Dengarkan Keterangan 4 Saksi Dugaan Korupsi Asrama Yogyakarta

Reporter: Irvan Bahri |

Editor: Irvan Bahri |

Rabu , 07 Aug 2024 - 20:27

SIDANG: Para saksi memberikan keterangan seputar dugaan kasus kepemilikan asrama Yohyakarta di Pengadilan Negeri klas I Palembang.--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sidang lanjutan dugaan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp10 miliar ata kepemilikan Asrama Yogyakarta terus bergulir di Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Kelas IA Khusus, kemarin.

Sidang dipimpin Effianto, mendengarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan di muka persidangan.

Keempat saksi dewan pembina yakni dari kantor notaris dan saksi dari kantor BPN Kota Yogyakarta namun tidak bisa hadir.

Marbun Damargo, saksi sidang kasus korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan di Jogjakarta, menceritakan awal dibentuknya kepengurusan Yayasan Batanghari Sembilan bermodalkan uang Rp 10 ribu.

Saksi Marbun, yang merupakan ASN Kabid pengelolaan aset pada BPKAD Sumsel, berdasarkan dokumen mengatakan Yayasan didirikan pada tahun 1952.

Di hadapan majelis hakim Tipikor PN Palembang, ia menerangkan pendirian Yayasan Batanghari Sembilan merupakan atas inisiasi dari unsur-unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

“Yang mana dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan selaku kepala daerah pada saat itu,” terang saksi Marbun.

Termasuk juga, kata saksi Marbun, ada juga Ali Hanafiah, Raden Ahmad Nadjamuddin selaku Bupati, serta masih banyak lagi pejabat-pejabat yang lainnya saat itu.

Pada saat itu, lanjut saksi Marbun, modal awal yang diserahkan oleh pihak panitia kemerdekaan kepada pengurus yayasan yang akan didirikan sebesar Rp10.000.

“Uang Rp10.000 itu dikumpulkan oleh pengurus dari sumbangan masyarakat, termasuk juga dikumpulkan dari panitia HUT kemerdekaan saat itu,” ungkap saksi Marbun.

Uang itu, lanjutnya, dilaporkan oleh panitia untuk modal awal tiga aset, termasuk di antaranya aset Yayasan Batanghari Sembilan yang ada di Jogjakarta berupa asrama mahasiswa.

Sebagaimana perintah gubernur saat itu, kata saksi Marbun, tujuan mendirikan asrama mahasiswa di Jogjakarta agar mahasiswa Sumsel yang menempuh pendidikan disana mendapat tempat tinggal.

“Tidak hanya di Jogjakarta saja, tapi juga di tempat-tempat lain,” ujarnya.

Lebih lanjut diceritakan Marbun, permasalahan terjadi ketika beberapa perwakilan mahasiswa Sumsel di Jogjakarta melakukan aksi demo karena asrama yang merupakan aset dari Yayasan Batanghari Sembilan dijual kepada Yayasan Muhammadiyah Jogjakarta.

Karena itu, ia bersama tim berangkat ke Jogjakarta untuk melakukan survey dan kesimpulannya memang didapati tanah dan bangunan itu telah beralih hak ke Yayasan Muhammadiyah Jogjakarta.

“Dari situ masuk laporan ke Kejaksaan dan mulai dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan," ucapnya.

Sebelumnya, saksi mantan Plt Sekda Kota Palembang Kurniawan AP beserta dua saksi lainnya di persidangan ungkap adanya empat dugaan pemalsuan dokumen perihal peralihan hak aset Batanghari Sembilan oleh para pengurus.

Ia tidak mengetahui bahwa atas dasar surat jawaban dari pihak Pemkot Palembang itu dijadikan dasar oleh pengurus yayasan Batanghari Sembilan untuk proses peralihan hak berupa aset yang ada di Jogjakarta.

Dan, baru mengetahui saat dipanggil oleh tim penyidik Kejati Sumsel, saat ditunjukkan bukti berupa dokumen surat jawaban dari pihak Pemkot saat itu ada 4 perbedaan antara surat aslinya.

“Ada empat perbedaan, pertama dari penanggalan surat yang asli dibuat pada tanggal 8 Juni 2016 dan yang palsu tertanggal 8 Juli 2016,” kata Kurniawan.

dengarkan keterangan 4 saksi dugaan korupsi asrama yogyakarta                            palembang, sumateraekspres.id - sidang lanjutan dugaan adanya kerugian keuangan negara sebesar rp10 miliar ata kepemilikan asrama yogyakarta terus bergulir di pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus, kemarin. sidang dipimpin effianto, mendengarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan di muka persidangan.
keempat saksi dewan pembina yakni dari kantor notaris dan saksi dari kantor bpn kota yogyakarta namun tidak bisa hadir.marbun damargo, saksi sidang kasus korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan di jogjakarta, menceritakan awal dibentuknya kepengurusan yayasan batanghari sembilan bermodalkan uang rp 10 ribu.
baca juga:inisiator pemekaran kecamatan di oki, jauhari yakin sidang paripurna tentukan masa depan dob, ini katanya!
baca juga:fakta sidang tawuran tewas, muncul istilah korban ’disayur’, keluarga emosi terdakwa dilempar tas
saksi marbun, yang merupakan asn kabid pengelolaan aset pada bpkad sumsel, berdasarkan dokumen mengatakan yayasan didirikan pada tahun 1952.di hadapan majelis hakim tipikor pn palembang,  ia menerangkan pendirian yayasan batanghari sembilan merupakan atas inisiasi dari unsur-unsur pemerintah provinsi sumatera selatan. “yang mana dalam hal ini gubernur sumatera selatan selaku kepala daerah pada saat itu,” terang saksi marbun.termasuk juga, kata saksi marbun, ada juga ali hanafiah, raden ahmad nadjamuddin selaku bupati, serta masih banyak lagi pejabat-pejabat yang lainnya saat itu.
baca juga:bakal menua di penjara, 2 kali divonis bersalah, disidang ketiga kalinya kasus penipuan calon jemaah umrah
baca juga:yuli trisnawati kembali disidang, terancam hukuman lebih berat atas kasus penipuan umroh
pada saat itu, lanjut saksi marbun, modal awal yang diserahkan oleh pihak panitia kemerdekaan kepada pengurus yayasan yang akan didirikan sebesar rp10.000.“uang rp10.000 itu dikumpulkan oleh pengurus dari sumbangan masyarakat, termasuk juga dikumpulkan dari panitia hut kemerdekaan saat itu,” ungkap saksi marbun.uang itu, lanjutnya, dilaporkan oleh panitia untuk modal awal tiga aset, termasuk di antaranya aset yayasan batanghari sembilan yang ada di jogjakarta berupa asrama mahasiswa.sebagaimana perintah gubernur saat itu, kata saksi marbun, tujuan mendirikan asrama mahasiswa di jogjakarta agar mahasiswa sumsel yang menempuh pendidikan disana mendapat tempat tinggal.
baca juga:dapat upah rp2 juta per bulan, influencer promosikan judi online ditangkap dan disidang
baca juga: segera disidang, perkara dugaan korupsi anggaran makan minum santri sekolah tahfiz
“tidak hanya di jogjakarta saja, tapi juga di tempat-tempat lain,” ujarnya.lebih lanjut diceritakan marbun, permasalahan terjadi ketika beberapa perwakilan mahasiswa sumsel di jogjakarta melakukan aksi demo karena asrama yang merupakan aset dari yayasan batanghari sembilan dijual kepada yayasan muhammadiyah jogjakarta.karena itu, ia bersama tim berangkat ke jogjakarta untuk melakukan survey dan kesimpulannya memang didapati tanah dan bangunan itu telah beralih hak ke yayasan muhammadiyah jogjakarta. “dari situ masuk laporan ke kejaksaan dan mulai dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan," ucapnya.
baca juga:persidangan tipikor jalan pajar bakti-lawang agung: ha di rutan, r belum ditahan, ini penjelasan pihak kejari!
baca juga:komisioner bawaslu-kpud terancam dicopot?, sidang dkpp masuki tahap kesimpulan
sebelumnya, saksi mantan plt sekda kota palembang kurniawan ap beserta dua saksi lainnya di persidangan ungkap adanya empat dugaan pemalsuan dokumen perihal peralihan hak aset batanghari sembilan oleh para pengurus.ia tidak mengetahui bahwa atas dasar surat jawaban dari pihak pemkot palembang itu dijadikan dasar oleh pengurus yayasan batanghari sembilan untuk proses peralihan hak berupa aset yang ada di jogjakarta.dan, baru mengetahui saat dipanggil oleh tim penyidik kejati sumsel, saat ditunjukkan bukti berupa dokumen surat jawaban dari pihak pemkot saat itu ada 4 perbedaan antara surat aslinya. “ada empat perbedaan, pertama dari penanggalan surat yang asli dibuat pada tanggal 8 juni 2016 dan yang palsu tertanggal 8 juli 2016,” kata kurniawan.
baca juga:promotor judi online raup jutaan rupiah per hari, terungkap di sidang pn palembang, ini ceritanya!
baca juga:bantahan terdakwa bikin ricuh keluarga dan teman korban tawuran, hakim sampai tegur dan usir dari ruang sidang
lalu perbedaan surat yang diduga dipalsukan oleh para pengurus yayasan batanghari sembilan sumsel saat itu, yakni tidak menyebutkan adanya aset yayasan di jogjakarta hanya di mayor ruslan.kemudian perbedaan ketiga, lanjut kurniawan, surat jawaban dari pemkot palembang khususnya penanggalan surat diketik dengan menggunakan mesin tik. “dan yang satunya yang diduga dipalsukan itu, untuk penanggalannya dibuat dengan ketikan komputer,” sebut kurniawan.dan yang keempat, surat yang asli menyebutkan tanah yang dipertanyakan oleh pengurus yayasan batanghari sembilan yang ada di mayor ruslan itu bukan termasuk aset pemkot palembang.keterangan dari saksi kurniawan yang pernah menjabat sebagai kadiskominfo ini pun turut diamini oleh dua saksi lainnya yang turut hadir didalam ruang sidang. dua saksi lainnya yakni, fahmi fadillah dan aris satria yang mengakui memparaf notulen hasil rapat tersebut membenarkan adanya 4 perbedaan surat yang dikeluarkan pemkot palembang dengan surat yang dijadikan acuan dasar proses peralihan aset oleh pengurus yayasan batanghari sembilan saat itu.sebelumnya, tim jpu kejati sumsel mendakwa terdakwa derita kurniawati ikut merugikan negara sebesar rp10.628.905.000 dalam kasus tersebut. "apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," tambahnya.sementara jpu kejati sumsel saprin, menyampaikan pihaknya akan menjawab eksepsi terdakwa secara tertulis dalam persidangan selanjutnya. "eksepsi akan kami tanggapi secara tertulis, yang mulia majelis hakim," kata jpu di persidangan. selanjutnya ketua majelis hakim efiyanto sh mh, menutup persidangan dan akan kembali membuka persidangan pada 11 juli 2024. "sidang selanjutnya agenda replik atau jawaban dari penuntut umum," singkatnya, sambil mengetuk palu.diketahui, ada 4 orang terdakwa dalam perkara ini. zurike takarada selaku kuasa penjual, 2 orang oknum notaris eti mulyati, dan derita kurniati, serta nesti wibowo oknum asn bpn kota yogyakarta. sementara 2 tersangka lagi, as dan mr, sudah meninggal dunia.dalam dakwaan jpu, para terdakwa disangkakan dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 uu ri no.20/2001 tentang perubahan atas uu no.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.modus yang dilakukan para terdakwa/tersangka, eti mulyati dan derita kurniati selalu notaris diduga telah membuat perikatan jual beli dengan zurike takarada sebagai kuasa yayasan batanghari sembilan sumatera selatan. sedangkan peran nesti wibowo, adanya keikutsertaan dalam hal transaksi jual beli tentang pengurusan dan penerbitan sertifikat pengalihan hak atas objek. padahal sejak pendirian bangunan asrama pondok mesudji berlokasi di jl puntodewo, yogyakarta, berada di bawah naungan yayasan pendidikan batanghari sembilan.seiring berjalannya waktu, sekira tahun 2015 diduga oknum mafia tanah telah memalsukan dokumen yayasan serta sertifikat. dengan profesinya sebagai notaries, eti mulyati mengubah sekaligus membuat akta 97 dan memalsukan aset dari yayasan batanghari sembilan tersebut menjadi yayasan batanghari sembilan sumsel. berdasarkan akta 97 tersebut, mr (almarhum) dan zurike takada menjual aset asrama mahasiswa pondok mesuji di jl puntodewo yogyakarta tersebut. dari kuasa penjual tadi, aset yayasan dijual oleh pelaku tersebut ke orang lain. akibatnya kerugian negara mencapai rp10,6 miliar. (rf)