RESMI, Mulai 1 Maret 2024 BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pembuatan SKCK

Reporter: Novis |

Editor: Novis |

Minggu , 25 Feb 2024 - 14:27

SKCK: BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pembuatan SKCK Mulai 1 Maret 2024. Foto: skckpolres--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Kepesertaan BPS Kesehatan kini menjadi prasyarat penting dalam proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang berlaku mulai Jumat, 1 Maret 2024.

Hal ini diumumkan oleh Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Ketenagakerjaan, Rizzky Anugerah.

Kebijakan baru ini sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK.

Namun, sebelum diterapkan secara menyeluruh, Polri bersama BPJS Kesehatan akan melakukan uji coba implementasi untuk memastikan perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pemohon SKCK.

Enam lokasi dipilih untuk pelaksanaan uji coba ini, termasuk Polres Balerang dan Polres Batu Aji (Polda Kepulauan Riau), Polrestabes Semarang dan Polsek Pedurungan (Polda Jawa Tengah).

Serta Polresta Balikpapan dan Polsek Balikpapan Tengah (Polda Kalimantan Timur).

Selain itu, ada lokasi lain diantaranya Polrestabes Makassar dan Polsek Rappocini (Polda Sulawesi Selatan), Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan (Polda Bali), dan Polres Kabupaten Sorong dan Polsek Almas (Polda Papua Barat).

Rizzky menjelaskan, "Uji coba akan dilaksanakan dari 1 Maret hingga 31 Mei 2024. Setelah itu, kami akan melakukan evaluasi bersama untuk memperbaiki jika diperlukan, dan rencana implementasi secara menyeluruh direncanakan pada 1 September 2024."

Alasan di balik keharusan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pembuatan SKCK adalah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 mengenai Optimalisasi Program JKN.

Instruksi tersebut melibatkan 30 kementerian/lembaga, termasuk Polri, dalam mendukung implementasi Program JKN.

resmi, mulai 1 maret 2024 bpjs kesehatan jadi syarat pembuatan skck                            palembang, sumateraekspres.id -  kepesertaan bps kesehatan kini menjadi prasyarat penting dalam proses pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (skck) yang berlaku mulai jumat, 1 maret 2024. 
hal ini diumumkan oleh asisten deputi bidang komunikasi publik dan hubungan masyarakat bpjs ketenagakerjaan, rizzky anugerah. 
kebijakan baru ini sesuai dengan peraturan polri nomor 6 tahun 2023 tentang penerbitan skck. 
namun, sebelum diterapkan secara menyeluruh, polri bersama bpjs kesehatan akan melakukan uji coba implementasi untuk memastikan perlindungan jaminan kesehatan nasional (jkn) bagi pemohon skck.
baca juga:inilan hasil hitung pemungutan suara ulang di tps 18 prabumulih, suara prabowo-gibran segini!
baca juga:update real count kpu 71,40 persen, ini perolehan suara putra mawardi yahya dan putri herman deru
enam lokasi dipilih untuk pelaksanaan uji coba ini, termasuk polres balerang dan polres batu aji (polda kepulauan riau), polrestabes semarang dan polsek pedurungan (polda jawa tengah).
serta polresta balikpapan dan polsek balikpapan tengah (polda kalimantan timur). 
selain itu, ada lokasi lain diantaranya polrestabes makassar dan polsek rappocini (polda sulawesi selatan), polresta denpasar dan polsek denpasar selatan (polda bali), dan polres kabupaten sorong dan polsek almas (polda papua barat).
rizzky menjelaskan, "uji coba akan dilaksanakan dari 1 maret hingga 31 mei 2024. setelah itu, kami akan melakukan evaluasi bersama untuk memperbaiki jika diperlukan, dan rencana implementasi secara menyeluruh direncanakan pada 1 september 2024."
baca juga:innalillahi, kobaran api hanguskan rumah di prabumulih, ini dugaan penyebabnya!
baca juga:jangan lewatkan! bantuan inkubasi bisnis pesantren kembali dibuka tahun 202, simak batas akhir pengajuan!
alasan di balik keharusan kepesertaan bpjs kesehatan dalam pembuatan skck adalah sebagai tindak lanjut dari instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 mengenai optimalisasi program jkn. 
instruksi tersebut melibatkan 30 kementerian/lembaga, termasuk polri, dalam mendukung implementasi program jkn. 
mereka diminta untuk memastikan keaktifan kepesertaan jkn bagi masyarakat dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
rizzky menegaskan, "proses kepesertaan jkn saat pembuatan skck tidak dikenai biaya."
baca juga:mantan istri alves hapus surat minta maaf di medsos 
baca juga:pep guardiola ngebet gelandang west ham, lucas paqueta
bagi yang belum terdaftar sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan, ada beberapa prosedur yang harus diikuti selama periode uji coba ini:
1. sudah terdaftar tapi status kepesertaan tidak aktif
aktivasi kepesertaan dilakukan dengan membayar tunggakan iuran melalui kanal pembayaran yang bekerja sama dengan bpjs kesehatan.
2. menunggak dan belum mampu membayar tunggakan iuran
 pendaftaran dalam program rehab bpjs ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile jkn atau care center 165, untuk memberikan keringanan pembayaran iuran secara bertahap.
3. tidak aktif karena baru saja menyelesaikan pendidikan
kepesertaan dapat diaktifkan dengan mengalihkan status kepesertaannya menjadi peserta mandiri melalui chat pandawa di whatsapp.
baca juga:misi tuntas, bambang gunawan dpo pembunuhan yuliani tahun 2021 tertangkap di pulau jawa
baca juga:mendesak, mu butuh tiga pemain di tiga posisi ini
4..tidak aktif karena akan melanjutkan pendidikan
pemohon yang masih menjadi tanggungan orangtua di program jkn dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan mengakses chat pandawa di whatsapp, dengan menyertakan bukti keterangan kuliah atau bukti pembayaran uang sekolah terakhir.
rizzky menegaskan bahwa walaupun belum menjadi peserta bpjs ketenagakerjaan, masyarakat tetap dapat melanjutkan proses penerbitan skck. 
namun, mereka harus segera mendaftar atau mengaktifkan status kepesertaan bpjs kesehatan secara bersamaan dengan proses pembuatan skck. 
dokumen yang diperlukan harus diserahkan kepada petugas di kantor polisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
baca juga:alamak! emosi wajah dikencingi saat berhubungan, bunuh pasangan sejenis bdsm
baca juga:bukan data nasional, qodari ungkap asal usul angka survei pilpres 2024 yang difitnahkan ke publik
bagi yang berencana membuat skck pada tahun 2024 dengan aturan terbaru ini, penting untuk memahami prosedur dan syarat yang berlaku agar prosesnya berjalan lancar.
(novis)