Jangan Biarkan Permisifitas Masyarakat terhadap Korupsi Meningkat

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 13 Aug 2024 - 22:18

Oleh : Fadhlullah, S.Tr.Stat. Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten OKI--

SUMATERAEKSPRES.ID - Korupsi merupakan salah satu masalah yang meresahkan dan tentunya kita semua sering dengar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa korupsi tidak hanya dapat terjadi pada skala besar (atau disebut dengan Grand Corruption), melainkan juga dapat terjadi pada skala kecil (atau disebut dengan Petty Corruption). Petty Corruption atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan korupsi skala kecil, adalah bentuk korupsi yang melibatkan tindakan korupsi yang relatif kecil dan biasanya terjadi dalam situasi sehari-hari.

Dalam buku Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Kecil (petty corruption) Berdasarkan Analisis Ekonomi dalam Hukum (economic analysis of law) (Penerbit Adab: 2023) disebutkan bahwa petty corruption atau bureaucratic corruption adalah suatu perbuatan korupsi dengan jumlah yang kecil dan pelakunya merupakan oknum aparat yang berada dalam suatu lembaga pemerintahan yang dilakukan karena kebutuhannya, sehingga korupsi ini juga dikenal sebagai korupsi karena kebutuhan (corruption by need).

Secara teori, petty corruption terbagi lagi ke dalam beberapa jenis, seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan yang umumnya dilakukan untuk mempermudah suatu birokrasi atau kepentingan tertentu. Contoh petty corruption ini dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memberikan uang/barang/fasilitas kepada petugas untuk mempermudah mengurus dokumen-dokumen penting, memberikan uang damai kepada oknum petugas ketika melanggar, dan memberikan uang/barang/fasilitas agar dapat diterima bekerja di suatu perusahaan.

Ironis nya, korupsi skala kecil ini seringkali merajalela dan jika dilakukan terus menerus secara masif dan terang-terangan maka akan relatif dianggap biasa dan mendapat pemakluman (permisifitas) dari masyarakat. Namun, yang perlu kita ketahui adalah korupsi itu tetaplah korupsi. Besar kecil nya tindakan korupsi tetap akan berdampak pada perilaku masyarakat terlebih lagi dalam kehidupan sehari-hari.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Pada tanggal 15 Juli 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 yaitu sebesar 3,85 (pada skala 0 sampai 5). Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian IPAK tahun 2023 yaitu sebesar 3,92. Dengan kata lain, IPAK 2024 turun 0,07 poin dibandingkan IPAK 2023. Nilai indeks yang semakin mendekati 5 menunjukan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sementara nilai indeks yang semakin mendekati 0 (nol) menunjukan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Dengan demikian, menurunnya IPAK tahun 2024 (dibandingkan tahun 2023) ini dapat diinterpretasikan bahwa permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi meningkat.

Nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) ini disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Dimensi persepsi yang dimaksud bertujuan untuk melihat penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi di masyarakat. Sementara itu, dimensi pengalaman yang dimaksud bertujuan untuk melihat perilaku antikorupsi dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya, termasuk misalnya mengurus berkas administrasi kependudukan, melakukan pembayaran kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Secara kerangka kerja IPAK, untuk dimensi persepsi tersusun atas 3 subdimensi, yaitu subdimensi persepsi keluarga, subdimensi persepsi komunitas, dan subdimensi persepsi publik.

Sementara itu, untuk dimensi pengalaman tersusun atas 2 subdimensi, yaitu subdimensi pengalaman publik dan subdimensi pengalaman lainnya.Berdasarkan dimensi tersebut, nilai indeks persepsi tahun 2024 sebesar 3,76 menurun sebesar 0,06 poin dibandingkan Indeks Persepsi tahun 2023 (3,82). Berikutnya, Indeks Pengalaman tahun 2024 (3,89) menurun sebesar 0,07 poin dibanding Indeks Pengalaman tahun 2023 (3,96). Artinya gap antar dua dimensi tersebut tidak begitu jauh.

Rekomendasi Peningkatan Perilaku Antikorupsi

jangan biarkan permisifitas masyarakat terhadap korupsi meningkat                            sumateraekspres.id - korupsi merupakan salah satu masalah yang meresahkan dan tentunya kita semua sering dengar. menurut kamus besar bahasa indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. 
dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa korupsi tidak hanya dapat terjadi pada skala besar (atau disebut dengan grand corruption), melainkan juga dapat terjadi pada skala kecil (atau disebut dengan petty corruption). petty corruption atau dalam bahasa indonesia disebut dengan korupsi skala kecil, adalah bentuk korupsi yang melibatkan tindakan korupsi yang relatif kecil dan biasanya terjadi dalam situasi sehari-hari.
dalam buku penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (petty corruption) berdasarkan analisis ekonomi dalam hukum (economic analysis of law) (penerbit adab: 2023) disebutkan bahwa petty corruption atau bureaucratic corruption adalah suatu perbuatan korupsi dengan jumlah yang kecil dan pelakunya merupakan oknum aparat yang berada dalam suatu lembaga pemerintahan yang dilakukan karena kebutuhannya, sehingga korupsi ini juga dikenal sebagai korupsi karena kebutuhan (corruption by need).
secara teori, petty corruption terbagi lagi ke dalam beberapa jenis, seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan yang umumnya dilakukan untuk mempermudah suatu birokrasi atau kepentingan tertentu. contoh petty corruption ini dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memberikan uang/barang/fasilitas kepada petugas untuk mempermudah mengurus dokumen-dokumen penting, memberikan uang damai kepada oknum petugas ketika melanggar, dan memberikan uang/barang/fasilitas agar dapat diterima bekerja di suatu perusahaan. 
baca juga:jpu akan hadirkan saksi pihak lain kecipratan aliran dana, dari dakwaan dugaan korupsi pengadaan baju batik
baca juga:penyidik terus periksa saksi dalam kasus korupsi pengelolaan tambang. salah satunya mantan kadis esdm sumsel
ironis nya, korupsi skala kecil ini seringkali merajalela dan jika dilakukan terus menerus secara masif dan terang-terangan maka akan relatif dianggap biasa dan mendapat pemakluman (permisifitas) dari masyarakat. namun, yang perlu kita ketahui adalah korupsi itu tetaplah korupsi. besar kecil nya tindakan korupsi tetap akan berdampak pada perilaku masyarakat terlebih lagi dalam kehidupan sehari-hari.
indeks perilaku anti korupsi (ipak)
pada tanggal 15 juli 2024, badan pusat statistik (bps) telah merilis indeks perilaku anti korupsi (ipak) indonesia tahun 2024 yaitu sebesar 3,85 (pada skala 0 sampai 5). angka ini lebih rendah dibandingkan capaian ipak tahun 2023 yaitu sebesar 3,92. dengan kata lain, ipak 2024 turun 0,07 poin dibandingkan ipak 2023. nilai indeks yang semakin mendekati 5 menunjukan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sementara nilai indeks yang semakin mendekati 0 (nol) menunjukan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. dengan demikian, menurunnya ipak tahun 2024 (dibandingkan tahun 2023) ini dapat diinterpretasikan bahwa permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi meningkat.
nilai indeks perilaku anti korupsi (ipak) ini disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. dimensi persepsi yang dimaksud bertujuan untuk melihat penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi di masyarakat. sementara itu, dimensi pengalaman yang dimaksud bertujuan untuk melihat perilaku antikorupsi dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya, termasuk misalnya mengurus berkas administrasi kependudukan, melakukan pembayaran kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. secara kerangka kerja ipak, untuk dimensi persepsi tersusun atas 3 subdimensi, yaitu subdimensi persepsi keluarga, subdimensi persepsi komunitas, dan subdimensi persepsi publik. 
sementara itu, untuk dimensi pengalaman tersusun atas 2 subdimensi, yaitu subdimensi pengalaman publik dan subdimensi pengalaman lainnya.berdasarkan dimensi tersebut, nilai indeks persepsi tahun 2024 sebesar 3,76 menurun sebesar 0,06 poin dibandingkan indeks persepsi tahun 2023 (3,82). berikutnya, indeks pengalaman tahun 2024 (3,89) menurun sebesar 0,07 poin dibanding indeks pengalaman tahun 2023 (3,96). artinya gap antar dua dimensi tersebut tidak begitu jauh.
baca juga:tidak diborgol-tak pakai rompi tahanan, 4 tersangka dugaan korupsi jargas pt sp2j ditahan
baca juga:dengarkan keterangan 4 saksi dugaan korupsi asrama yogyakarta
rekomendasi peningkatan perilaku antikorupsi
kondisi-kondisi ini tentu saja tidak bisa kita biarkan. karena rendahnya perilaku antikorupsi akan berdampak pada pembentukan karakter perilaku yang tak hanya bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. jika kita dapat mengantisipasi terjadinya perilaku korupsi skala kecil, maka korupsi skala besar pun akan dapat kita hindari. perilaku-perilaku korupsi kecil juga jika dibiarkan maka akan dianggap normal, dan jika sudah dianggap normal maka pemberantasan perilaku korupsi akan menjadi tugas berat. 
untuk itu, hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perilaku antikorupsi diantaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hal-hal yang termasuk tindakan korupsi kecil,misalnya “penyuapan”, yaitu diantaranya memberikan“uang damai” saat melakukan pelanggaran lalu lintas, “uang terima kasih” saat sedang mengurus surat-surat administrasi atau kepentingan lainnya, termasuk juga “uang tembak” saat mengurus pembuatan dokumen penting agar cepat selesai dan sebagainya. 
kemudian “gratifikasi”, yaitu memberikan hadiah baik dalam bentuk uang/barang/fasilitas lain dikarenakan adanya layanan atau manfaat yang diperoleh. tindakan korupsi lain juga seperti “pemerasan” yaitu meminta imbalan atau bayaran terhadap pengguna layanan yang dilakukan diluar prosedur yang ada. kemudian “nepotisme”, yaitu memberikan hak istimewa (priviledge) seseorang dikarenakan adanya hubungan keluarga, orang dekat, kesamaan kelompok/golongan, dan lain sebagainya dalam rangka mendapatkan suatu pekerjaan, jabatan, dan keuntungan lainnya.
hal-hal seperti ini ironi nya seringkali dianggap lumrah di masyarakat sehingga apabila ditemukan kejadian korupsi kecil ini maka dianggap bukan suatu hal yang salah, melainkan suatu hal yang normal. hal ini tentu berdampak buruk pada generasi mendatang yang tentu saja faktor lingkungan sosial inilah yang menjadi cerminan diri dalam pembentukan karakter generasi di masa mendatang.
baca juga:dipraperadilankan, jaksa tegaskan sesuai prosedur. pengembangan kasus 2 terpidana korupsi ptsl 2019
baca juga:empat tersangka korupsi naik mobil pribadi ke rutan, tanpa rompi tahanan dan borgol
selain itu, perlu juga adanya perbaikan dan penyederhanaan birokrasi agar perilaku korupsi seperti penyuapan dan gratifikasi dapat diminimalisir. perbaikan yang dimaksud misalnya dengan menambah jumlah pegawai yang memberikan layanan dalam proses mengurus dokumen penting (dokumen kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya), sehingga durasi menunggu atau waktu antri menjadi lebih sedikit sehingga masyarakat dapat menunggu dan mengikuti prosedur yang ada tanpa harus mencari “jalan pintas” dengan memberikan “uang terima kasih” kepada petugas agar proses pembuatan dokumen penting tersebut menjadi lebih cepat. 
perbaikan lainnya misalnya dengan meningkatkan efektivitas sosialisasi terhadap pelayanan umum yang berkaitan langsung dengan masyarakat. misalnya dilakukan sosialisasi di media sosial (dalam bentuk flyer atau poster), kemudian diadakan juga sosialisasi kepada masyarakat langsung secara menyeluruh (terutama di wilayah pinggir kota), sehingga masyarakat betul-betul memahami prosedur pelayanan yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan sehingga masyarakat tidak mudah percaya pada iming-iming oknum dengan memberikan “uang pelicin” maka tujuan dapat tercapai tanpa adanya prosedur yang dilalui.
sementara itu, perlu juga diadakannya penyederhanaan birokrasi pada pelayanan umum masyarakat. penyederhanaan birokrasi dapat menjadi langkah penting dalam meminimalisir perilaku korupsi. hal ini dikarenakan ketika birokrasi yang terlalu rumit atau berlapis-lapis, akan menimbulkan banyak kesempatan dan celah bagi oknum-oknum tertentu untuk menyalahgunakan kekuasaan atau kemampuan pribadi agar mendapatkan keuntungan. selain itu, perlu dilakukan pemanfaatan automatisasi proses.
baca juga:kasus korupsi jargas palembang senilai rp3,9 m dilimpahkan ke kejari, penyidik minta pengawasan
baca juga:putusan korupsi insentif honor imam masjid: terdakwa dituntut 5 tahun, divonis 2 tahun penjara
dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk automatisasi proses dapat mengurangi kebutuhan untuk saling berinteraksi sesama manusia, dimana interaksi inilah yang dapat menimbulkan kesempatan terjadinya tindakan korupsi. misalnya optimalisasi teknologi e-governmentdan aplikasi-aplikasi berbasis teknologi, sehingga dapat melakukan proses pengajuan izin danadministrasi lebih transparan dan efisien. namun, tentunya dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan penggunaan bagi masyarakat umum. 
kemudian perilaku antikorupsi juga dapat ditingkatkan dengan diperkuatnya penegakan hukum terhadap pelaku-pelakuyang melakukan tindakan korupsi yang tentu saja merugikan masyarakat. hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya tindakan korupsi yang dapat merugikan dirinya sendiri. adapun penegakan hukum yang efektif dan akuntabel akan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan korupsi di lingkungan masyarakat.