Lantaran Investasi Bodong Jadi Kredit Macet , Dua Mantan Karyawan Bank Hadapi Dakwaan Tipikor

Reporter: Tommy |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 08 Aug 2024 - 14:09

Sidang perkara dengan dua terdakwa kasus korupsi kredit usaha rakyat (KUR) pada sebuah Bank Plat Merah, Unit Betung, Kanca Prabumulih yang beralamat di Jalan Raya Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten PALI --

SUMATERAEKSPRES.ID - Sidang perkara dengan dua terdakwa kasus korupsi kredit usaha rakyat (KUR) pada sebuah Bank Plat Merah, Unit Betung, Kanca Prabumulih yang beralamat di Jalan Raya Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten PALI yakni Panji Satriaji dan Ahmad Usman kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Kelas IA Khusus, Kamis 8 Agustus 2024.

Kali ini agenda persidangan adalah keberatan atau eksepsi penasehat hukum terdakwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

"Kita keberatan atas dakwaan JPU karena kita menilai ini ranahnya perdata, karena kredit ini merupakan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank," ujar Ulul Azmi SH, kuasa hukum terdakwa Panji dari Kantor Hukum Sumpah Pemuda kepada Sumatera Ekspres seusai sidang.

Apalagi kata dia, dana pinjaman tersebut masuk ke rekening nasabah. "Klien kami juga tidak pernah menawarkan investasi kolam lele tersebut. Data yang digunakan juga sudah sesuai dengan data dari nasabah sendiri," ucapnya.

Sementara, Dedi Irwansyah SH MH, kuasa hukum terdakwa Ahmad Usman mengatakan bahwa dakwaan JPU tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum.

"Hubungan hukum yang terjadi adalah perdata, bukan pidana korupsi. Jadi harus diselesaikan secara perdata antara nasabah dengan pihak bank," ucapnya.

Kemudian soal kerugian negara kata dia, tidak dijelaskan secara gamblang. "Kemudian auditmya berdasarkan audit internal bank, harusnya kan audit untuk kasus korupsi dari BPK, BPKP, inspektorat atau SKPD berwenang," ucapnya.

Usai pembacaan nota keberatan dari kedua penasehat hukum terdakwa. Hakim Majelis Tipikor dipimpin Masriati SH MH menunda sidang dengan agenda tanggapan dari penuntut umum atas eksepsi penasehat hukum.

Untuk diketahui, dalam uraian dakwaannya, JPU mendakwa kedua terdakwa terlibat kasus korupsi terkait pemberian fasilitas KUR kepada 52 nasabah pada sebuah bank pelat merah tempat kedua terdakwa bekerja.

Dimana terdakwa Panji bertindak sebagai Mantri, sedangkan terdakwa Ahmad selaku Kepala Unit Betung, Kanca Prabumulih.

lantaran investasi bodong  jadi kredit macet , dua mantan karyawan bank hadapi dakwaan tipikor                            sumateraekspres.id - sidang perkara dengan dua terdakwa kasus korupsi kredit usaha rakyat (kur) pada sebuah bank plat merah, unit betung, kanca prabumulih yang beralamat di jalan raya desa betung, kecamatan abab, kabupaten pali yakni panji satriaji dan ahmad usman kembali digelar di pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus, kamis 8 agustus 2024.
kali ini agenda persidangan adalah keberatan atau eksepsi penasehat hukum terdakwa atas dakwaan dari jaksa penuntut umum.
"kita keberatan atas dakwaan jpu karena kita menilai ini ranahnya perdata, karena kredit ini merupakan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank," ujar ulul azmi sh, kuasa hukum terdakwa panji dari kantor hukum sumpah pemuda kepada sumatera ekspres seusai sidang.
apalagi kata dia, dana pinjaman tersebut masuk ke rekening nasabah. "klien kami juga tidak pernah menawarkan investasi kolam lele tersebut. data yang digunakan juga sudah sesuai dengan data dari nasabah sendiri," ucapnya.
sementara, dedi irwansyah sh mh, kuasa hukum terdakwa ahmad usman mengatakan bahwa dakwaan jpu tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum.
baca juga:manfaat kesehatan cadar dalam perspektif medis
baca juga:nu green tea segarkan peserta panjat pinang kemerdekaan 79 batang+
"hubungan hukum yang terjadi adalah perdata, bukan pidana korupsi. jadi harus diselesaikan secara perdata antara nasabah dengan pihak bank," ucapnya.
kemudian soal kerugian negara kata dia, tidak dijelaskan secara gamblang. "kemudian auditmya berdasarkan audit internal bank, harusnya kan audit untuk kasus korupsi dari bpk, bpkp, inspektorat atau skpd berwenang," ucapnya.
usai pembacaan nota keberatan dari kedua penasehat hukum terdakwa. hakim majelis tipikor dipimpin masriati sh mh menunda sidang dengan agenda tanggapan dari penuntut umum atas eksepsi penasehat hukum.
untuk diketahui, dalam uraian dakwaannya, jpu mendakwa kedua terdakwa terlibat kasus korupsi terkait pemberian fasilitas kur kepada 52 nasabah pada sebuah bank pelat merah tempat kedua terdakwa bekerja.
dimana terdakwa panji bertindak sebagai mantri, sedangkan terdakwa ahmad selaku kepala unit betung, kanca prabumulih.
baca juga:manfaat senam irama bagi kesehatan fisik dan mental
baca juga:manfaat minyak zaitun untuk kesehatan dan kecantikan sehari-hari
kasusnya bermula saat tahun 2020 di desa peramban, pali marak investasi kolam lele dari dhdfarm yang membuat banyak warga ikut investasi tersebut. namun banyak warga yang tidak bisa ikur karena tidak ada modal.
terdakwa panji yang merupakan mantri bank pelat merah tersebut lantas menawarkan fasilitas kur kepada warga yang tidak punya modal.
terdakwa juga akan mempermudah proses pengajuan pinjamannya dengan ketentuan terdakwa yang menentukan tujuan penggunaan uang pinjaman, jika tidak maka tidak akan diproses.
selanjutnya terdakwa panji membuatkan form pengajuan pinjaman kur ke 52 nasabah dengan tujuan untuk keperluan kebun, karena jika tujuan investasi tidak diperbolehkan untuk kur.
terdakwa menurut jpu dengan sengaja memalsukan data usaha nasabah yaitu seluruh nasabah dibuat seolah-olah memiliki kebun dan dibuktikan dengan cara memfoto 52 nasabah tersebut masing-masing didepan kebun terdekat milik orang lain seolah-olah kebun tersebut adalah milik nasabah. selanjutnya agar pinjaman kur 52 nasabah mendapatkan nilai plafon maksimal sebesar rp50 juta terdakwa juga melakukan manipulasi data 52 nasabah dengan cara terdakwamembuat form analisis dan evaluasi dan memanipulasi kolom analisis usaha (finansial laba rugi) nasabah seolah-olah nasabah memiliki usaha dengan pendapatan yang tinggi diatas rp5 juta perbulan.
baca juga:8 cara memilih makanan kucing yang sehat dan bergizi
baca juga:lebih dari sekedar pelepas dahaga, berikut 5 manfaat utama minum air putih
selanjutnya terdakwa ahmad usman wajib melakukan pengecekan administrasi atas kelengkapan data dan dokumen tersebut kemudian terdakwa ahmad usman juga wajib meyakini kebenaran informasi nasabah dalam memberikan keputusan dengan cara survey ke lokasi usaha nasabah.
terdakwa ahmad usman ternyata tidak melakukan  survey lagi dan mempercayai seluruhnya kepada data yang disajikan oleh terdakwa panju sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan pada bulan november, desember tahun 2020 dan januari tahun 2021 sebanyak 52 nasabah dengan kesamaan tujuan pinjaman yaitu untuk “keperluan kebun” dan kesamaan jumlah plafon pinjaman yaitu nilai maksimal sebesar rp50 juta, disetujui oleh ahmad usman selaku kepala unit. setelah dana pinjaman cair, uang sebesar rp42 juta ditarik tunai oleh nasabah melalui teller atas arahan terdakwa panji. lalu uang tersebut dikuasai dan dikelola terdakwa, dimana masing-masing nasabah sebanyak rp30 juta dibayarkan untuk paket investasi kolam lele di dhd farm untuk 3 kolam, dan rp10 juta untuk pembayaran asuransi, dimana atas asuransi dari 52 nasabah tersebut terdakwa kemudian mendapat reward liburan ke lombo dan keluar negeri, tapi karena covid, maka liburan keluar negeri diganti uang sebesar rp30 juta.
sementara sisa rp8 juta di pindah bukukan dari rekening simpanan ke rekening pinjaman untuk di autodebet pembayaran angsuran kur atas persetujuan terdakwa ahmad.
namun ketika terdakwa panji di mutasi dan diganti, saksi sandi alditiya pratama yang menjadi penggantinya meneruskan pengawasan kredit ke 52 nasabah diketahui bahwa pada november dan desembwr 2021 pembayarn kur nasabah macet.
baca juga:takut nomor terblokir karena habis masa berlaku? simak cara membeli masa aktif telkomsel berikut
baca juga:8 kompetensi lulusan ppg yang bakal jadi bahan tes tertulis ukpppg, wajib dikuasai peserta piloting 2024
saldo di rekening pinjaman sebesar rp8 juta sudah habis membayar angsuran sebelumnya karena investasi kolam lele dhd farm yang diikuti nasabah macet dan ditutup tahun 2021.
sudah dilakukan upaya penagihan kepada 52 nasabah, tapi tidak ada pembayaran dan dinyatakan macet (kolektibilitas 5) dan merugikan keuangan negara yang berdasarkan audit internal bank pelat merah tersebut sebesar sekitar hampir rp1,9 milyar.