Sidang isbat melibatkan musyawarah para ulama, pakar astronomi, dan ahli falak dari berbagai Ormas Islam, serta instansi terkait lainnya untuk menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.
BACA JUGA:Loker Unik! CPI Group Buka Kesempatan Jadi Pawang Buaya di Palembang, Berminat? Ini Syaratnya
BACA JUGA:Bukan Cuma Lezat dan Murah, Tauge Ternyata Punya Segudang Manfaat Bagi Tubuh, Yuk Cek Apa Saja
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Perwakilan Mahkamah Agung, Perwakilan MUI, Perwakilan BMKG, Perwakilan BIG, Perwakilan BRIN.
Ada juga Perwakilan Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Perwakilan Planetarium Jakarta, pakar falak dari Ormas Islam, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, dan Pimpinan Ormas Islam dan Pondok Pesantren.
"Hasil musyawarah dalam sidang isbat ditetapkan oleh Menteri Agama untuk memiliki kekuatan hukum. Jadi, bukan pemerintah yang menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, tetapi hasil musyawarah para pihak yang terlibat dalam sidang isbat," jelas Adib.
Adib menegaskan bahwa peran pemerintah dalam sidang isbat adalah sebagai fasilitator untuk Ormas Islam dan pihak terkait lainnya.
BACA JUGA:10 Alasan Mengapa Anda Harus Makan Tahu Lebih Sering
BACA JUGA:IMI Sumsel Award 2023, Paling Meriah dan Mewah, Ini Harapan dan Impiannya
Hasil sidang isbat kemudian diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.
"Sidang isbat mengingatkan kita akan pentingnya menyatukan langkah dalam menjalankan ibadah dan memperkuat hubungan dengan Allah, dengan tetap mempertahankan toleransi dan sikap saling menghormati terhadap berbagai keputusan yang ada," tegasnya.
(Novis)