Jakarta, SUMATERAEKSPRES.ID- Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indonesia tengah mempertimbangkan penerapan pajak ekstra hingga 200% untuk barang-barang impor dari China.

Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya volume impor dari Negeri Tirai Bambu yang dinilai mengganggu stabilitas pasar domestik.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso, mengungkapkan bahwa proposal besaran pajak sedang dalam tahap penyelidikan intensif.

"Kami sedang mengevaluasi dampak serta mempertimbangkan mekanisme penerapan pajak melalui Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)," ujarnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa langkah ini diperlukan untuk melindungi industri keramik dalam negeri dari kompetisi yang tidak sehat. "Kami harus memperketat regulasi terkait impor keramik dengan menerapkan tarif pajak yang signifikan," tegasnya.

Dampak Potensial

Penerapan pajak hingga 200% terhadap barang impor dari China berpotensi menimbulkan beberapa dampak signifikan:

1. Kenaikan Harga Konsumen: Konsumen di Indonesia mungkin harus membayar lebih mahal untuk barang-barang impor dari China akibat pajak yang tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi daya beli dan preferensi konsumen.

BACA JUGA:Mendaki Gaoqi Ling: Sensasi Ekstrem di Punggungan Mata Pisau China, Berani Coba?

BACA JUGA:PLN Indonesia Power dan China Energy Sepakat Kaji Pengembangan Energi Hijau Skala Besar di Sulawesi

2. Pengaruh Terhadap Pasar:Pajak yang tinggi dapat mengurangi jumlah impor dari China, yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan produk di pasar dalam negeri. Beberapa produk mungkin akan menjadi langka atau sulit ditemukan.

3. Dorongan pada Industri Lokal: Pemerintah berharap bahwa dengan membebankan pajak tinggi pada impor, industri dalam negeri, seperti industri keramik, dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Konsumen juga mungkin akan lebih memilih produk dalam negeri yang harganya lebih terjangkau.

4. Respon dari Pihak China: Kebijakan ini tidak hanya dapat mempengaruhi hubungan dagang antara Indonesia dan China, tetapi juga memicu respons dari pihak China dalam bentuk kebijakan balasan atau negosiasi lebih lanjut.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang dampak jangka pendek dan jangka panjangnya terhadap stabilitas ekonomi dan hubungan bilateral.