Pengamat kebijakan publik, Dr M Husni Thamrin berpendapat, mudah berubah-ubahnya kebijakan mengindikasikan tidak matangnya proses perumusan kebijakan itu sendiri sebelum ditetapkan. Kajian teknis (biaya dan manfaat) sudah seharusnya menjadi bagian dari suatu proses penentuan kebijakan. Sebab, suatu kebijakan juga dapat dipandang sebagai barang ekonomi. Karenanya harus mengedepankan prinsip manfaat marginal yang diperoleh dari kebijakan itu jika ditetapkan dari pada biaya yang ditanggung. Analisis biaya manfaat ini tidak semata persoalan hitung-hitungan keuangan. Tapi juga manfaat sosial yang muncul. BACA JUGA : Gubernur Siapkan Hadiah Utama Umrah
“Untuk kebijakan sewa kendaraan dinas, sebenarnya kebijakan lama. Tapi bertahan sebentar dan kembali lagi pilih beli baru ketimbang menyewa,” bebernya.Husni berharap, keputusan pemda untuk menyewa ketimbang beli kendaraan dinas baru bisa bertahan lama. “Sehingga benar-benar dapat terjadi efisiensi yang besar,” ucapnya. Soal kendaraan listrik, persoalannya sama saja. “Kendaraan konvensional dinilai masih lebih menarik ketimbang kendaraan listrik,” tandas Husni.(iol)
Kategori :