelantikan bisa dilanjutkan. Hanya saja, jadwalnya belum ditetapkan. Tapi yang jelas dilantik,” tegasnya.

Kata Gubernur, sebelum menjadwalkan pelantikan, dia akan mengundang terlebih dahulu DPRD, Pj Bupati, dan Forkompinda  Muara Enim. Termasuk Wabup terpilih. "Saya panggil dulu untuk bicara agar semua kondusif. Bagaimana pun dia (Wabup terpilih) akan jadi Plt Bupati. Jadi samakan dulu frekuensinya,“ imbuhnya.

Baca juga : Soal Pelantikan Wabup Muara Enim, Dua Kubu Saling Berhadapan Baca juga : Jamin Kondusif, Tunggu Undangan
Ketidakkondusifan ini terlihat dari adanya kelompok yang minta pelantikan ditunda dan mendesak pelantikan digelar secepatnya. Diketahui, Gerakan Masyarakat Muara Enim Menggugat yang akan demo hari ini mengerahkan sekitar 200 orang. Koordinator Lapangan, Ahmad Solihin mengatakan, mereka minta kepada Gubernur Sumsel menunda pelantikan Wakil Bupati terpilih sampai ada putusan PTUN.

“Saat ini gugatan terhadap proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim tersebut masih diproses di PTUN," ungkapnya. Persidangan sudah digelar Sejak September 2022. “Setidaknya masih beberapa kali sidang lagi sebelum akhirnya diputuskan," tuturnya.

Pihaknya meminta Gubernur menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan. "Rencananya dalam demo besok (Senin), kami akan bawa sekitar 200 personel yang merupakan gabungan dari DPC Projo Muara Enim, Gerakan Asli Serasan Sekundang (GASS), LSM ABRI Kabupaten Muara Enim, LSM Berantas Muara Enim dan LSM Sigap Muara Enim," pungkas Solihin.

Sementara, kelompok lainnya yang menamai diri Gabungan Ormas, LSM, Aktivis dan Masyarakat Kabupaten Muara Enim mendesak Gubernur Sumsel segera melantik Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wakil Bupati Muara Enim masa jabatan 2018-2023.

Hal tersebut disampaikan koordinator aksi, Denny. "Kemendagri pada 27 Desember 2022 sudah mengeluarkan SK pengangkatan. Namun sampai saat ini belum juga dilantik," ujarnya. Pihaknya akan mengerahkan sekitar 300 orang dalam aksi itu.

Menyikapi rencana demo dua kelompok massa yang pro dan kontra pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis nanti, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Mokhammad Ngajib mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan personel dan sistem pengamanan.

Penempatan personil juga nantinya ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.

"Selama memenuhi syarat dan sudah mengajukan izin, tentu tidak masalah. Karena siapa pun itu mempunyai hak yang sama di muka hukum untuk menyampaikan  aspirasi,” ujarnya.

Hanya saja, massa aksi diminta untuk menjaga ketertiban masyarakat. Juga tidak anarkis.

Kata Kapolrestabes, selain personel berseragam, pihaknya juga menerjunkan anggota berpakaian preman. “Kepada peserta aksi damai nanti diminta untuk memastikan setiap orang dalam kelompoknya agar menjaga suasana kondusif,” imbuh dia.

Jika terjadi kericuhan, maka petugas dengan terpaksa akan membubarkannya aksi tersebut. “Kami juga tentu akan memproses  pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.(iol/way/afi)

Tags :
Kategori :

Terkait